Menuju B100, Tantangan dan Peluang Besar Indonesia Mewujudkan Target Bauran Energi Nasional 23% dari EBT

Masih segar di ingatan kita terkait fenomena mati listrik massal (blackout) yang baru-baru ini terjadi di jakarta dan sekitarnya. Sebuah fenomena yang mampu melumpuhkan hampir seluruh aktivitas di kota metropolitan tersebut. Mulai dari berhenti beroperasinya sejumlah MRT dan KRL hingga putusnya jaringan komunikasi membuat masyarakat resah bahkan menjerit. 

Mati listrik dengan durasi yang cukup lama tersebut tentu berdampak luas terhadap masyarakat terutama dunia usaha. Mulai dari pengusaha besar hingga UKMK seperti konveksi dan kuliner sangat terpukul akan hal tersebut. Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa ada kesigapan dari PLN maka dampak yang ditimbulkan akan semakin besar.

Peristiwa ini memang tidak dapat dihindarkan mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap energi listrik disaat ketersediaan energi semakin menipis. 

Hal ini tampak dari konsumsi listrik nasional yang mencapai 65 Giga Watt (GW) pada tahun 2018. Tentu untuk memenuhi kuota listrik tersebut pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti PLTU, PLTD dll demi menghadirkan listrik ke seluruh pelosok negeri. Berton-ton sumber energi seperti batu bara, solar, dan gas telah lama menjadi andalan pemerintah guna membangkitkan energi listrik.

Perlu diketahui, Indonesia mengkonsumsi minyak sekitar 1,6 juta barel perharinya. Sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 800.000 barel. Disisi yang lain, kita ketahui bahwa  bahan bakar fosil dan sumber energi tidak terbarukan lainnya kian lama semakin menipis. 

Selain itu, emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik konvensional seperti PLTU sangatlah tinggi. Berdasarkan data Bappenas pada tahun 2014, Indonesia dan Cina merupakan negara tertinggi emisi CO2 nya. 

Hal ini mengharuskan Indonesia untuk mulai mencari alternatif energi terutama energi terbarukan dan ramah lingkungan yang mampu menghadirkan ketahanan energi nasional di masa depan.

Sesuai amanah RPJMN, pemerintah telah mencanangkan target penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan)  sebesar 23 % dari bauran energi nasional pada tahun 2025. 

Hal ini sejalan dengan salah satu poin Sustaianable Development Goal's yaitu energi bersih dan terjangkau (Affordable and Clean Energy). Tentu ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia mengingat batu bara dan solar masih menjadi sumber utama penghasil energi listrik nasional saat ini.

Untuk mengatasi dan mencegah kelangkaan energi di masa yang akan datang, pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai EBT yang dinilai mampu menjadi pengganti bahan bakar fosil. Salah satu yang paling menjanjikan adalah Biodiesel atau Bahan Bakar Nabati (BBN). 

Kehadiran Biodiesel terutama B20 yang merupakan produk hilirisasi kelapa sawit ini mulai digalakkan penggunaanya sejak akhir agustus 2018 lalu. B20 sendiri merupakan kombinasi antara 80 % minyak bumi dan 20 % minyak sawit. Diharapkan B20 mampu untuk mengatasi kelangkaan energi serta menghemat devisa negara mengingat Indonesia merupakan salah satu pengimpor solar terbesar di dunia.

Tidak berhenti di situ, pemerintah baru-baru ini telah berhasil mengembangkan teknologi B100 dimana 100 % minyak kelapa sawit diolah menjadi BBN. 

Layaknya angin segar yang berhembus bagi khazanah energi nasional, B100 diharapkan mampu mewujudkan target penggunaan 23 % EBT dari bauran energi nasional bahkan lebih.

Terkait hal ini, Indonesia punya potensi yang sangat gemilang karena telah lama dikenal sebagai produsen minyak sawit dunia. Indonesia juga merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia saat ini dengan produksi mencapai 46 juta ton pada tahun 2019. Tentu dengan jumlah tersebut akan semakin memuluskan rencana pemerintah mewujudkan B100 sebagai solusi energi di masa depan.

PT Pertamina (persero) selaku pihak yang dipercaya untuk melaksanakan proyek ini akan membangun kilang Green Refinery Project. Dengan kilang ini, Pertamina bisa memproduksi bahan bakar diesel nabati 100% (B100). 

Pembangunan kilang tersebut membutuhkan investasi  sebesar US$ 3,5 Miliar dan  membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun agar benar-benar bisa beroperasi. 

Walau investasi yang dibutuhkan sangat besar dan membutuhkan waktu yang lama tetapi B100 diyakini dapat menjadi jawaban atas kelangkaan energi yang marak terjadi saat ini.

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan B100 ini tidak lain karena dari segi efisiensi biaya, B100 jauh lebih unggul daripada bahan bakar fosil. Sebut saja solar, untuk menempuh jarak 1 Km minyak hitam ini membutuhkan sekitar Rp 1000. Bandingkan dengan B100 yang hanya membutuhkan sekitar Rp 732 untuk menempuh jarak per Km-nya. Sehingga penggunaan B100 diproyeksi dapat menghemat efisiensi biaya sebesar 25-30 persen.

Selain itu, menurut Menteri Pertanian Andi Arman dalam suatu sesi tanya jawab menyatakan, Penggunaan biodiesel berbahan bakar nabati 100 persen (B100) lebih efisien dibanding solar baik dari segi biaya dan dampaknya. 

Menurutnya, penggunaan B100 mampu mengurangi kebutuhan impor solar Indonesia dan akan menghemat anggaran sebesar Rp 150 triliun. Sebuah angka yang sangat besar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

B100 merupakan proyek hilirasi kelapa sawit yang sangat menjanjikan bagi Indonesia karena selain mendukung poin ke 7 SDG's yaitu energi bersih dan terjangkau juga mengatasi kemiskinan seperti yang diharapkan poin pertama SDG's terutama untuk petani kelapa sawit. 

Kita ketahui akhir-akhir ini harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sangat rendah di tingkat petani, akibatnya kesejahteraan petani menurun. Penurunan harga TBS saat ini merupakan imbas dari perang dagang antara China melawan Amerika Serikat, kampanye negatif NGO antisawit, baik yang berasal dari Indonesia sendiri atau pun dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Untuk mengatasi tekanan harga CPO di pasar internasional dan penjualan TBS di kalangan petani sawit swadaya di masa depan, pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan peningkatan penggunaan biodiesel dari selama ini B5, lalu menjadi B20, hingga B100 di masa depan. 

Dengan meningkatnya permintaan kelapa sawit untuk memasok biodiesel di masa depan maka secara tidak langsung akan menaikkan harga TBS yang pada akhirnya akan mensejahterakan petani. 

Indonesia juga tidak perlu khawatir lagi terkait Uni Eropa yang mencoret sawit sebagai bahan bakar nabati yang tak ramah lingkungan. Jika penerapan B20, dan B100 sudah terealisasi sepenuhnya, dengan sendirinya kebutuhan dunia akan sawit akan terus meningkat.

B100 juga diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keterkaitan dan multiplier effect yang kuat terhadap sumber daya lokal berbasis ouput, value added, pendapatan dan tenaga kerja. 

Dengan kata lain, B100 dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat terutama pedesaan dalam menghasilkan output dan kesempatan kerja baik di perkebunan kelapa sawit maupun di pedesaan. Tentu hal ini adalah satu hal yang diharapkan dalam SDG's poin yang ke delapan.

Proyek menuju B100 ini akan lebih efektif jika pemerintah melirik konsep PPP (public private partnership) dengan swasta baik dalam maupun luar negeri seperti yang telah diterapkan di pembangunan PLTS Apung Cirata baru-baru ini. Hadirnya swasta dapat menjadi sokongan yang kuat demi membantu Pertamina dalam mencapai target tersebut. Selain itu, konsep ini juga dapat memperkuat peran swasta dalam berkontribusi demi hadirnya kemajuan bagi Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap target bauran energi 23% dari EBT bukan sekedar wacana yang hanya panas diawal. Potensi hilirisasi sawit harus dimanfaatkan dengan cara yang seoptimal mungkin. 

Pemerintah harus bekerja keras dalam mewujudkan ketahanan energi yang berbasiskan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Rakyat Indonesia menantikan wajah baru Indonesia yang mapan dalam segi energi.