Bukan sekedar mencari dukungan tanpa memberi "deal" politik kepada rakyat yang jadi konstituen dalam setiap gelar Pemilu. "Janji politik" inilah yang kiranya dapat dijadikan mode check and balance dalam proses Pemerintahan yang demokratis.
Tanpa adanya "deal" politik dengan rakyat, tentu demokratisasi tidak akan dapat berjalan secara positif. Namun, gimmick secara mekanis pun tetap dapat diorientasikan sebagai strategi politik yang positif. Tanpa harus meninggalkan esensi melalui visi misi.
Jika kekuatan visi misi dari masing-masing paslon dapat memberi abstraksi positif bagi para konstituen, maka konsepsi membangun demokratisasi akan dapat terjamin dengan baik. Lagi-lagi demi bahan "koreksi" kala kepemimpinan berjalan di kemudian hari.
Apalagi jika melihat fenomena generasi muda saat ini, yang lebih mengedepankan ketertarikannya pada area digital. Edukasi proses demokratisasi sudah sewajibnya dilakukan oleh para pelaku politik. Dengan cara kolaborasi yang transformatif dan humanis.
Bukan sekedar bermain "marketing", yang justru dapat merugikan konsumennya. Lantaran publik tidak mengetahui apa yang hendak disajikan kelak dalam wujud kebijakan publik. Baik melalui pasangan capres dan cawapres, pun dengan partai politik pendukungnya.
Semoga bermanfaat, salam pemilu damai, dan terima kasih.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
