Syarat Usia Capres-Cawapres, Apa Relevansinya?

Pasal 6A ayat (1) dari UUD 1945 dengan lugas menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dalam sebuah proses pemilihan umum yang diharapkan jujur dan adil. 

Tapi, kita harus menghadapi kenyataan bahwa dalam konteks ini, persyaratan usia menjadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan yang lebih besar.

Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus minimal berusia 40 tahun saat pemilihan berlangsung. 

Pertanyaan mendasar muncul: apakah usia benar-benar menjadi tonggak yang mengukur kapabilitas seorang pemimpin? 

Dengan syarat usia ini, muncul gagasan bahwa hanya pada usia tersebut, seseorang mampu memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan dalam memimpin negara.

Tetapi, apakah kita sebenarnya sudah membuktikan bahwa usia adalah jaminan otomatis untuk pengalaman dan kematangan?

Kita dihadapkan pada paradoks, di mana beberapa individu muda telah menunjukkan ketajaman analitis dan keterlibatan yang luar biasa, sementara beberapa yang lebih tua justru belum tentu memiliki pandangan yang matang. 

Alih-alih mengandalkan angka usia, mungkin akan lebih produktif jika kita mempertimbangkan alternatif metode seleksi yang lebih fokus pada rekam jejak, integritas, dan wawasan calon.

Lalu, pertanyaan lain muncul: apakah persyaratan usia sebenarnya melindungi pemilih dari calon yang tidak siap? 

Ataukah ia justru menghambat potensi munculnya pemimpin inovatif yang bisa memberikan perspektif baru dalam menghadapi tantangan zaman?

Sementara argumen 'kematangan' penting, tidakkah hal ini seharusnya dilihat melalui lensa yang lebih luas, termasuk dalam hal pemahaman mendalam terhadap isu-isu global dan kemampuan beradaptasi?