Selain OSS, pemerintah juga telah mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEG) yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian secara terintegrasi. SIMPEG membantu memastikan transparansi dalam proses pengangkatan, promosi, dan mutasi ASN, serta memudahkan pengawasan terhadap kinerja pegawai negeri, lansiran wartaekonomi.co.id (26/10/2022). Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan administrasi telah membawa perubahan dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada publik.
Salah satu contoh sukses lainnya adalah penerapan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui platform digital. Sejak diperkenalkan, LPSE telah berhasil menghemat anggaran pemerintah hingga triliunan rupiah dan mengurangi potensi korupsi dalam proses pengadaan (Fachruddin, 2023).
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis digital. Misalnya, aplikasi Lapor! memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau laporan mengenai layanan publik secara langsung kepada instansi terkait. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik, bersumber dari kemensos.go.id  (01/17/2023).
Penerapan teknologi dalam administrasi juga terlihat dari penggunaan sistem e-Budgeting dan e-Audit yang membantu pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran secara lebih efektif. Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sekitar 75% instansi pemerintah pusat dan daerah telah mengimplementasikan sistem e-Government dalam berbagai aspek operasional (Rahayuningtyas et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah menjadi bagian integral dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
Contoh ImplementasiÂ
Reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan berbagai contoh sukses di sejumlah kementerian dan daerah. Salah satu yang patut dicatat adalah Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati. Kementerian ini telah berhasil menerapkan berbagai inisiatif reformasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan sistem anggaran negara dan sistem keuangan berbasis teknologi, seperti Sistem Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN), yang memungkinkan manajemen anggaran secara real-time dan terintegrasi. SPAN telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kesalahan dan penyimpangan dalam manajemen anggaran, sambil meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
Implementasi aplikasi keuangan pada tingkat institusional, seperti Sistem Aplikasi Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan layanan yang disediakan, serta memperkuat akuntabilitas dan kualitas manajemen keuangan di tingkat nasional. Evaluasi implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) juga menekankan pentingnya keberhasilan implementasi aplikasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Azwar et al., 2017).
Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo juga telah mencatatkan berbagai keberhasilan dalam reformasi birokrasi. Jawa Tengah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan integrasi data dan informasi dari berbagai sektor pemerintahan daerah. SIPD telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik serta mempercepat proses pengambilan keputusan (Lim et al., 2021).
Program reformasi birokrasi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan salah satu program yang sukses adalah Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE telah berhasil meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengurangi potensi korupsi, serta menghemat anggaran pemerintah hingga triliunan rupiah (Barro, 1997).
Penelitian oleh Rerung et al. (2017) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan e-procurement mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah. Selain itu, penelitian oleh Nani & Ali (2020) menunjukkan bahwa strategi, tujuan, integrasi antar organisasi dan sistem, serta bantuan sumber daya manusia dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan.
