Pelanggar Aturan Kampanye Pemilu Mesti Dilaporkan ke Gowaslu dan Sigaplapor

Kerjasama erat Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepolisian menciptakan sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan keamanan dan kedamaian dalam pelaksanaan kampanye pemilu. 

Hal ini sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tidak hanya bertugas sebagai pengawas, Bawaslu juga memainkan peran dalam penyelesaian sengketa pemilu pasca-pemilihan, menunjukkan komitmen terhadap penegakan keadilan dan penyelesaian konflik politik. 

Dengan demikian, melalui perannya, Bawaslu tidak hanya menjadi penjaga aturan, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Gowaslu: Aplikasi Pelaporan Pelanggaran Kampanye

Pengenalan Aplikasi Gowaslu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai inovasi untuk mempermudah pelaporan pelanggaran kampanye pemilu langsung melalui ponsel pintar telah jadi terobosan.

Sebagaimana dilansir oleh indonesiabaik.id (2019), Gowaslu tak hanya berfungsi sebagai saluran pelaporan, tetapi juga membawa beberapa fitur yang memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu.

Fitur utama dari Gowaslu adalah aplikasi laporan pelanggaran, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait pelanggaran kampanye pemilu.

Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga membantu Bawaslu dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu serta menindak pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan penelitian A. D Waluyo dan L Mursyidah (Indonesian Journal of Public Policy Review, 2021).

(Ilustrasi Aplikasi Gowaslu, Source : asset.kompas.com)

Tidak hanya sebagai alat pelaporan, Gowaslu juga menjadi sarana sosialisasi pelanggaran kampanye pemilu kepada masyarakat. Dari aplikasi ini, masyarakat dapat memahami aturan dan jenis pelanggaran kampanye pemilu, sehingga dapat bersama-sama menjawab masalah yang muncul.