BUMN Harus Jadi Penggerak Ekonomi Antisipasi Resesi

Aset BUMN selalu naik tiap tahunnya. Pada tahun 2004 aset BUMN sebesar  1,191 triliun, kemudian naik Rp2000 triliun (2009),  Rp5200 triliun (2014) dan terakhir meningkat menjadi Rp8092 triliun (2019). 

Peningkatan aset BUMN ini merupakan modal dasar BUMN untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Dampak peningkatan aset BUMN tersebut adalah kontribusi langsung yang diberikan kepada APBN berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen yang terus meningkat. 

Dividen BUMN pada kuartal 1 2020 tercatat sangat baik yaitu Rp86.94 triliun. Bandingkan sepanjang tahun 2019 dividen BUMN hanya Rp50.63 triliun dengan 10 BUMN terbesar penyumbang dividen adalah Bank BRI, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri,  PLN, BNI, Penggadaian, Inalum, Pupuk Indonesia dan Jasa Raharja.

Bila jeli, BUMN ini merupakan pemutus lingkaran setan pelambatan ekonomi di era pandemi COVID19 karena BUMN bergerak diseluruh sektor kehidupan dan BUMN dijadikan alat program utama PEN oleh pemerintah. BUMN sehat dapat menjadi menyangga korporasi dan UMKM yang mengalami kesulitan likuiditas. Namun catatan pentingnya adalah hanya BUMN sehat yang dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat tersebut. 

Sayangnya, banyak BUMN juga terdampak Covid19 salah satunya adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mencatat rugi Rp10 triliun pada Semester I-2020 akibat penurunan jumlah penumpang secara signifikan.

Masalah BUMN lain yang serius adalah masalah penerapan CGC (Good Corporate  Governance) seperti kasus penyelundupan Harley Davidson dan Bromton oleh petinggi BUMN, memoles laporan keuangan seperti kasus Jiwasraya, dan kasus korupsi PT Asabri.

BUMN perlu melakukan restrukturisasi model bisnis dan model tata kelola secara drastis bila akan digunakan sebagai alat pemulihan ekonomi nasional sebab tanpa melakukan hal tersebut terlebih dahulu, Dana PEN yang diperoleh dari pembiayaan dengan bunga besar itu akan sia-sia dan dapat menjadi bancaan oknum pejabat BUMN yang bermasalah.

Kepercayaan Publik terhadap BUMN tinggi Modal Pertama Pemulihan Ekonomi

Publik mempercayai BUMN lebih baik sejak Erick Thohir bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan Petinggi Garuda dalam kasus Harley dan Brompton. 

Kepercayaan tersebut semakin meningkat sejak penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua Komite Penanganan Covid dan PEN oleh Presiden Jokowi. Erick Thohir dikenal nompartisan dan tidak mencari kekayaan lagi. 

Program PEN juga banyak melibatkan kepada BUMN diantaranya Penempatan Uang Negara melalui Program Bank Jangkar kepada Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sesuai PMK 70. Melalui aturan tersebut diharapkan Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN dapat berperan aktif dalam memulihkan ekonomi nasional.