Pemahaman tentang pentingnya keikutsertaan warga dalam tahapan pemilu/pilkada juga kendala tersenidiri. Akibatnya, jajaran penyelenggara pemilu menjalankan mesti ekstra kerja keras untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan disaat yang sama melakukan kegiatan pendidikan politik.Â
Padahal secara normatif, partai politik lah yang punya tanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan politk. Koreksi bersama harus kita lakukan demi perbaikan kualitas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.Â
Setiap rupiah yang diterima parpol melalui bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD mesti jelas output dan outcome nya. Tanpa koreksi bersama, rupiah yang diterima parpol itu tak berjejak manfaat dan maslahatnya.Â
Desain dan metode pendidkan politik perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang dihadapi masyarakat. Selain soal desain dan metode, pilihan media pendidikan politik juga akan lebih baik jika mengikuti semangat zaman yang serba digital dan didominasi oleh kalangan pemilih milenial.Â
Pola-pola pendidikan politik akan lebih baik jika didasarkan pada sineri dan kolaborasi dengan dunia akademisi, KPU dan Bawaslu, Kesbangpol dan berbagai unsur lainnya di tengah masyarakat.
Halo apa kabar parpol?Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H