Maka dipastikan solusinya pasti diatas kertas, dan teori imajinasi intelektual tanpa bisa diimplementasikan dalam wujud kerja nyata agat Jakarta bebas macet, bebas banjir dan bebas polusi dan semrawut.
Jadi tindak nyambung antara kritikan tanpa solusi kongret, bahkan cenderung imajinatif hanya karena kuat-kuatan mencari eksistensi agar yang penting tolak pindah IKN. Setelah tolak tapi masalah perkotaan Jakarta juga tidak dapat ditemukan solusi kongkretnya.
Atau contoh kritik lainnya, misalnya kalau kita sudah berhasil membangun ibukota baru di Kalimantan Timur, apakah misalnya Djarum Group mau memindahkan pabriknya ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Atau Toyota, atau investor-investor lain, apakah mereka mau?"
Jawabannya adalah tidak harus pabriknya pindah karena kaitan pabrik dengan ibukota tidak nyambung. Antara produksi dan manajemen itu berbeda tatakelolanya. Ini hanya soal manajerial. Kalau IKN pindah di Kalimantan Timur maka pengelola pabrik misal urusan pajak, administrasi perusahan atau ada pertemuan tinggal boarding naik pesawat dari Jakarta ke ibukota nusantara di Kalimantan Timur. Masa iya pabriknya harus diangkut pula ikut pindah IKN. Jadi tidak nyambung kritik tanpa mengetahui tatakelola sederhana berkaitan perusahaan maupun pabrik.
Atau kritikan lainnya yang tak nyambung dari salah satu pakar menyatakan bahwa alasan pindah IKN tersebut belum terlalu kuat untuk dijadikan landasan pemindahan IKN. Menurut pakar ini, belum ada model yang baik pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di mana berbagai industri, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang masih berada di Jawa.
Justru alasan pemindahan IKN itu karena Jakarta sudah sulit dijadikan model seperti apa, dan alasan ekonomi serta pembangunan terjadi pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Sejak zaman penjajahan pulau Jawa dan Jakarta telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan dari semua aspek.
Bahkan investasi sebanyak apapun dengan kondisi hanya ada satu magnet tunggal dan dominan tetap tidak mempan dan tetap tidak akan terwujud pemerataan dengan teori ekonomi apapun. Maka pindah IKN itu adalah solusi untuk menemukan model yang baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi.
Jadi banyak yang tidak terlalu nyambung cara kritik penolak perpindahan IKN, bahkan banyak yang ragu-ragu dengan kritikan mereka sendiri karena alasan-alasan yang tidak kuat dan rasional.
Coba kita berselancar melihat perdebatan dan data-data yang berserakan di internet. Banyak data yang tersedia di kanal media mainstream yang postingannya punya kecenderungan soal ketidakpuasan politik tertentu ditarik kepenolakan IKN. Kelihatanya kaum oposan yang menarik kelompok kritis dan beberapa pakar untuk tolak IKN kontra dengan pemerintah, justru semakin sulit untuk melakukan pergerakan yang masif.
Justru menjadi kebalikannya dimana propaganda pemerintah didukung DPR dan rakyat yang pro perpindahan IKN jauh lebih keren dan rasional. Pada akhirnya kelihatan dua kutub antara kutub narasi provokatif diwakili kubu oposan sedangkan kutub narasi analisis dan harapan yang baik dikutub pemerintah dan masyarakat yang pro IKN pindah di Kalimantan Timur.
Pertanyaan kritis penulis adalah: masyarakat sekarang menikmati yang mana apakah lebih banyak yang pro atau yang kontra dengan perpindaham IKN?
