Sudah delapan bulan lebih saya tidak pergi ke tukang potong rambut. Khawatir terkena virus korona mencegah saya untuk pergi ke sana. Untung istri saya bisa memotong rambut sehingga ada jalan keluar untuk masalah ini. Walau hasil kerjanya tidak serapi pekerjaan Pak Dayat, pemangkas rambut langganan saya, tapi cukuplah melegakan.
Yang jadi pikiran saya adalah bagaimana nasib Pak Dayat selama pandemi ini? Tentu banyak orang yang punya kekhawatiran terkena virus seperti saya. Banyaknya orang yang datang untuk potong rambut pasti sangat berkurang. Hari-hari biasa saja saya jarang menunggu lama. Pak Dayat tentu mengalami penurunan penghasilan, mungkin sampai nol. Betapa menyedihkan bila demikian.
***
Kepala Badan Pusat Statistik pada Kamis 5/11/2020 lalu menyebutkan bahwa jumlah pekerja informal seperti Pak Dayat itu meningkat dari 56,5% dari jumlah seluruh pekerja pada Februari 2020 menjadi 60% pada Agustus 2020 lalu. Selebihnya adalah pekerja formal. Persentase pekerja informal itu normalnya menurun, tetapi kali ini meningkat, akibat Pandemi Covid-19 dan upaya mengatasinya.
Secara absolut jumlah pekerja informal itu mencapai 77 juta orang, jumlah yang sangat banyak. Mereka tentu mengalami kesulitan hidup yang berat dengan penghasilan yang menurun akibat pandemi.
Jumlah itu tidak termasuk orang yang menganggur, setengah menganggur dan orang yang kerja paruh waktu. Mereka juga mengalami penurunan penghasilan, karena ekonomi masih tumbuh negatif 3,49% pada triwulan III-2020.
Para pekerja informal itu bisa jadi tidak termasuk kategori penduduk miskin karena sebelumnya mempunyai penghasilan. Jika penduduk miskin mendapat bantuan sosial dari pemerintah melalui berbagai program selama pandemi ini, pekerja informal tidak menerima bantuan seperti itu.
Bukan karena pemerintah mengabaikan mereka, tetapi karena mereka tidak terdata oleh kantor-kantor tenaga kerja. Justru pekerja formal lebih besar kemungkinannya mendapat bantuan, seperti subsidi gaji bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp. 5 juta per bulan.
Jadi pekerja informal cenderung tidak termasuk ke dalam kelompok penduduk yang menerima bantuan pemerintah selama terjadi pandemi.
***
Mengingat kesulitan yang dihadapi pekerja informal akibat pandemi, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar dan lebih cepat kepada mereka.
Pendataan pekerja informal melalui skema Satu Data Ketenagakerjaan oleh Kemenaker perlu segera dituntaskan karena inilah yang menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan sosial kepada mereka.
Program Kartu Prakerja perlu terbuka juga bagi pekerja informal. Program padat karya dalam pembangunan infrastruktur juga perlu diperluas untuk mengakomodasi tambahan jumlah penganggur dari sektor informal.
Dengan terdata secara lengkap, maka seluruh pekerja akan terlindungi dari resesi ekonomi seperti saat ini. Subsidi upah dapat disalurkan secara tepat dan cepat. Bantuan keuangan untuk usaha kecil dan menengah juga dapat dikelola dengan lebih terarah.
***
Pandemi Covid-19 membuka wawasan perlunya menuntaskan pendataan pekerja informal dengan segera. Jika Presiden Jokowi bisa istikomah dalam menyusun UU Cipta Kerja, maka keteguhan yang sama perlu diberikan pada pendataan sektor informal.
Dengan data itu, dapat dibuat cetak biru pengintegrasian sektor informal ke dalam sektor formal. Selanjutnya keterkaitan antarsektor dan antarskala usaha dapat dibangun untuk meningkatkan produktivitas nasional.
Pendataan sektor informal dapat dilakukan dengan cepat jika berbagai pihak yang terkait dapat bekerja sama dengan efektif. Publikasi yang masif perlu dilakukan untuk mendata pekerja informal.
Jika pada situasi normal, pekerja informal enggan melaporkan kegiatannya, pada saat ini mereka tentu lebih bersedia untuk aktif mendatangi dinas tenaga kerja. Namun petugas survei perlu juga mendatangi pekerja informal untuk kelengkapan pendataan.
Pada saat ini pemerintah sedang berusaha membelanjakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjumlah puluhan triliun rupiah yang masih belum tersalurkan. Jika pendataan pekerja informal sudah tuntas, maka anggaran itu perlu diberikan kepada pekerja informal dan kelompok penduduk lain yang selama ini terkesampingkan. Konsumsi masyarakat akan meningkat dan ekonomi akan tumbuh positif.
***
Pekerja informal adalah bagian dari warga negara yang perlu diperhatikan kesejahteraannya pada masa pandemi ini. Berbeda dengan kelompok buruh, pekerja informal tidak memiliki organisasi yang dapat menyalurkan suara dan kepentingannya kepada pemerintah.
Maka pemerintah perlu turun tangan mendekati dan memberikan bantuan.
Tidak terlambat untuk memberikan bantuan kepada pekerja informal, walau saat ini sebagian dari mereka telah bekerja lagi dengan diterapkannya kebijakan pelonggaran PSBB.
Ke depan, pekerja informal perlu mendapat pengakuan terhadap aktivitasnya. Dengan akses yang lebih mudah terhadap modal, ruang usaha dan pelatihan, mereka akan semakin mampu menopang kegiatan ekonomi sektor-sektor lain.
Kita berharap, pekerja informal tidak tercatat lagi dalam statistik BPS pada tahun-tahun depan, karena semua pekerja sudah menjadi pekerja formal.
Maka jika suatu saat saya pergi untuk potong rambut, bisa jadi Pak Dayat tidak ada di tempat karena sedang mengikuti pelatihan manajemen usaha di kota Bogor. Saya akan maklum dengan senang hati. <>
HD, 8/11/2020
