Laut Natuna Utara merupakan wilayah perairan strategis yang terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan (Kausarsian et al., 2019). Sejak pergantian nama dari Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017, kawasan ini menjadi fokus perhatian dalam konteks geopolitik dan keamanan maritim (Wijaya, 2023). Pengaruh geopolitik di Laut Natuna Utara tidak hanya melibatkan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga menyentuh dinamika kekuatan negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN lainnya (Putra et al., 2019). Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas, menambah kompleksitas persaingan di kawasan ini.
Isu keamanan maritim di Laut Natuna Utara juga berkaitan erat dengan kebijakan pertahanan Indonesia (Pramono et al., 2020). Melalui doktrin poros maritim dunia, Indonesia berupaya memperkuat pengawasan dan pengamanan wilayah perairannya dari ancaman eksternal. Di samping itu, Laut Natuna Utara juga menjadi arena persaingan strategis di antara negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks di mana kepentingan nasional Indonesia harus dihadapkan pada kepentingan regional dan internasional (Wijaya, 2023).
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh geopolitik terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Melalui pendekatan analisis kekuatan dan kepentingan nasional, essay ini akan mengkaji bagaimana Indonesia mengelola tantangan dan peluang yang timbul dari dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Laut Natuna Utara.
Geopolitik dan Posisi Stategis Laut Natuna Utara
Laut Natuna Utara terletak di pusat jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikannya wilayah yang sangat strategis bagi perdagangan global (Webb et al., 2023). Kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam, terutama hidrokarbon, yang menjadikannya target eksploitasi bagi banyak negara. Dalam konteks geopolitik, Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, yang menjadi sengketa antara beberapa negara termasuk Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei (Putra, 2024).
Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui "Nine-Dash Line" yang diakui secara sepihak dan tidak diakui oleh hukum internasional. Klaim ini bertentangan dengan klaim wilayah oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa ini, bagian dari Laut Natuna Utara berada dalam klaim "Nine-Dash Line" Cina, yang menimbulkan ketegangan antara kedua negara (Chadhafi et al., 2020).
Persaingan antara Cina dan Amerika Serikat juga mempengaruhi dinamika di Laut Natuna Utara. Amerika Serikat, sebagai negara dengan kepentingan strategis di kawasan Asia-Pasifik, sering kali melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di Laut Cina Selatan untuk menantang klaim teritorial Cina (Putra, 2022) . Kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan ini memberikan tekanan tambahan pada negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menyeimbangkan hubungan mereka dengan kedua kekuatan besar ini (Sambuaga et al., 2023).
Negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia juga memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Hal ini menciptakan situasi yang kompleks di mana negara-negara ASEAN perlu bekerja sama untuk menghadapi ancaman eksternal, sambil mengelola persaingan internal di antara mereka sendiri (Hariyadi et al., 2021). Kerjasama melalui ASEAN, seperti perjanjian kode etik (Code of Conduct) di Laut Cina Selatan, menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dan mendorong stabilitas di kawasan (Darwis & Putra, 2022).
Lebih lanjut, kehadiran militer China yang semakin intensif di Laut China Selatan, termasuk pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer, menambah tekanan terhadap negara-negara di sekitarnya. Dalam konteks ini, Laut Natuna Utara bukan hanya menjadi tempat pertemuan kepentingan ekonomi, tetapi juga medan persaingan militer. Negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina dan Vietnam, juga menghadapi situasi serupa, di mana mereka harus menyeimbangkan antara mempertahankan klaim teritorial dan menjaga hubungan diplomatik dengan China.
Indonesia menyadari pentingnya Laut Natuna Utara tidak hanya sebagai wilayah ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan nasional. Upaya untuk memperkuat klaim atas wilayah ini mencakup peningkatan kehadiran militer, pembangunan infrastruktur maritim, serta upaya diplomatik di forum internasional. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam inisiatif regional dan internasional untuk meningkatkan keamanan maritim, termasuk latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen.
Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Natuna Utara
Kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara dapat dilihat melalui tiga perspektif utama: ekonomi, keamanan, dan diplomasi (Kismartini et al., 2024). Dari segi ekonomi, Laut Natuna Utara memiliki potensi besar dalam eksplorasi sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Pengelolaan sumber daya ini menjadi salah satu kepentingan utama Indonesia untuk memastikan kemandirian energi dan peningkatan pendapatan nasional (Lay & Astrina, 2020).
Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sumber daya yang ada di Laut Natuna Utara. Cadangan gas alam di blok Natuna merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, keamanan maritim di wilayah ini menjadi krusial untuk menjamin kelangsungan eksploitasi sumber daya tersebut.
Selain sumber daya alam, sektor perikanan juga menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di kawasan ini. Laut Natuna Utara dikenal sebagai salah satu wilayah penangkapan ikan yang paling produktif di Indonesia. Namun, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing, terutama dari China dan Vietnam, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan nelayan lokal. Pemerintah Indonesia telah menindak tegas kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang tertangkap.
Di samping itu, Indonesia juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Laut Natuna Utara melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Program-program pembangunan di wilayah Natuna diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sektor pariwisata. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang ada di wilayah mereka.
Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Natuna Utara memerlukan investasi besar dan teknologi canggih (Hozairi et al., 2019). Oleh karena itu, Indonesia perlu bekerja sama dengan perusahaan energi internasional untuk mengembangkan potensi ini. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa eksplorasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menghindari kerusakan ekosistem laut (Chapsos & Hamilton, 2019).
Dari perspektif keamanan, kehadiran militer yang kuat di Laut Natuna Utara adalah kunci untuk menjaga kedaulatan teritorial dan menghalau ancaman dari negara lain (Putra, 2023). Peningkatan kapabilitas Angkatan Laut Indonesia, termasuk penambahan kapal perang dan pesawat pengintai, menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan maritim (Tienh et al., 2021). Selain itu, pengembangan infrastruktur militer seperti pangkalan udara dan pelabuhan di Kepulauan Natuna juga penting untuk mendukung operasi militer di kawasan tersebut (Budianto et al., 2022).
Dalam konteks diplomasi, Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan melalui mekanisme regional seperti ASEAN. Pendekatan diplomatik ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara yang netral dan berpengaruh di Asia Tenggara. Melalui dialog dan kerja sama, Indonesia berupaya membangun kepercayaan dengan negara-negara lain dan menghindari konfrontasi yang dapat memicu konflik.
Selain itu, Indonesia juga mengembangkan hubungan bilateral dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk memperkuat kapabilitas maritimnya (Fitriani, 2020). Kerja sama ini mencakup latihan militer bersama, dukungan teknologi, dan pertukaran informasi intelijen untuk menghadapi ancaman maritim. Dengan memperkuat aliansi strategis, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya dan mengurangi ketergantungan pada satu negara tertentu.
Dampak Geopolitik Internasional terhadap Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia
Kebijakan luar negeri negara-negara besar, seperti China dan Amerika Serikat, memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia. China, dengan klaim agresifnya di Laut China Selatan, seringkali berkonfrontasi dengan kapal-kapal Indonesia. Sebagai tanggapan, Indonesia meningkatkan patroli maritim dan memperkuat kehadiran militernya di Natuna (Hsiao, 2020).
Amerika Serikat, sebagai penyeimbang kekuatan di Asia-Pasifik, mendukung negara-negara ASEAN dalam menjaga kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Dukungan ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia, meskipun juga menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang sulit. Aliansi dan kerjasama internasional, seperti latihan militer bersama dan perjanjian keamanan, menjadi elemen penting dalam strategi maritim Indonesia (Caroline, 2021).
Dinamika geopolitik di kawasan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara-negara besar lainnya, seperti Jepang, India, dan Australia. Jepang, misalnya, telah meningkatkan kerjasama maritim dengan Indonesia melalui bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas angkatan laut Indonesia. India juga telah menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang lebih luas untuk menghadapi pengaruh China (Leonardo & Deeb, 2022).
Selain itu, kebijakan luar negeri Australia yang proaktif dalam menjaga keamanan maritim di Asia Tenggara juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Australia telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif keamanan maritim regional dan menyediakan bantuan teknis serta pelatihan untuk angkatan laut Indonesia. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kemampuan militer Indonesia, tetapi juga meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim.
Namun, kerjasama dengan negara-negara besar ini juga membawa tantangan diplomatik. Indonesia harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan China, yang merupakan mitra dagang terbesar, dengan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Hal ini memerlukan strategi diplomasi yang cerdas dan fleksibel, serta kemampuan untuk mengelola berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan.
Kerja sama dengan negara-negara lain juga merupakan bagian penting dari strategi keamanan maritim Indonesia. Misalnya, Indonesia telah melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi dalam menghadapi ancaman maritim. Kerja sama ini juga mencakup berbagi informasi intelijen dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengawasan.
Selain langkah-langkah militer, Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan diplomatik dalam menghadapi sengketa di Laut Natuna Utara. Melalui mekanisme ASEAN, Indonesia berupaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik. Pendekatan ini melibatkan dialog dan negosiasi dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa, serta upaya untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di kawasan.
Strategi dan Tantangan dalam Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia
Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan maritimnya, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat keamanan di Laut Natuna Utara. Salah satu langkah penting adalah peningkatan kehadiran militer di kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia telah memperkuat basis militer di Kepulauan Natuna dan meningkatkan patroli maritim untuk mengawasi aktivitas di perairan tersebut.
Selain itu, Indonesia juga mengembangkan kerja sama internasional dalam bidang keamanan maritim. Melalui ASEAN dan kerja sama bilateral dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia berupaya membangun kapabilitas maritim yang lebih kuat. Inisiatif ini mencakup latihan militer bersama, berbagi informasi intelijen, dan dukungan teknis dalam pemantauan maritim (Widodo et al., 2019).
Dalam rangka memperkuat kehadiran militernya, Indonesia telah melakukan berbagai peningkatan kapabilitas Angkatan Laut. Misalnya, pengadaan kapal perang baru, pesawat patroli maritim, dan pengembangan sistem radar pantai untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman (Priadi, 2022). Selain itu, Indonesia juga meningkatkan pelatihan dan kesiapan operasional personel militer untuk memastikan kemampuan pertahanan yang optimal di kawasan tersebut.
Meskipun Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengamankan Laut Natuna Utara, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan dari Cina yang terus meningkatkan kehadirannya di Laut Cina Selatan. Aktivitas kapal nelayan dan kapal patroli Cina di dekat perairan Natuna sering kali menimbulkan ketegangan dengan Indonesia.
Selain itu, keterbatasan anggaran dan teknologi juga menjadi hambatan bagi Indonesia dalam memperkuat kapabilitas maritimnya (Komalasari Dewi & Purnamasari, 2023). Meskipun telah ada kerja sama internasional, masih diperlukan investasi besar untuk membangun infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk pengawasan dan pertahanan maritim. Indonesia perlu mencari sumber pendanaan alternatif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pertahanan untuk mengatasi keterbatasan ini .
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan regional (Kusuma et al., 2021). Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangganya sambil menjaga kedaulatan teritorialnya. Hal ini memerlukan diplomasi yang cermat dan kebijakan yang seimbang untuk menghindari konflik dan memastikan stabilitas di kawasan (Suseto et al., 2019).
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Melalui peningkatan kerja sama regional dan internasional, Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas maritimnya dan membangun aliansi strategis yang menguntungkan. Selain itu, pengembangan ekonomi maritim, termasuk pariwisata dan perikanan, dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara .
Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kapabilitas maritimnya (Simanjuntak et al., 2021). Penggunaan teknologi canggih seperti sistem pengawasan maritim berbasis satelit, drone pengintai, dan kapal tanpa awak dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi maritim juga dapat membuka peluang baru bagi Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lautnya secara lebih efisien.
Kesimpulan
Dalam menghadapi dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Kebijakan keamanan maritim harus didukung oleh kapabilitas militer yang kuat, kerja sama internasional yang efektif, dan diplomasi yang proaktif. Dengan demikian, Indonesia dapat mengelola tantangan dan peluang yang timbul dari persaingan kekuatan di kawasan ini, serta memastikan kedaulatan dan keamanan maritimnya.
Analisis kekuatan dan kepentingan nasional menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara memiliki peran penting dalam strategi pertahanan dan ekonomi Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kapabilitas maritim adalah kunci untuk mencapai tujuan ini (Laksmana, 2022). Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Dengan mengembangkan kerja sama internasional dan regional, serta memanfaatkan teknologi canggih, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kawasan dan menghadapi tantangan yang ada (Priyanto et al., 2022). Selain itu, pengembangan ekonomi maritim juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun keamanan (Susilo et al., 2020). Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, Indonesia dapat memastikan keamanan dan stabilitas di Laut Natuna Utara, sekaligus memperkuat kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.
Referensi
Bama Andika Putra (2022) Gauging Contemporary Maritime Tensions in the North Natuna Seas: Deciphering China's Maritime Diplomatic Strategies. The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies Volume 17, Issue 2, 2022. ISSN 2327-0071 (Print), 2327-2481 (Online)
Budianto, S., Purbayanto, A., Wiryawan, B., Wisudo, S. H., Riyanto, M., & Elvitrasyah, T. (2022). Promoting sustainable fisheries: the policies and actions on combating illegal fishing in the North Natuna Sea of Indonesia. AACL Bioflux, 15(5), 2253--2262.
Caroline, E. (2021). Indonesia's Global Maritime Fulcrum: From Hedging to Underbalancing. Journal of Asian Security and International Affairs, 8(3), 413--432. https://doi.org/10.1177/23477970211041661
Chadhafi, M. I., Fanani, Z., Widagdo, S., & Kusumaningrum, A. (2020). The model and the arrangement of rules of engagement in order to face the threats and disturbances in the North Natuna Sea. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(3), 500--512.
Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. Trends in Organized Crime, 22(3), 255--273. https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8
Darwis, & Putra, B. A. (2022). Construing Indonesia's maritime diplomatic strategies against Vietnam's illegal, unreported, and unregulated fishing in the North Natuna Sea. Asian Affairs: An American Review, 49(4), 172--192. https://doi.org/10.1080/00927678.2022.2089524
Fitriani, E. (2020). Indonesian views of managing disputes through cooperation in the South China Sea and the obstacles. In Cooperative Development in the South China Sea (pp. 47--57). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003079972-4
Hariyadi, H., Hutabarat, J., Sugianto, D. N., Noercholis, M. F. M., Prasetyarini, N. D., Pranowo, W. S., Kunarso, K., Wetchayount, P., & Wirasatriya, A. (2021). Natuna Off-Shelf Current (NOC) Vertical Variability and Its Relation to ENSO in the North Natuna Sea. ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences, 26(2), 63--70. https://doi.org/10.14710/ik.ijms.26.2.63-70
Hozairi, Buhari, Lumaksono, H., & Tukan, M. (2019). Development of Enterprise Resource Planning (ERP) for the Indonesian marine security agency. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 339(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/339/1/012044
Hsiao, A. (2020). Opportunities for fisheries enforcement cooperation in the South China Sea. Marine Policy, 121(May), 103569. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103569
Kausarian, H., Lei, S., Lai, G. T., Cui, Y., & Suryadi, A. (2019). A New Geological Map of Formation Distribution on Southern Part of South China Sea:; Natuna Island, Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 532(1), 012020. https://doi.org/10.1088/1757-899X/532/1/012020
Kismartini, K., Yusuf, I. M., Sabilla, K. R., & Roziqin, A. (2024). A bibliometric analysis of maritime security policy: Research trends and future agenda. Heliyon, 10(8), e28988. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28988
Komalasari Dewi, Y., & Purnamasari, D. (2023). Costs of maritime security inspection to merchant ship operations--the Indonesian shipowners' perspective. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, 15(1), 38--53. https://doi.org/10.1080/18366503.2021.1962059
Kusuma, B. A., Karjoko, L., Jaelani, A. K., Gusti, I., Ketut, A., Handayani, R., & Hayat, M. J. (2021). Under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Establishment of Indonesian Maritime Power: Regulation of Transnational Organized Crime on Illegal, Unreported, and Unregulated (IIU) Fishing. International Journal of Criminal Justice Sciences. Criminal Justice Sciences (IJCJS)-Official Journal of the South Asian Society of Criminology and Victimology, 16(2), 251--266. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756074
Laksmana, E. A. (2022). Remodelling Indonesia's Maritime Law Enforcement Architecture: Theoretical and Policy Considerations. Contemporary Southeast Asia, 44(1), 122--149. https://doi.org/10.1355/cs44-1e
Lay, C., & Astrina, A. R. (2020). The limits of the multiple institutionalization of border control: A case study of immigration, customs, and the indonesian Maritime security agency in Batam, Indonesia. Pacific Affairs, 93(1), 113--134. https://doi.org/10.5509/2020931113
Leonardo, A., & Deeb, N. (2022). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1081(1), 012013. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1081/1/012013
Pramono, W. T., Darmawan, A., Deffinika, I., & Soelistijo, D. (2020). Geopolitical Implication on Contested Waters; Comparison Between Indonesia and the Philippines Strategy to Overlapping South China Sea Waters. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 412(1), 012034. https://doi.org/10.1088/1755-1315/412/1/012034
Priyanto, A., Bainus, A., Sumadinata, R. W. S., & Darmawan, W. B. (2022). Indonesia Maritime Security (Study on Interoperability Inter Institution Indonesia Sea Border Security in Malacca Strait). Specialusis Ugdymas / Special Education, 2022(43), 3353--3365.
Putra, B. A. (2023). Rise of Constabulary Maritime Agencies in Southeast Asia: Vietnam's Paragunboat Diplomacy in the North Natuna Seas. Social Sciences, 12(4). https://doi.org/10.3390/socsci12040241
Putra, B. A. (2024). Testing Indonesia's decisiveness: Vietnam's continuous presence in the North Natuna Seas. Frontiers in Political Science, 6(May). https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1375198
Putra, B. A., Darwis, & Burhanuddin. (2019). ASEAN political-security community: Challenges of establishing regional security in the southeast Asia. Journal of International Studies, 12(1), 33--49. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/2
Sambuaga, T. L., Octavian, A., Supriyadi, A. A., & ... (2023). Indonesia's Strategy to Uphold its Sovereign Rights in Its Exclusive Economic Zone (EEZ) in the North Natuna Sea. Baltic Journal of Law & ..., 1, 22--29. https://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/view/1570%0Ahttps://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/download/1570/1574
Simanjuntak, C. A., Putra, R. D., Yahya, G. Y., Akbar, D., & Riyadi, S. F. (2021). An Analysis of Maritime Security Concept Based on International Safety Management (ISM) Code at The II Class Harbormaster and Port Authority (KSOP) Tanjungpinang. E3S Web of Conferences, 324. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132406001
Suseto, B., Othman, Z., & Razalli, F. M. (2019). The need to reform Indonesia's maritime strategy: A review. Indonesian Journal of Geography, 50(2), 145--154. https://doi.org/10.22146/ijg.27954
Susilo, A. K., Putra, I. N., Ahmadi, & Suharyo, O. S. (2020). Analysis of national maritime security strategy as an effect of regional development using SWOT, fuzzy multi criteria decision making (FMCDM) and borda. International Journal of Operations and Quantitative Management, 25(3), 153--174.
Tienh, A. L., Setiyono, B., Soemarmi, A., Trihastuti, N., & Setyawanta, L. T. (2021). Efforts in maintaining fisheries potential in the north natuna sea: Indonesian government policy against illegal, unregulated, and unreported fishing seen from the global maritime fulcrum perspective. AACL Bioflux, 14(3), 1118--1125.
Webb, M., Endinanda, F., & Gough, A. (2023). Mesozoic magmatism of Natuna Island, Indonesia: Implications for the subduction history of eastern Sundaland. Gondwana Research, 119, 45--67. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.02.022
Wijaya, L. (2023). What's in a Name? Imagined Territories and Sea Names in the South China Sea Conflict. International Journal of Communication, 17, 5645--5668.
