Untuk itu, bukan hanya pemerintah yang harus menertibkan. Masyarakat juga diminta aktif jika ada buzzer-buzzer yang keterlaluan. Jangan dibiarkan. Publik harus gunakan aturan yang ada untuk mempersoalkan itu.
Pun pemerintah yang memiliki sumber daya yang baik dan memiliki hirarki manajerial terus dapat mengedukasi publik agar media sosial digunakan secara sehat, tidak untuk saling serang maupun menebar hujatan dan kebencian.
Hanya saja saat ini ada asumsi bahwa pemerintahlah yang membiayai buzzer untuk menekan para kaum oposan yang menyudutkan pemerintah. Tetapi secara logika apa iya pemerintah mau mengacaukan sendiri pemerintahannya lewat keriuhan dimedia sosial? Sebaliknya apa iya oposisi membentuk buzzer pula? tentu tidak masuk akal karena bagaimana membiayai dan mengontrolnya.
Sampai saat ini penulis tidak dapat menarik kesimpulan siapa sebenarnya buzzer- buzzer ini? karena mereka ikut menyumbang sebagai pemakai medsos dan internet di Indonesia yang paling tidak sopan. Hal Ini berdasarkan riset tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Hasilnya, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei.
Lalu kita "Indonesia" harus bagaimana? Bagaimana peran negara dalam memberi edukasi sejak dini? apakah pemerintah lengah mengawasi medsos? kontrol orang tua, peran sekolah, dan lingkungan sekitar bagaimana?
Ini PR kita semua, PR bangsa ini...
Wallahu a'lam bish-shawab,
Bumi Anoa, 20/03/2022
Penulis: Hidayatullah/Ketua Presidium JaDI Sultra
Referensi: Diolah dari berbagai sumber
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
