Untuk mengatasi tekanan harga CPO di pasar internasional dan penjualan TBS di kalangan petani sawit swadaya di masa depan, pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan peningkatan penggunaan biodiesel dari selama ini B5, lalu menjadi B20, hingga B100 di masa depan.Â
Dengan meningkatnya permintaan kelapa sawit untuk memasok biodiesel di masa depan maka secara tidak langsung akan menaikkan harga TBS yang pada akhirnya akan mensejahterakan petani.Â
Indonesia juga tidak perlu khawatir lagi terkait Uni Eropa yang mencoret sawit sebagai bahan bakar nabati yang tak ramah lingkungan. Jika penerapan B20, dan B100 sudah terealisasi sepenuhnya, dengan sendirinya kebutuhan dunia akan sawit akan terus meningkat.
B100 juga diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keterkaitan dan multiplier effect yang kuat terhadap sumber daya lokal berbasis ouput, value added, pendapatan dan tenaga kerja.Â
Dengan kata lain, B100 dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat terutama pedesaan dalam menghasilkan output dan kesempatan kerja baik di perkebunan kelapa sawit maupun di pedesaan. Tentu hal ini adalah satu hal yang diharapkan dalam SDG's poin yang ke delapan.
Proyek menuju B100 ini akan lebih efektif jika pemerintah melirik konsep PPP (public private partnership) dengan swasta baik dalam maupun luar negeri seperti yang telah diterapkan di pembangunan PLTS Apung Cirata baru-baru ini. Hadirnya swasta dapat menjadi sokongan yang kuat demi membantu Pertamina dalam mencapai target tersebut. Selain itu, konsep ini juga dapat memperkuat peran swasta dalam berkontribusi demi hadirnya kemajuan bagi Indonesia.
Akhir kata, penulis berharap target bauran energi 23% dari EBT bukan sekedar wacana yang hanya panas diawal. Potensi hilirisasi sawit harus dimanfaatkan dengan cara yang seoptimal mungkin.Â
Pemerintah harus bekerja keras dalam mewujudkan ketahanan energi yang berbasiskan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Rakyat Indonesia menantikan wajah baru Indonesia yang mapan dalam segi energi.
