Menanti Kolaborasi BOPI & PSSI Menyangkut Verifikasi Klub Musim Kompetisi 2017

Seperti yang pernah disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI periode 2016-2020, Joko Driyono beberapa waktu yang lalu bahwa Kompetisi resmi liga sepakbola Indonesia dipastikan akan bergulir Maret 2017 mendatang.

Saat ini, memang klub-klub tengah menjalani masa jeda kompetisi. Setelah mereka menjalani turnamen jangka panjangnya di  Indonesia Soccer Championship (ISC) A & B  2016 lalu,

Turnamen ISC-A berakhir pada Desember lalu, Persipura keluar sebagai juara dengan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp3 miliar. Sementara Arema yang tampil sebagai Runner Up meraih hadiah Rp2 miliar.

Begitu juga dengan Indonesia Soccer Championship (ISC)-B  yang juga berakhir desember lalu. PSCS Cilacap keluar sebagai juara meraih total hadiah sebesar 1 Milyar, PSS Sleman tampil sebagai runer up meraih hadiah 700 jt.

Kalau bicara kompetisi tahun lalu, memang tidak ada kompetisi resmi. Yang ada hanya berupa turnamen-turnamen saja. Namun, kini setelah terpilihnya kepengurusan baru PSSI periode 2016-2020 ini. Tentu seharusnya kompetisi atau liga resmi kembali bisa terlaksana. Karena biar bagaimanapun kompetisi itu jelas merupakan muara bagi klub untuk bisa tampil ke level yang lebih tinggi lagia atau internasional.

Kalau bicara liga resmi, tentu kita kembali ingat berbagai persoalan-persoalan krusial yang dulu pernah terjadi. Dan menjadi silang sengketa antara Kemenpora/BOPI dengan PSSI. Suka atau tidak suka memang saat itu terjadi ketidak harmonisan hubungan antara PSSI dan Kemenpora serta BOPI yang nota bene sesungguhnya merupakan Badan yang mengurus/mengawasi Olahraga Profesional di republik ini.

Dari pemberitaan bebrapa hari yang lalu di sini ternyata Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan pengurus PSSI sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan kompetisi resmi Liga Indonesia 2017 nanti..

Dalam rapat tersebut kabarnya pihak BOPI dan PSSI, mencoba menyamakan persepsi. Pada kesempatan itu BOPI memaparkan dinamika apa yang pernah terjadi di masa lalu dimana PSSI sebagai Federasi saat itu merasa tidak ada yang dapat mengatur turut camour atas pengelolaan kompetisi yang di jalankannya.

Sementara Di sisi lain, BOPI melihat harus ada aturan yang dapat ikut mengawasi kompetisi yang dijalankan oleh Federasi (PSSI) kala itu. Lagian BOPI toh merasa tidak membuat aturan-aturan baru dari yang sudah ada di Federasi, seperti terkait dengan lisensi klub.

Namun faktanya ketika BOPI melakukan verifikasi terhadap kesiapan klub peserta kompetisi waktu itu. BOPI justru banyak menemukan hal-hal yang masih bermasalah, seperti adanya dualisme kepemilikan klub, permasalahan pajak dan pembayaran gaji pemain yang tertunda.

Terkait hal ituBOPI berpendapatKetika Federasi tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik, maka BOPI berkewajiban untuk memberikan arahan dan peringatan khusunya dalam lingkup peraturan negara.

Namun apa yang disampaikan BOPI pada pertemuajn tersebut mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 Joko Driyono yang mengatakan bahwa untuk itu perlu dibuatkan dasar kerjasama agar BOPI mendapatkan pengakuan dari FIFA bahwa apa yang dilakukan BOPI bukanlah sebuah intervensi atau ikut campurnya pemerintah.

Djokri beralasan, PSSI adalah organisasi independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk negara. Ia juga mengatakan tidak ada yang bisa melarang keputusan kongres atau exco untuk menentukan sebuah klub yang dapat atau tidak ikut dalam sebuah kompetisi di bawah PSSI.

Bahkan ia juga menegaskan, dalam kondisi yang ekstrem, sekalipun PSSI tidak menerapkan klub licensing maka kompetisi di sebuah negara tidak boleh berhenti dan negara tidak punya hak melarang. Kepentingan kompetisi adalah kepentingan FIFA dan Federasi di bawah FIFA (AFC, PSSI).

Jadi kalau boleh disimpulkan hasil dari pertemuan tersebut hanya menghasilkan kesepakatan bahwa perlunya dibuat MOU kerjasama BOPI dan PSSI, guna dapat menentukan standar atau parameter verifikasi klub.

Padahal sesungguhnya BOPI hanya akan memverifikasi hal-hal yang bersifat prinsip saja. Seperti klub peserta harus memenuhi syarat legalitas, harus memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan melampirkan akte pendirian klub, SIUP. Mereka juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Disamping itu Klub juga harus bisa menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir. Dan juga melampirkan laporan pembayaran pajak dan keterangan tidak menunggak gaji pemain dan asuransi. Selain itu, klub juga harus melampirkan kontrak pemain dan pelatih, baik asing maupun lokal. Terakhir, klub-klub harus memiliki pembinaan atlet usia muda dan kegiatan sosial (CSR).

Jadi bisa dikatakan semuanya yang dilakukan BOPI sebagamana seharusnya kelayakan dari sebuah klub professional untuk dapat berlaga di sebuah kompetisi resmi sepakbola Profesional pada umumnya.

goldpix.co

Pemerintahpun dalam hal ini Kemenpora sudah mempersilahkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk kembali melakukan verifikasi pada klub yang akan berpartisipasi di kompetisi musim 2017 nanti. Asalkan, prosesnya tidak seperti yang lalu dimana sampai menimbulkan kegaduhan. Kalupun sampai ada sesuatu, Menpora pun berharap BOPI berkoordinasi dengan PSSI. "Ya silahkan evaluasi secara tertutup. Kalau ada apa-apa tinggal panggil PSSI dan koordinasikan dengan baik," ujar Imam

Menpora seperti yang diberitakan merasa optimis dengan terpilihnya kepengurusan baru dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi ini, proses verifikasi ini akan berjalan lancar. "Saya yakin ketua umum PSSI yang baru kooperatif," dan berharap agar kompetisi resmi 2017 nanti menjadi awal kebangkitan sepakbola Indonesia dan kompetisi berjalan fairplay sesuai aturan AFC dan FIFA.

Memang kalau kita kembali melihat kebelakang sebetulnya alasan pemerintah membekukan PSSI beberapa waktu yang lalu itu memang karena. Pemerintah/Kemenpora mngangap federasi sepakbola Indonesia itu sudah tidak lagi menjalankan regulasi yang dibuatnya sendiri.

untuk kali ini Menpora berharap hal seperti itu tak terjadi lagi dan PSSI berkomitmen dengan aturan yang berlaku, bahwa pentingnya memverifikasi klub dan operator. Hal itu tentu dilakukan agar kedepannya tak lagi ada penunggakan gaji pemain seperti fakta yang saat ini masih saja terjadi.

Klub Persepam Madura Utama yang tampil di ajang Indonesian Soccer Championship (ISC) B di tahun 2016. Tim yang berjulukan Laskar Sape Ngamok ini sempat mencapai babak delapan besar. Namun faktanya mereka diberitakan masih menunggak gaji 10 pemainya di musim tahun 2016 lalu

Hal itu diakui oleh manajemen Persepam yang mengatakan bhwa mereka masih memiliki tunggakan gaji kepada para pemainnya. "Kami memang mengakui ada tunggakan gaji pemain selama satu bulan terakhir," kata Manajer Persepam, Nadi Mulyadi. di sini

Hal itu tentu menunjukan bahwa hal penungakan gaji ternyata masih saja terjadi sampai sekarang. Jadi kalau melihat tangapan dari Wakil ketua Umum Djoko Driyono yang juga sesungguhnya berkepentingan dengan dua operator pengelola liga saat ini antara lain PT Liga Indonesia (CEO Direktur Kompetisi) dan PT Gelora Trisula Semesta (Direktur Utama) jelas terlihat bahwa BOPI dan PSSI masih saja terlihat tidak ada kesepahaman prisip diantara mereka.

Dengan demikian tentu pertanyaanya, apakah kita akan kembali lagi ke masa lampau, mendengar ocehan PSSI, yang mengatakan bahwa Menpora Intervensi, Kalau sudah begitu tentu kita kembali bertanya mengapa PSSI ini selalu memandang BOPI/Menpora sebagai “musuh”.

Mengapa mereka bukannya tunduk kepada lembaga Negara? Justru bermanuver-manuver seperti yang dulu pernah dilakukan dengan terus menerus menyerang BOPI/Menpora bahkan sampai mengadukan ke FIFA, AFC, juga ke Komisi X DPR RI, dengan menyatakan bahwa BOPI/Menpora melakukan intervensi. Bukankah secara Undang-undang Kemenpora itu adalah resmi Induk segala olahraga, termasuk sepakbola?

Kenapa PSSI, tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang diminta BOPI? toh semuanya juga mengacu kepada aturan FIFA, AFC. Padahal sesungguhnya kompetisi Liga professional ini, sudah bergulir sejak 2008 (6 tahun). Tentu harusnya masalah tetek bengek seperti ini terkait persyaratan liga professional, tidak ada masalah lagi.

Tapi ya, sudahlah mari kita tunggu saja seperti apa kedepanya, kalau ternyata paradikma lama masih saja bercokol di kepengurusan PSSI yang baru ini. Tentu reformasi tata kelola ini kembali akan gagal toh, buktinya mereka kembali memilih adanya tunggakan gaji pemain, dan lain-lain. Atau apakah memang seperti itu karkter dari induk organisasi persepakbolaan ini?

Sekali lagi harapan kita tentu semoga saja hal itu tidak terjadi. semoga saja dengan kepengurusan baru ini persoalan verifikasi tersebut menjadi wajib untuk dilakukan. Kolaborasi diantara keduanya bias saling terjadi sehingga tercapai keinginan bersama membangun sebuah tata kelola sepak bola yang baik, yang berujung kepada kesejahteraan atlet, Untuk itu, mari kita dukung langkah BOPI/Kemenpora untuk menegakan aturan professional di sepakbola, yang bermuara untuk membuat kompetisi kompetisi professional menjadi sebuah industry olahraga yang menjanjikan.

Borneo 07 Januari 2017

Salam Olah Raga