Mohon tunggu...
Heru Wahyudi
Heru Wahyudi Mohon Tunggu... Dosen - Lecture

Musafir

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Organisasi Administrasi Negara Mewujudkan Good Governance di Indonesia

7 Juni 2024   17:22 Diperbarui: 7 Juni 2024   17:35 292
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Sumber : d1jvl8fx4qy5cj.cloudfront.net)

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur negara harus menjadi prioritas utama. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN. Program-program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk keterampilan digital, harus terus ditingkatkan.

Transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan proses pengambilan keputusan harus dioptimalkan. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan efektif perlu diterapkan.

Inovasi dalam pelayanan publik harus terus didorong. Program-program seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) harus diperluas dan ditingkatkan. Pemerintah harus terus mencari cara-cara baru untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung digitalisasi administrasi negara. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang cepat dan aman, tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua daerah dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital pemerintah secara optimal.

Partisipasi publik harus terus ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah harus membuka lebih banyak saluran komunikasi dan platform partisipatif untuk mendengarkan aspirasi dan umpan balik dari masyarakat.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, administrasi negara di Indonesia dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pemerintah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun