Namun apa yang disampaikan BOPI pada pertemuajn tersebut mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 Joko Driyono yang mengatakan bahwa untuk itu perlu dibuatkan dasar kerjasama agar BOPI mendapatkan pengakuan dari FIFA bahwa apa yang dilakukan BOPI bukanlah sebuah intervensi atau ikut campurnya pemerintah.
Djokri beralasan, PSSI adalah organisasi independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk negara. Ia juga mengatakan tidak ada yang bisa melarang keputusan kongres atau exco untuk menentukan sebuah klub yang dapat atau tidak ikut dalam sebuah kompetisi di bawah PSSI.
Bahkan ia juga menegaskan, dalam kondisi yang ekstrem, sekalipun PSSI tidak menerapkan klub licensing maka kompetisi di sebuah negara tidak boleh berhenti dan negara tidak punya hak melarang. Kepentingan kompetisi adalah kepentingan FIFA dan Federasi di bawah FIFA (AFC, PSSI).
Jadi kalau boleh disimpulkan hasil dari pertemuan tersebut hanya menghasilkan kesepakatan bahwa perlunya dibuat MOU kerjasama BOPI dan PSSI, guna dapat menentukan standar atau parameter verifikasi klub.
Padahal sesungguhnya BOPI hanya akan memverifikasi hal-hal yang bersifat prinsip saja. Seperti klub peserta harus memenuhi syarat legalitas, harus memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan melampirkan akte pendirian klub, SIUP. Mereka juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Disamping itu Klub juga harus bisa menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir. Dan juga melampirkan laporan pembayaran pajak dan keterangan tidak menunggak gaji pemain dan asuransi. Selain itu, klub juga harus melampirkan kontrak pemain dan pelatih, baik asing maupun lokal. Terakhir, klub-klub harus memiliki pembinaan atlet usia muda dan kegiatan sosial (CSR).
Jadi bisa dikatakan semuanya yang dilakukan BOPI sebagamana seharusnya kelayakan dari sebuah klub professional untuk dapat berlaga di sebuah kompetisi resmi sepakbola Profesional pada umumnya.
Menpora seperti yang diberitakan merasa optimis dengan terpilihnya kepengurusan baru dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi ini, proses verifikasi ini akan berjalan lancar. "Saya yakin ketua umum PSSI yang baru kooperatif," dan berharap agar kompetisi resmi 2017 nanti menjadi awal kebangkitan sepakbola Indonesia dan kompetisi berjalan fairplay sesuai aturan AFC dan FIFA.
Memang kalau kita kembali melihat kebelakang sebetulnya alasan pemerintah membekukan PSSI beberapa waktu yang lalu itu memang karena. Pemerintah/Kemenpora mngangap federasi sepakbola Indonesia itu sudah tidak lagi menjalankan regulasi yang dibuatnya sendiri.
untuk kali ini Menpora berharap hal seperti itu tak terjadi lagi dan PSSI berkomitmen dengan aturan yang berlaku, bahwa pentingnya memverifikasi klub dan operator. Hal itu tentu dilakukan agar kedepannya tak lagi ada penunggakan gaji pemain seperti fakta yang saat ini masih saja terjadi.
