Belum hilang dari ingatan, pada sekitar Mei 2024 lalu, Rektor Universitas Riau melaporkan mahasiswa kampusnya ke Polda Riau sebab mengkritik biaya kuliah yang mahal.
Wacana Student Loan: Pertegas Kampus Berubah Menjadi Perusahaan?
Wacana Student Loan yang baru saja diusulkan oleh pemerintah semakin mempertegas bahwa kampus memang wadah untuk mengeruk keuntungan.
Skema ini, selain cacat konstitusional sebab bertentangan dengan mandat UUD 1945 untuk menjamin hak pendidikan warga negara, juga mengamplifikasi bahwa kampus tidak lebih dari sekadar perusahaan.
Permasalahan UKT yang melangit tetap akan muncul di masa depan selama regulasi utama yang membuat kenaikan UKT masih dipertahankan.
Kemendikbudristek seharusnya membatalkan UKT sekaligus mencabut Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan juga berkomitmen untuk mengembalikan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) menjadi Perguruan Tinggi Negeri biasa.
Selain itu, selama UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 tidak dicabut, maka semua PTN akan berstatus menjadi PTN BH. Status ini akan berimbas pada pengalihan tanggung jawab pembiayaan pendidikan, menjadi otonomi PTN.
Efek dominonya, kampus akan menaikkan UKT sesukanya untuk merawat fasilitas dan gedung-gedung yang dibangun secara awur-awuran itu. Sementara gaji dosen tetap rendah dengan beban administrasi yang tidak bisa dinalar.
Mengapa Student Loan Harus Ditolak?
Student Loan, atau kredit pendidikan, sejatinya adalah utang yang diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai biaya kuliah dan kebutuhan terkait. Layaknya utang lain, Student Loan harus dilunasi berikut bunga dan berbagai biaya tambahan.
Masalah utama Student Loan terletak pada ketidakpastian masa depan si mahasiswa pengutang. Kampus tidak bisa menjamin bahwa mahasiswa tersebut akan mendapat pekerjaan yang sesuai untuk melunasi utang, sebab kampus sendiri adalah perusahaan.
