Kelaparan Akut Menghantui Dunia

Seminggu lalu, tepatnya Sabtu, 4 Mei 2024 beredar video viral dari akun tiktok  @ ahmadsaugi31 dengan judul "Abang Cuma Minta Makan". Dalam video tersebut terlihat bocah bernama Gibran (6 tahun) di Kab. Bogor yang merengek nangis di luar rumah minta makan. Pilunya,  bukannya diberi makan ibunya, tapi justru disiram air. Ternyata masih ada dua adik Gibran yang juga kelaparan di dalam rumah. Ironinya, bagaikan aib, pejabat setempat pun mendesak Ahmad Saugi meminta maaf secara terbuka karena dianggap melanggar peraturan dan privasi.

Di wilayah lain, Bulan lalu, tepatnya 3 hari pasca lebaran, yaitu 15 April 2024, Suryati (35 tahun) tewas kelaparan. Ia merupakan warga desa Muratara, Sumsel, yang hidup serba kekurangan  hingga kedua anaknya pun diadopsi oleh panti asuhan dan kerabatnya. (https://sumateraekspres.bacakoran.co/)

Bagai tikus mati di lumbung padi. Kedua kasus miris di atas hanyalah secuil gambaran kasus kelaparan yang terjadi di negeri Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini. Faktanya bagai fenomena gunung es, jauh lebih banyak dari yang tampak di permukaan. Menurut Global Hunger Index (GHI), tingkat kelaparan di Indonesia tergolong tinggi di ASEAN menempati peringkat terburuk ke-2 setelah Timor Leste. Secara global, pada 2023 tingkat kelaparan Indonesia tertinggi (atau terburuk) ke-77 dari 125 negara.

GHI mengukur tingkat kelaparan di suatu negara berdasarkan 4 indikator, yaitu: Prevalensi kurang gizi (undernourishment), prevalensi anak dengan tinggi badan di bawah rata-rata/kerdil (child stunting), prevalensi anak dengan berat badan di bawah rata-rata/kurus (child wasting); dan angka kematian anak (child mortality). Berbagai indikator ini kemudian dirumuskan menjadi skor berskala 0---100. Makin tinggi skornya, kondisi kelaparan di suatu negara diasumsikan semakin buruk. (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/12)

Ironinya, kasus kelaparan tak hanya terjadi lokal di Indonesia saja, namun juga mendunia.  Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkapkan masih banyaknya kelaparan akut di 59 negara atau wilayah, dengan jumlah 1 dari 5 orang di negara itu mengalami kelaparan akibat permasalahan pangan akut. Berdasarkan laporan mereka bertajuk Global Report on Food Crises 2024, tercatat sebanyak 282 juta orang di 59 negara mengalami tingkat kelaparan akut yang tinggi pada 2023. Jumlah orang kelaparan pada 2023 itu meningkat sebanyak 24 juta orang dari tahun sebelumnya. Situasi saat ini di Jalur Gaza menyumbang 80% masyarakat yang menghadapi kelaparan di dunia, bersama dengan Sudan Selatan, Burkina Faso, Somalia dan Mali. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240504)

Kapitalisme Sekuler : Penyebab Sistemik Kelaparan Global

Kelaparan akut dan ancaman kelaparan di dunia meningkat karena berbagai faktor seperti perang, fenomena iklim ekstrem, dan krisis ekonomi yang disertai "aksi yang tidak memadai." Secara khusus, konflik Israel-Hamas dan perang di Sudan diidentifikasi sebagai faktor penyebabnya. Penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha sudah melupakan tugas utamanya untuk mengurusi rakyat. Mereka lebih mementingkan memperkaya diri sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan Namun jika ditelaah mendalam, maka akan ditemukan penyebab utamanya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang  tidak memiliki mekanisme menjamin kesejahteraan rakyat. Sedikitnya lapangan kerja dan rendahnya upah menjadi wajah sistem ini. Rakyat diminta berjuang sendiri untuk bisa sekedar makan. Akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan.

Tidak ada konsep kepemilikan umum dalam sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme  meniscayakan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di berbagai negara miskin dan berkembang melalui penjajahan gaya baru.  Kedok memperluas investasi menjadikan sumber kekayaan alam dikuasai oleh para investor baik asing, aseng, maupun swasta lokal. Kekayaan alam negeri seperti batu-bara, minyak bumi, barang tambang emas, dsb dikuasai oleh para pemilik modal. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat. Para pengusaha dan keluarganya hidup penuh kemewahan, di sisi lain rakyat berada di jurang kemiskinan hingga terjangkit kelaparan. Berdasarkan laporan organisasi nirlaba Oxfam, ketimpangan sosial masyarakat dunia makin mengkhawatirkan karena separuh (50%) kekayaan dunia dikuasai hanya oleh 1 % populasi.

Para pemilik modal pun menguasai dan mengendalikan pangan dari mulai produksi hingga distribusi, dari hulu hingga hilir dengan menggunakan paradigma mencari untung. Kedaulatan pangan pun tergadaikan dan sulit direalisasikan sepanjang sistem kapitalisme yang diterapkan.

Peran negara dalam sistem kapitalisme adalah sebagai regulator bukan sebagai pengurus rakyat yang menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Seringkali kepentingan para pemilik modal lebih diutamakan daripada rakyatnya. Hubungan penguasa dan rakyat seperti penjual dan pembeli. Paradigma yang digunakan adalah dalam rangka mencari untung bukan paradigma melayani rakyat.  Tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan gaji yang pas-pasan, rakyat harus menanggung beban pendidikan, kesehatan, biaya sandang, pangan, papan.  Tak ada jaminan kesejahteraan. Jangankan pengangguran, yang bekerja saja masih terancam kelaparan karena biaya hidup yang semakin tinggi.

Sistem Islam Mensejahterakan

            Islam memiliki seperangkat aturan yang komprehensif agar terhindar dari bencana kelaparan dan bagaimana mengatasinya. Berbagai langkah preventif dan kuratif itu ditegakkan oleh empat pilar, yaitu individu yang bertakwa, keluarga bertakwa , kontrol sosial masyarakat  , dan negara yang amanah.

            Individu yang bertakwa akan giat beriktiar, bekerja keras  juga melangitkan doa. Ia akan berhati-hati menjaga diri dari kemaksiatan, karena itu akan menghalangi keberkahan rezeki. Ia akan sangat memperhatikan dan memastikan rezeki yang ia peroleh berasal dari jalan halal.  Keluarga yang bertakwa pun akan tercermin dari suami istri yang kompak saling bahu membahu menjalankan kewajibannya. Suami mencari nafkah, keluarga bersifat qonaah.  

            Masyarakat islam pun dituntut untuk saling peduli pada kondisi tetangganya. Rasulullah saw bersabda : "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." (HR At-Thabrani)

"Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya." (HR Bukhari).

Sabda Nabi kepada Abu Dzar RA (Sahabat Nabi): "Hai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada tetanggamu." (HR Bukhari).

            Islam pun memberikan tanggung jawab pada negara agar amanah mengurusi rakyatnya. Berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan SDA kepada swasta atau individu. Dalam pandangan islam, sumber daya alam yang jumlah atau depositnya banyak merupakan milik umum atau milik rakyat yang wajib dikelola oleh negara. Rasulullah telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut :

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad), 

            Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dll termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api (sumber energi), jalan umum, sungai dan laut, semuanya telah ditetapkan syariah sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat.

Penguasaan SDA juga dijamin akan membuka lapangan kerja yg sangat luas dan beragam dengan gaji yg besar sehingga terpenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Adapun kesehatan, pendidikan dan keamanan dijamin langsung oleh negara.

Islam menggunakan paradigma bahwa penguasa adalah ra'in (pelayan rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt kelak. Islam memandang bahwa pemimpin/penguasa wajib bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya termasuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Rasulullah saw bersabda : "Imam/pemimpin adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya ." (HR.Muslim dan Ahmad)

            Secara administrasi pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang masuk kategori milik umum, dalam sistem ekonomi islam menggunakan sistem sentralisasi. Artinya, SDA yang ada di sebuah negeri bukan hanya milik negeri tersebut, tetapi milik seluruh kaum muslim. Setelah negeri tersebut terpenuhi kebutuhannya, SDA tersebut akan dialokasikan ke negeri-negeri lain yang membutuhkan sehingga akan terjadi pemerataan pemanfaatan SDA. 

Islam memiliki sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Dalam Islam menjadikan pengelolaan SDA oleh negara yang akan menjadi sumber pemasukan untuk memberikan layanan publik berkualitas dan gratis Sistem ekonomi ini perrnah diterapkan sekitar 12 abad lebih di bawah naungan khilafah islam. Islam pernah membuktikan bahwa umat islam menjadi rahmat bagi seluruh dunia dalam kurun waktu tersebut. Bahkan sejarah mencatat Amerika Serikat pernah dibantu oleh Kekhilafahan Utsmani.

Hal ini dapat dilihat  dari surat ucapan terima kasih dari Pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke sana yang sedang dilanda kelaparan ( pasca perang dengan inggris ) abad ke-18.

            Kesenjangan sosial dan kemiskinan sistematis penduduk dunia saat ini adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme sekuler dalam kehidupan. Karenanya, sudah saatnya kita tinggalkan dan taubatan nasuha kembali pada islam secara menyeluruh. Gambaran kesejahteraan yang ditorehkan kejayaan islam menyinari berbagai belahan dunia. Kemakmuran di dalam negeri hingga mambu membantu bencana kelaparan di luar negeri. Tidakkah kita merindukannya?. Cukuplah firman Allah dalam QS. Al-A'raf : 96 sebagai kabar gembira, yang berbunyi :

"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan."