Dinamika geopolitik di kawasan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara-negara besar lainnya, seperti Jepang, India, dan Australia. Jepang, misalnya, telah meningkatkan kerjasama maritim dengan Indonesia melalui bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas angkatan laut Indonesia. India juga telah menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang lebih luas untuk menghadapi pengaruh China (Leonardo & Deeb, 2022).
Selain itu, kebijakan luar negeri Australia yang proaktif dalam menjaga keamanan maritim di Asia Tenggara juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Australia telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif keamanan maritim regional dan menyediakan bantuan teknis serta pelatihan untuk angkatan laut Indonesia. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kemampuan militer Indonesia, tetapi juga meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim.
Namun, kerjasama dengan negara-negara besar ini juga membawa tantangan diplomatik. Indonesia harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan China, yang merupakan mitra dagang terbesar, dengan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Hal ini memerlukan strategi diplomasi yang cerdas dan fleksibel, serta kemampuan untuk mengelola berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan.
Kerja sama dengan negara-negara lain juga merupakan bagian penting dari strategi keamanan maritim Indonesia. Misalnya, Indonesia telah melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi dalam menghadapi ancaman maritim. Kerja sama ini juga mencakup berbagi informasi intelijen dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengawasan.
Selain langkah-langkah militer, Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan diplomatik dalam menghadapi sengketa di Laut Natuna Utara. Melalui mekanisme ASEAN, Indonesia berupaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik. Pendekatan ini melibatkan dialog dan negosiasi dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa, serta upaya untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di kawasan.
Strategi dan Tantangan dalam Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia
Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan maritimnya, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat keamanan di Laut Natuna Utara. Salah satu langkah penting adalah peningkatan kehadiran militer di kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia telah memperkuat basis militer di Kepulauan Natuna dan meningkatkan patroli maritim untuk mengawasi aktivitas di perairan tersebut.
Selain itu, Indonesia juga mengembangkan kerja sama internasional dalam bidang keamanan maritim. Melalui ASEAN dan kerja sama bilateral dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia berupaya membangun kapabilitas maritim yang lebih kuat. Inisiatif ini mencakup latihan militer bersama, berbagi informasi intelijen, dan dukungan teknis dalam pemantauan maritim (Widodo et al., 2019).
Dalam rangka memperkuat kehadiran militernya, Indonesia telah melakukan berbagai peningkatan kapabilitas Angkatan Laut. Misalnya, pengadaan kapal perang baru, pesawat patroli maritim, dan pengembangan sistem radar pantai untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman (Priadi, 2022). Selain itu, Indonesia juga meningkatkan pelatihan dan kesiapan operasional personel militer untuk memastikan kemampuan pertahanan yang optimal di kawasan tersebut.
Meskipun Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengamankan Laut Natuna Utara, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan dari Cina yang terus meningkatkan kehadirannya di Laut Cina Selatan. Aktivitas kapal nelayan dan kapal patroli Cina di dekat perairan Natuna sering kali menimbulkan ketegangan dengan Indonesia.
Selain itu, keterbatasan anggaran dan teknologi juga menjadi hambatan bagi Indonesia dalam memperkuat kapabilitas maritimnya (Komalasari Dewi & Purnamasari, 2023). Meskipun telah ada kerja sama internasional, masih diperlukan investasi besar untuk membangun infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk pengawasan dan pertahanan maritim. Indonesia perlu mencari sumber pendanaan alternatif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pertahanan untuk mengatasi keterbatasan ini .
