Kebijakan Sektor UMKM Antara Produktivitas atau Proyek Pencitraan

UMKM antara Isu Seksi Politik  Kebijakan dan Keseriusan  Pemberdayaan Ekonomi

Tulisan ini adalah bagian asumsi Penulis dari refleksi pengalaman kerja di wilayah bidang UMKM.Penulis terlibat aktif baik sebagai pelaku UMKM atau  aktif terlibat dalam kegiatan pendampingan UMKM sebagai penyedia  konsultasi gratis di bidang pemberdayaan UMKM di daerah.

Bidang kajian UMKM menjadi  isu sangat prioritas terutama dalam program  percepatan pemulihan ekonomi nasional/ PEN.

Jumlah Kementrian dan Dinas yang dilibatkan sangat banyak dan diberikan angggaran jumbo triliunan  rupiah untuk akselarasi  pertumbuhan ekonomi khususnya percepatan kebangkitan kembali terutama pelaku UMKM dan menaikkan kembali daya beli masyarakat.

 Besaran perhatian dan dana dari pemerintah ,sebenarnya sudah tidak ada alasan sektor UMKM akan tumbuh dan menjadi bagian satu titik pemicu kegiatan ekonomi nasional yang tumbuh secara agresif.

Saatnya ini ini harusnya akan kita lihat adanya pembuktian obyektif atas kinerja para pihak yang secara eksklusif terlibat disektor pemberdayaan dan pemulihan  ekosistem ekonomi UMKM. Hampir 3 tahun berjalan program pemerintah  berkaitan  langsung dengan nasib UMKM  ditengah berlangsungnya Pandemi COVID 19.  

 Sudah banyak keterlibatan kedinasan lintas dinas dan kementrian  mengalokasikan perhatian dan dan  anggaran besar. Mereka melakukan kegiatan pemberdayaan dan revitalisasi UMKM.

 Isu ini kencang bergulir berikatan dengan penanggulangan  ekonomi nasional akibat dampak PandemiCovid 19 . Pada saat ini ,kondisi ekonomi global juga mengabarkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pelaku ekonomi kecil menengah adalah pihak terdampak parah dari kedua kejadian penyebaran covid dalam krisis Perang Rusia dan Ukraina .

Scara teoritis , pelemahan ekonomi makro berasal dari rendahnya daya beli masyarakat dan penyerapan anggaran belanja pemerintah yang terlambat.

Minimnya masyarakat membelanjakan uangnya adalah faktor utama malapetaka  pergerakan ekonomi melambat. 

Stimulus penyerapan likuiditas dari angaran pemerintah ternyata terhambat oleh manajemen pengelolaan  dana pemerintah . Ternyata anggaran untuk dialokasikan sebagai belanja rutin pegawai dan kenaikan gaji terbatas jumlahnya.

Wilayah pertumbuhan ekonomi barus ssat ini ada di sektor transportasi ,kesehatan,telekomunikasi . Industri ekonomi berbasis UMKM sangat minim. Sektor pertumbuhan baru tersebut bukan sepenuhnya bisa dikerjakan dan melibatkan UMKM.  

Sedangkan Basis kebutuhan dasar pertumbuhan ekonomi tradisional UMKM seperti pasar,pertokoan  ,industri rumahan dan sektor usaha  kelompik tani, nelayan dan kelompok profesi lainnya.  

Saat ini ekonomi makro Indonesia sedang berada dalam kondisi terkendali dengan tingkat inflasi rendah dan fluktuasi dolar dalam kendali Bank Indonesia. 

Permasalahan muncul ketika banyaknya UMKM sebagai penggerak ekonomi  nasional.sedang dalam kondisi tidak baik,alias tiarap dan mati suri. 

Secara umum ,pelaku UMKM  mengalami berbagai kendala tehnis dan prinsip. Banyaknya program dan kebijakan lintas sektoral kementrian dan pemerintahan daerah tidak serta merta pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM naik.

Penulis dengan memperhatikan  kondisi lapangan, melihat beberapa simpul permasalahan yang sedang dihadapi UMKM saat ini.

1. UMKM Dengan SDM Rendah. 

Mempunya keterbatasan dan cakupan  sumber daya manusia/ SDM yang sangat minim.

Kemampuan manajerial dan finansial sangat terbatas. Hambatan ini sangat prinsipal dimana kehidupan ekosistem usaha ada dalam kualitas di SDM-nya.

Pukulan telak untuk UMKM segera upgrade diri dan organisasi untuk dapat beradaptasi pada manajemen kekinian sebagai modal riil pengelolaan usaha dalam skala apapaun ,baik  usaha kecil atau menengah.  

2. Sektor UMKM Dijadikan Politik Kebijakan Parsial . 

Pelaku UMKM masih berada sebagai objek dan bukan subjek yang akan memberikan peran maksimal  melakukan kreasi dan pemberdayaan organisasi. 

Selama ini UMKM merupakan bagian organisasi kelompok dan bukan sebagai organisasi bidang usaha.

UMKM seharusnya bukan dalam  ranah politis sebagai penerima kebijakan ,akan tetapi UMKM adalah pelaku usaha riil yang sebagian kinerjanya diberikan stimulus dari pemerintahan.

Sebaiknya UMKM adalah komunitas usaha dan bukan dijadikan obyek melainkan subjek yang berperan aktif secara profesional.

3. Ruangan Ide dan Gagasan UMKM Terbatasi. 

Pelaku UMKM sangat terbatas dan minim kualitas. Ketidakjelasan Roadmapnya UMKM baik sebagai organisasi usaha  dan organisasi binaan yang masuk dalam pengelolaan dan pengawasan lintas sektoral pemerintahan.

Permasalahan akut di negeri ini adalah pergantian jabatan politik ditingkat kepala negara dan kementrian mengakibatkan pula perubahan kebijakan dan produk yang menyertainya.

UMKM sedikit sekali disertakan dalam pembahasan bagian penting ketahanan ekonomi nasional  dan dilibatkan sebagai bagian penting aset ekonomi yang diangkat dalam wilayah pembahasan  ekonomi global.

 Minimnya partisipasi dalam level internasional menyebabkan rendahnya daya adaptasi dan penyerapan ide dan gagasan berkaitan potensi ekonomi nasional dan internasional.

Pada akhirnya dibutuhkan keseriusan mendalam untuk membongkar isu klasik  sebagai hambatan perkembangan UMKM.

 Keterlibatan aktif individu atau kelompok wajib dalam revitalisasi ide dan  gagasan bagaimana UMKM mempunyai kualitas SDM yang hebat,terlibat dalam Bagan aktif kebijakan pemerintah dan dilibatkan dalam peran serta lingkungan ekonomi nasional dan internasional