Selain tenaga pengajar, keadaan fisik (bagunan) sekolah juga menjadi salah satu alasan sekolah itu menjadi "favorit" para orangtua calon murid. Mereka akan melihat apakah sekolah itu bagus atau tidak bangunannya, bebas banjir atau tidak, bersih atau kotor, dlsb.
Nah, Pemerintah harusnya sudah mengetahui kondisi fisik sekolah sehingga sekolah itu tidak diminati oleh orangtua calon murid. Bantuan berupa renovasi sekolah yang sudah "tidak layak" merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, dan guna menghindari korupsi bantuan renovasi, serahkan saja kepada KemenPUPR di bawah perintah Presiden.
Peserta didik yang bersekolah di Sekolah Negeri berhak untuk mendapatkan fasilitas (hingga bangunan yang layak), mereka berhak mendapatkan hal yang sama dengan murid yang berada di "sekolah unggulan".
Batasi Jumlah Sekolah Swasta
Tak bisa dipungkiri, keberadaan sekolah swasta menjadi salah satu penyebab diskriminasi pendidikan di Indonesia. Selain itu, dengan maraknya sekolah swasta malah semakin memperparah komersialisasi pendidikan. Memang, bagi keluarga tidak mampu tidak disarankan untuk masuk ke sekolah swasta. Namun yang jadi pertanyaan yaitu, "bagaimana jika sekolah swasta kualitasnya lebih bagus dari sekolah negeri?".
Orangtua Saya rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar Saya bisa bersekolah di sekolah swasta dengan status (saat itu) RSBI, tentu sekolah itu memiliki banyak sekali keunggulan dibanding sekolah negeri di sekitar rumah Saya. Fasilitas, sarana, iklim pendidikan, dlsb, sekolah swasta itu lebih unggul dari sekolah negeri. Nah yang jadi pertanyaan berikutnya yaitu, "bagaimana jika semakin banyak sekolah swasta yang lebih unggul dari sekolah negeri?".
Dengan semakin banyaknya sekolah swasta, tentu persaingan antar sekolah akan semakin rumit, dan tentunya semakin akan memperparah komersialisasi pendidikan. Jika faktanya demikian, bukankah bisnis "sekolah" menjadi salah satu ladang yang sangat potensial? Sekolah dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi sangatlah banyak, dan sekolah yang "tidak unggul" tentu akan kalah saing.
Nah yang perlu jadi perhatian, jika ada sekolah negeri yang tutup imbas persaingan bisnis pendidikan, bukankah hal itu menunjukan bahwa Indonesia telah gagal dalam menyetarakan pendidikan di Indonesia?.
Kesalahan Berpikir Masyarakat di Indonesia
Poin yang lebih penting dari masalah yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia yaitu, logika masyarakatnya yang cacat, contohnya pada penitipan calon peserta didik di KK orang lain.
Perbuatan di atas jelas salah, bahkan memenuhi unsur pidana tapi kenapa mereka tidak menyadarinya? Anehnya, banyak sekali orangtua dari calon murid yang melakukan hal serupa, dan ketika mereka melakukan kejahatan secara massal, bukankah tindakan mereka dinilai lumrah oleh orang lain?
