Pilkades PAW di Deli Serdang, Tidak Sah?

BPD dan Panitia membuat pola yang bertentangan dengan Permendagri No 65 tahun 2017 tersebut, yaitu pemilihan calon kepala desa tersebut dilakukan dua tahap. Tiga orang calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan akan maju untuk dipilih pada tahap kedua, sedangkan dua orang yang mendapat suara sedikit dinyatakan gugur.  

Ketua BPD Percut, Muhammad Haqqi Annazili, SEI mengatakan kebijakan BPD dan panitia dinyatakan dalam tatib Pilkades PAW desa Percut, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Pernyataan diatas sangat rancu. Ditinjau dari kedudukan hukum maka Permendagri No 65 tahun 2017 lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Perda, Peraturan Bupati apalagi tatib yang dibuat BPD, pemerintah desa dan panitia.

Dengan demikian, BPD sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyelenggarakan Pilkades PAW ini harus merujuk Permendagri No 65 tahun 2017 itu sebagai acuan. Pada paasal 47D ayat 9 disebutkan tahapan Pilkades bisa dipersingkat dengan ketetapan Peraturan Bupati. Klausul ini menunjukkan Tata Tertib Pilkades PAW yang disusun panitia tidak bisa dijadikan landasasan.

Saat ini, pelaksanaan Pilkades PAW di Percut terus berjalan. Dijadwalkan pada Rabu,11 Desember 2019 akan digelar Musyawarah Desa memilih Kepala Desa Pengganti Antar Waktu itu. Sementara, keabsahan pelaksanaan Pilkades PAW itu belum dituntas. Kondisi ini tentu bisa menimbulkan persoalan hukum belakangan hari. 

Sejumlah pihak bisa menggugat hasil Musyawarah Desa ini karena dinilai cacat hukum. Disarankan, BPD menunda Musyawarah Desa sebelum persoalan teknis tersebut diselesaikan. Apalagi waktu penyelenggaraan Pilkades PAW tersebut masih tersisa 2 bulan lebih.

Hal ini juga harus menjadi perhatian Pemkab Deli Serdang, sebab beberapa desa lainnya sedang melakukan Pilkades PAW. Pemkab Deli Serdang harus segera menerbit Peraturan Bupati untuk mengatur pelaksanaan Pilkades PAW tersebut secara teknis.

Masyarakat berharap dengan adanya aturan teknis tersebut konflik di tengah masyarakat bisa dihindarkan. Jika Pemkab Deli Serdang tidak tanggap dengan persoalan ini tentu akan memicu konflik berkepanjangan.

Oleh: Muhammad Hidayat

Tim Monitoring Pembangunan Pemerintahan Desa Percut