Puskesmas, Desentralisasi, dan Health Citizenship Suatu Pola Strategi Keadilan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Padahal pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dan hak setiap warga negara yang paling mendasar yang merupakan kewajiban pemenuhannya harus dicukupi oleh pemerintah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

Telah terdapat unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas yang seharusnya negara dalam hal ini pemerintah wajib mengadakan fasilitas layanan kesehatan dengan lebih mementingkan bagaimana akses, pemerataan layanan dan kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Peningkatan kualitas layanan unit-unit kesehatan seperti Puskesmas merupakan ujung tombak dan tolak ukur untuk menentukan produktifitas dan asas manfaat adanya Puskesmas. Kalau hanya sekedar sarana gedung dan fasilitas dasar yang ada di Puskesmas, maka hanya sebuah kemubaziran karena dibangun dengan uang atau bersumber dari pajak rakyat.

Akibatnya dari pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya memadai itu menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kesehatan masyarakat kita. Pelayanan, akses dan biaya kesehatan yang mahal menjadikan kesehatan adalah barang yang begitu langka dan mahal.

Penulis tidak menampik terhadap banyaknya data-data maupun laporan capaian dibidang kesehatan kita yang begitu menunjukkan tingkat kemajuan yang tinggi. Tetapi mungkin itu sifatnya statistik hasil riset atau akumulasi kesimpulan bersifat umum.

Bisa saja hasil riset atau studi dari internal pemerintah saja, tetapi dinamika dan realitas dibawah diperlukan riset dan penelitian dari kelompok akademisi (ilmuwan) dari perguruan tinggi kita dibidang kesehatan masyarakat maupun stakeholders kesehatan.

Begitu pentingnya riset dan penelitian-penelitian dari ilmuwan diluar organ pemerintah karena tidak hanya menyangkut soal pelayanan dan fasilitas kesehatan tetapi juga terkait kualitas dan kepuasaan masyarat, keadilan akses, pemerataan yang sama, kualitas pelayanan dilihat dari aspek sumber daya maupun fasilitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Selain penelitian dan riset-riset diatas, juga ada satu aspek yang selalu terabaikan oleh pemerintah yakni dalam hal membahas pelayanan dan akses kesehatan masyarakat terkait bagaimana permasalahan kesehatan yang memiliki keterikatan dengan masyarakat sekitar terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah. 

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menyusun kebijakan kesehatan. Karena ketika masyarakat tidak dilibatkan maka kebijakan akan selalu bersifat top down, akhirnya pemerintah tidak bisa meletakan kebijakan yang implementatif.  

Akhirnya selalu muncul masalah-masalah pelayanan maupun program yang trial and error. Selalu dicoba cara-cara baru tetapi karena tidak botton up kebijakan yang lahir akhirnya selalu ada kegagalan program atau hanya bersifat politis.

Apalagi dimasa kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini, makin menjadi sulit penataan pelayanan dan akses kesehatan berbasis aspirasi warga. Kendalanya karena protokol kesehatan yang begitu ketat dan sarana rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas menjadi terdepan dalam penanganan pandemi akibat wabah virus Corona.