Sebaiknya Pak Presiden Segera Angkat dan Pilih Pak Kapolri Baru?

Kasus Duren Tiga menjadi  pertaruhan sangat berat bagi Polri untuk bisa bangkit lagi dan  terus mengejar kepercayaan terendah masyarakat dan segera melakukan  pemulihan  institusi sebagai penegak hukum yang kredibel dan profesional. 

Duren Tiga diistilahkan daerah rumah Irjen Ferdy Sambo sebagai lokasi peristiwa  penembakan Brigadir J serta lokasi disinyalir sebagai tempat permufakatan kejahatan.

Bangsa Indonesia seharusnya tidak membuang banyak waktu dan kesempatan untuk  melakukan blunder dan akrobatik peristiwa  sensasional dan justru sangat negatif bagi produktivitas kerja. 

Pada saatnya isu penguatan  ekonomi nasional yang harusnya mendapatkan perhatian ,sorotan ,implementasi serta pengawasan justru kalah pamor dengan isu Sambo. 

Ruang pemulihan  kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi nasional harus digeser oleh keborokan oknum dan kemunduran sebuah institusi vital negara.

Bayangkan ,berapa tenaga dan biaya yang masyarakat dan negara buang hanya untuk menyimak dan melihat kasus yang banyak melibatkan petinggi institusi kepolisian.

Kerugian jam produktivitas dan sumber pengeluaran keuangan yang dikeluarkan atas kasus Sambo tetap saja memakai uang negara  dan menjadi beban psikologis bagi negara dan sejarah catatan hukum di Indonesia

Menjadi catatan penting harus diakui dalam porsi tertentu dan lokus mendalam bahwa negara harus mengakui sudah gagal dalam melakukan  reformasi birokrasi dan revolusi mental. 

Sangat disayangkan kasus Sambo menimpa institusi   yang justru menjadi jantung penegakkan hukum dan keadilan.

Tragedi Sambo adalah kejadian puncak rusaknya supremasi institusi melek hukum yang vulgar dan dipertontonkan ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Setidaknya pada akhirnya   level penegakkan dan supremasi hukum di Indonesia dalam wilayah dan ruangan feodalistik dan barbar.

Begitu dahsyatnya kartel kejahatan birokrasi yang menyandera satu kasus melibatkan puluhan Jendral sekaligus.  Tidak logis dan sudah tidak rasional.fungsi kontrol organisasi internal dan pengawasan eksternal kepolisian tidak dijalankan maksimal.