Bayang-bayang Korupsi Mengintai Program Tapera
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diwarnai kekhawatiran besar terkait potensi korupsi. Dana raksasa yang dikelolanya mengundang celah penyelewengan jika pengawasan tak mumpuni. Belajar dari pengalaman pahit Jiwasraya, Asabri, dan Taspen, dana publik memang rawan disalahgunakan. Kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun dan menelantarkan klaim nasabah, melansir finansial.bisnis.com (31/01/2023) menjadi bukti nyata.
Kehadiran Tapera dikhawatirkan mengulangi tragedi serupa jika sistem pengawasan longgar. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera menjadi kunci utama. Iuran dari pekerja dan pemberi kerja, melibatkan banyak pihak berkepentingan, menuntut pengawasan ketat dan transparan. Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) wajib memastikan pengelolaan dana menjunjung tinggi tata kelola yang baik.
Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggarisbawahi dua tantangan : kesiapan infrastruktur dan diversifikasi investasi, mengutip sulteng.antaranews.com (12/11/2021). Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga pemerintah pengelola dana publik pun menjadi hambatan besar yang perlu diatasi demi kelancaran program ini.
Potensi Riba dalam Tapera
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai pro dan kontra terkait kepatuhan syariah dalam pengelolaan dananya. Para ahli keuangan syariah dan ulama berbeda pendapat. Sebagian mendukung program ini dengan syarat dana dikelola sesuai prinsip syariah, seperti yang ditegaskan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Zarrouk et al., 2017).
KNEKS menekankan pentingnya investasi dana Tapera dalam instrumen halal bebas riba, diversifikasi investasi, dan pengawasan ketat untuk menjaga kepercayaan peserta. Kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana juga menjadi sorotan dalam penelitian (Widyastuti et al., 2020) tentang dana investasi syariah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen kepatuhan syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan syariah tak hanya relevan dalam aspek investasi, tetapi juga berdampak pada kualitas pelaporan keuangan perusahaan.
Nawaz et al. (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya pembiayaan sesuai prinsip syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah dalam program Tapera.
Kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana Tapera menjadi penting untuk memastikan investasi sesuai prinsip syariah, seperti yang ditegaskan KNEKS. Diversifikasi investasi dan pengawasan ketat juga perlu diterapkan untuk menjaga kepercayaan peserta dan memastikan keberlanjutan program ini.
Meski, beberapa ulama masih meragukan apakah semua aspek dari program ini telah sepenuhnya memenuhi prinsip Syariah. Beberapa ulama menyoroti bahwa pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana adalah kunci untuk memastikan tidak adanya riba. Selain itu, sebagian ulama juga menekankan pentingnya edukasi kepada peserta mengenai pilihan pembiayaan syariah dalam Tapera agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat.
