Kiranya kita ingat perihal konflik HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang berafiliasi dengan PKI.
Demokrasi dan HAM masa Orde Baru
Pemilu yang tak lain bertujuan untuk memberi ruang terbuka bagi rakyat memilih pemimpin negara, pun hanya terjadi satu kali, pada tahun 1955. Setelah kebijakan demokrasi terpimpin diterapkan, maka tidak ada pemilu lagi hingga tahun 1971.
Tahun 1971 adalah pemilu kedua yang dilakukan usai prahara 30 September 1965. Setelah Presiden Soeharto mengambil wewenang pemerintahan dari Presiden Soekarno melalui Supersemar pada tahun 1966.
Proses non-demokrasi yang tampak pada masa Orde Baru tak lain adalah kebijakan fusi partai yang diterapkan pada tahun 1973. Hal ini dianggap sebagai penghalang demokratisasi yang dianggap penting kala itu (Tritura). Khususnya dalam hal perombakan kabinet.
Harapan bagi berjalannya demokrasi tak luput dari berbagai peristiwa yang muncul, seperti Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tahun 1974. Kebijakan pemerintahan kala itu cenderung kepada kekuasaan yang bersifat absolut (Mocthar Lubis:2008).
Penangkapan Hariman Siregar sebagai bukti, bahwa pemerintah menolak adanya berbagai bentuk koreksi dari rakyat. Termasuk pada berbagai peristiwa pelanggaran HAM lain yang belum dianggap selesai hingga kini, seperti Petrus ataupun Tanjung Priok tahun 1984.
Akumulasi persoalan kebangsaan yang menjadi sorotan internasional tak lain menyoal demokratisasi yang dianggap tidak berjalan secara positif. Seperti yang tergambar dalam film dokumenter karya Tino Saroengallo; "Student movement in Indonesian".
Peristiwa Reformasi 1998 pun menyisakan berbagai tanya, tak lain dalam penuntasan aksi kekerasan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Semisal dalam peristiwa Tragedi Semanggi dan Trisakti, pun terhadap adanya penghilangan paksa dari para aktivis 1998.
Hal tersebut tentu menjadi catatan hitam demokrasi yang pernah terjadi pada bangsa ini. Lantaran hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari pemerintah dalam penyelesaiannya. Termasuk bagi siapa saja yang terlibat pada kasus-kasus tersebut.
Demokrasi dan HAM masa Reformasi
