"Aparat Hukum Tak Paham Hukum", Pentingnya Pemahamam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menangani Perkara Anak

Penghukuman dianggap bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak karena akan rawan di dalamnya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. 

Namun perlu dicatat kembali bahwa untuk memutuskan sebuah perkara, aparat penegak hukum tidak boleh asal-asalan dan diharapkan dapat berlaku dengan seadil-adilnya, ini memang sulit.

Diperlukan pertimbangan yang matang dan proses yang benar agar menciptakan keadilan bagi kedua pihak, baik pada pelaku anak maupun korbannya. Jangan sampai, demi seorang anak tidak dihukum, malah melanggar hak orang lain sebagai korban. 

Pelaksanaan perkara anak yang asal-asalan akan berujung pada tidak tercapainya keadilan restoratif yang diinginkan. Sering terjadi dalam prosesnya, aparat penegak hukum melakukan kelalaian dan kesalahan, misalnya:

• Ketika proses Diversi di Tahap Kepolisian gagal, pihak penyidik terlalu mudah mengeluarkan SP3 padahal ada syarat-syarat pengeluaran SP3 yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkannya. Hal yang seperti ini lah yang menyebabkan hukum menjadi berat sebelah.
• Pihak Kepolisian ataupun kejaksaan seringkali memaksakan proses Diversi terhadap perkara anak yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.
• Aparat Hukum menganggap bahwa diversi hanyalah sebatas proses mediasi antara pelaku anak dengan korban. Padahal diversi sendiri memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.
• Pihak Kepolisian seringkali mempublikasikan perkara anak di Media Sosial dengan menampilkan wajah anak, sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012 hal tersebut tidak diperbolehkan.
• Pada proses Pengadilan dibuka untuk umum, hal ini juga tidak diperbolehkan.
• Pada proses mediasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan Diversi terkadang Pembimbing Kemsyarakatan tidak dilibatkan oleh kepolisian.

Oleh sebab itu diharapkan semua aparat penengak hukum yang berperan dalam perkara anak benar-benar memahami isi dan menerapkan amanat dari Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012, dan sehingga penanganan perkara anak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa mengabaikan kepentingan yang terbaik bagi anak.