Kepala desa (Kades) akhir-akhir ini ramai memadatai Gedung Parlemen Senayan di Jakarta dengan tujuan melakukan aksi unjuk rasa. Salah satu point tuntutan yang mereka ajukan yakni berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.
Mereka beralasan menuntut adanya perpanjangan jabatan lantaran para kades merasa 6 tahun bukanlah waktu yang cukup dalam membangun desa dengan baik. Untuk itu, mereka meminta agar harus adanya pertambahan masa jabatan agar para kades tidak terburu-buru digantikan oleh calon kades baru.
Alasan konflik sosial setelah selesai pilkades juga menjadi alasan bagi mereka mengusulkan wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.
Yang mengherankan disini mereka mengatakan bawasanya ingin memperjuangkan hak masyarakat desa, tapi faktanya mereka malah memperjuangkan kepentingan mereka untuk bisa lebih lama menjabat.
Seharusnya yang berdemo adalah masyarakat, karena masyarakatlah yang merasakan apakah efektif atau tidak masa jabatan kades. Tapi malahan para kades yang ngotot memperjuangkan masa jabatan mereka agar bisa bertahan lebih lama.
Ada apa sebenarnya dibalik semua ini?
Berbagi pihak kemudian berspekulasi. Hal yang mengganjal kemudian terkait dengan biaya akaomodasi dan transportasi yang digunakan para kades untuk  bisa hadir dan berdemonstrasi di Senayan. Mengingat masa tersebut terdiri dari kades dari berbagai daerah di Indonesia.Tentu membutuhkan dana untuk membiayai mereka.
Lalu yang menjadi pertanyaanya dari mana sumbernya?
Apakah mereka menggunakan dana pribadi?, menggunakan dana desa yang dimiliki?, atau barang kali ada oknmun dibalik semua ini yang sengaja memberikan modal kepada para kepala desa.
"Biaya PP ke Jakarta, akomodasi nginap semalam per orang berapa duit? Siapa bohirnya?" ujarnya dikutip dari cuitan Andi Sinulingga di Twitter, Minggu (21/1/2023).
Politikus kawakan Andi Sinulingga yang juga mantan Kader Golkar tersebut melontarkan pertanyaan spekulatif, soal  dibalik yang diuntungkan selain para kades jika tuntutan perpanjangan masa jabatan kades tersebut diterima.
"Selain kepala desa yang bersangkutan, siapa lagi yang berkepentingan dengan kades-kades ini jika jabatan mereka di perpanjang?" tanyanya.
Dia mencurigai adanya oknum pemodal di balik berduyun-duyunnya para kades ke Senayan menuntut perpanjangan masa jabatan.
Pernyataan Andi sebenarnya masuk akal, mendekati tahun politik 2024 tentunya ada saja strategi politik dari para eilit partai politik untuk berusaha mempertahankan eksistensi mereka dengan memperalat para kades.
Seperti yang dilansir akun @fakta.indo (18/1/2023) dari video viral yang beredar seorang kepala desa (kades) merekam dirinya dan mengancam akan menghabisi suara partai politik pada pemilu 2024 mendatang.
Dalam video tersebut memperlihatkan seorang kades dengan memakai pakian coklat lengkap PNS dan menggunakan Blangkon.
Kades tersebut tampak mengambil video ketika melakukan demo meminta perpanjangan jabatan Kepala Desa.
Kades dalam video itu mengaku akan menunggu hinga keputusan pemerintah dalam perpanjangan masa jabatan kades.
Ia jua mengancan akan menghabisi dalam pemilu 2024 apabila tuntutan mereka tidak didukung.
"Selamat tinggal Jakarta, sembilan tahun saya tunggu kabarmu. Kalau nggak, tak habisi 2024! Semangat!" ujar si Kades berblangkon dengan lantang.
"Partai politik yang tak mendukung kita habisi di desa," celetuk Kades lain
Tampaknya kades berbankong tampak sependapat dengan rekan sejawatnya itu, dia juaga memberikan ancaman yang sama.
"Ora didukung, tak habisi di desaku! Hidup Pak Lurah! Hidup Pak Lurah!" teriak si Kades yang memakai blangkon.
Bukan hanya itu ada  juga gambar lain yang menujukan ancaman para kades saat demo kepada para partai politik. Diamana dalam spanduk yang mereka bawa untuk berdemonstrasi bertuliskan
Prolegnas sekarang Juga 9 Tahun Harga Mati
Partai Tidak Mendukung Habisi
Tulisan ini jelas memberikan ancaman kepada para partai yang tidak mendukung perpanjangan masa jabataan 9 tahun  bagi kepala desa.
Jika kembali kita melihat tanggapan dari Andi Sinulingga sangat masuk akal sebenarnya, ada pihak-pihak terentu yang memberikan modal kepada para kades ini untuk berdemonstrasi. Bukan rahasia umum lagi jika kades kerab kali dijadikan motor pengerak suara untuk meningkatkan suara partai saat pemilu.
Pengharu dan kekuasaan Kepala Desa dalam mempengharui warga maupun melakukan tindakan maipulasi dalam pemilu jelas sering terjadi. Ini kemudian dimanfatkan oleh elit partai tertentu maupun oknum tertetu dalam mengangkat wacana perpanjangan masa jabtan 9 tahun.Tidak menutup kemungkinan jika para kades ini di modali dari pemodal untuk berdemonstrasi terkait masa jabtan kades
Yang kemudian seakan-akan partai pendukung tersebut menjadi pejuang bagi para kades maka dari itu ada semacam balas budi kepada para partai ini untuk harus dimenangkan di desa-desa saat pemilu 2024 menantang.
Lalu yang jadi pertanyaan siapa kemudian sosok dibalik pemodal demo perpanjangan masa jabatan kades?
Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
