Rasanya aku mulai suka dengan gaya bahasa menteri kita yang menggunakan kata kiasan untuk mengungkapkan sesuatu. Penggunaan kata-kata hiperbol membuat suasana menjadi lebih renyah dan memancing senyuman, walaupun topik yang disampaikan lumayan berat.
"Kami ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan karpet merah yang lebih merah bagi para investor Malaysia, khususnya sebagai sahabat Indonesia," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada pengusaha asal Malaysia bila memiliki niat untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.
Pemilihan frasa "karpet merah yang lebih merah" bisa jadi digunakan untuk menggambarkan komitmen pemerintah yang sangat kuat untuk menjaring masuknya investasi asing sebanyak-banyaknya ke IKN Nuantara.
Pemerintah memang ingin menunjukkan totalitasnya dalam membangun IKN; terlihat sejak penyusunan konsep pengembangan kota, pembuatan regulasi, pengalokasian dana APBN, bahkan sekarang sudah tahap implementasi pembangunan fisik dimana anggaran APBN sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan juga bangunan-bangunan gedung untuk perkantoran dan pemukiman.
Baru-baru ini pemerintah juga memberlakukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kemudahan investasi lewat pemberian insentif seperti pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak yang diharapkan dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi di IKN.
Aku setuju saja dengan hal ini, sejauh paket insentif yang diberikan tidak berlebihan hingga akhirnya membuat pemerintah tidak hanya kehilangan potensi penerimaan fiskal, tapi malah menimbulkan kesan bahwa pemerntah gelisah atau takut bahwa proyek ini tidak menarik di mata investor asing.
Bagiku, salah satu aspek terpenting yang menjadi acuan bagi daya tarik investasi adalah analisis finansial dari bisnis itu sendiri. Analisis finansial akan berangkat dari asumsi tentang target waktu pembangunan, jumlah populasi yang akan menghuni "kota" dalam beberapa periode pengembangan, serta implementasi pembangunan fisik di IKN yang tidak lari dari konsep awal pengembangannya.
Lazimnya, kebanyakan investor memang baru akan mengucurkan dana saat pembangunan proyek yang menjadi objek investasi mereka sudah mulai berjalan, bukan pada saat pengembangan kawasan mulai dari nol. Minimal payung hukum dan aspek perizinan sudah selesai baru mereka akan melayangkan surat minat untuk berinvestasi.
Dalam dunia bisnis, hal ini terkait dengan aspek "trust" yang harus dibangun dengan pihak investor. Inilah salah satu alasan mengapa pemerintah memang harus merancang mekanisme pendanaan secara internal terlebih dahulu pada tahap awal pembangunan IKN.
Terkait dengan investasi di IKN Nusantara, aku punya satu usulan kepada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani agar menjual sebagian besar aset-aset kementerian dan lembaga (K/L) yang kosong karena pindah ke IKN.
