Mohon tunggu...
Achmad Nur Hidayat
Achmad Nur Hidayat Mohon Tunggu... Konsultan - Pakar Kebijakan Publik

Achmad Nur Hidayat (Born in Jakarta) previously earned Master Public Policy on Economic Policies from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) and from Tsinghua University, Beijing China in 2009. He had an executive education from Harvard Kennedy School of Government, Boston-USA in 2012. He is currently assisting and providing recommendation for both the Supervisory Board of Central Bank of Indonesia and Government of Indonesia in the effort to increase sustainable economic growth, maintain the financial system stability and reinvent human resources capacities in line with technological disruption. He was Chairman of Student Boards (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) University of Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Waspada, Mulai September 2022 Ekonomi Akan Mengalami Gonjangan Harga! Ini Langkah Penyelamatannya

3 Agustus 2022   20:01 Diperbarui: 6 Agustus 2022   08:30 776
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau turun 1,38 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang.

Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi saat pandemi mengalami tingkat keparahan tertinggi yaitu September 2020 dengan jumlah orang miskin mencapai 27,55 juta orang, atau bertambah 2,77 juta orang dibandingkan posisi sebelum pandemi pada September 2019.

Namun saat inflasi Juli naik, kemiskinan akan semakin terasa kenaikannya dan dapat menyebabkan kondisi rentan bagi APBN tidak akan mampu meng-cover orang miskin apabila jumlahnya melebihi 35 juta orang.

Rekomendasi

Untuk menghadapi inflasi tinggi, Indonesia perlu melakukan 3 hal, di antaranya adalah memperkuat fiskal APBN, terutama menghimpun penerimaan negara yang tinggi dan sustainable.

Penerimaan tersebut untuk dana buffer manakala jumlah orang miskin meningkat drastis saat inflasi tinggi terjadi.

Bila penerimaan cukup kuat, negara bisa memberikan tambahan bansos agar daya beli kelompok miskin tidak tergerus drastis.

Langkah kedua adalah mengendalikan impor, khususnya sektor makanan dan sektor energi. Impor tidak membuat ekonomi berkelanjutan bahkan melalui impor harga makanan dan harga energi akan sangat mahal karena mengikuti harga dunia yang mengalami kenaikan tinggi akibat konflik Ukraina-Rusia dan krisis energi di Uni Eropa.

Langkah ketiga adalah memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui pemanfaatan sumber daya lahan secara efektif.

Indonesia harus mendata jumlah lahan tak berguna dan mentrasformasikan menjadi lahan pangan yang produktif.

Langkah ini juga harus disertai efektifnya lembaga Badan Pangan Nasional yang memberikan data akurat terkait kondisi pangan Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun