Sejak Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bubar pada akhir tahun 1799, Pemerintah Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan baru di Hindia Belanda dengan dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal.
Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda saat itu adalah Herman Willem Daendels yang berkuasa antara tahun 1808-1811.
Gubernur Jenderal Daendels melakukan perubahan total tata kelola pemerintahan yang selama ini dijalankan oleh VOC.
Jika dulu penguasa-penguasa kecil dari mulai dusun, kewedanan sampai pejabat setingkat kabupaten diberikan kebebasan mengelola daerahnya, maka kini mereka tidak lagi memiliki kekuasaan.
Mereka harus patuh hanya satu perintah yaitu langsung di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal.
Maka sangat wajar pada awal-awal Gubernur Jenderal Daendels berkuasa, sering terjadi pergolakan yang panas antara raja-raja kecil di daerah dengan pemerintah Hindia Belanda.
Namun demikian penjajah kolonial Belanda berhasil menumpas mereka yang melakukan pemberontakan di daerah-daerah.
Pada tahun-tahun 1880-an itu, kondisi dan situasi Banten berada dalam genggaman kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda.
Saat itu Banten adalah daerah dengan ekonomi agrarisnya dan para nelayan di pesisir pantai hidup.
Mereka mengalami keterpurukkan karena harus menghadapi kesewenangan penjajah Kolonial Belanda.
Para penduduk desa wajib bercocok tanam dengan menanam padi. Namun hasil panennya sebagian besar untuk upeti bagi Pemerintah Kolonial.
