Menyoal Rasionalitas Big Governance (Kabinet Gede) Prabowo-Gibran

Terdapat kekhawatiran bahwa pemerintahan yang tidak inklusif dapat memicu ketidakstabilan politik, sebagaimana terlihat dalam sejarah pemerintahan Indonesia yang penuh konflik, seperti saat akhir Orde Baru dan periode terakhir pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi dapat dianggap stabil hingga akhir masa jabatannya, meskipun ada instrumen politik tertentu yang digunakan untuk menjaga kestabilan, termasuk penggunaan kekuatan yang seharusnya tidak dibutuhkan dalam negara demokrasi.

Kedua, efektivitas dan efisiensi yang diragukan. Pemerintahan besar cenderung berfokus pada investasi politik yang besar, sehingga mengurangi ruang bagi efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia. 

Banyaknya kementerian tidak selalu diiringi dengan peningkatan fungsi atau kinerja yang maksimal, dan ada kekhawatiran bahwa penambahan kementerian hanya akan menampung banyak pejabat tanpa fungsi yang jelas. Hal ini diperkuat oleh beberapa nama yang dipanggil oleh Prabowo, yang dianggap tidak memiliki rekam jejak yang kuat atau kredibel.

Dengan demikian, argumentasi di atas menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang cukup rasional bagi pemerintahan Prabowo untuk membentuk big government atau "kabinet gede"yang berlebihan dalam jumlah menteri, kecuali sebagai bagian dari investasi politik untuk membagi "kue" kekuasaan. Ini berarti membagi sumber daya, baik ekonomi maupun politik, di dalam pemerintahan. 

Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Situasi Indonesia saat ini menuntut adanya pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan kemampuan bergerak secara lincah dan melayani rakyat sesuai dengan mandat konstitusi. Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas negara, terutama dalam menghadapi krisis global dan domestik yang semakin kompleks, seperti krisis pangan. 

Pemerintahan yang efektif dan efisien seharusnya berfokus pada peningkatan kinerja birokrasi, bukan sekadar memperluas struktur. Jika tidak, kabinet Prabowo dikhawatirkan hanya akan menjadi tempat penampungan sumber daya manusia yang berlebihan dengan fungsi terbatas, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga mandat konstitusional yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat: mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga keamanan nasional.

1. Mencerdaskan Bangsa: Tantangan dalam Sektor Pendidikan

Salah satu mandat utama yang tertuang dalam konstitusi Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan landasan bagi pengembangan sektor pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memerlukan seorang Menteri Pendidikan yang mampu berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan pegawai pendidikan lainnya, serta perbaikan infrastruktur pendidikan.

Saat ini, ketimpangan dalam infrastruktur pendidikan antara daerah pusat dan daerah pinggiran masih menjadi masalah yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan akses pendidikan, yang berdampak pada ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintahan perlu menempatkan fokus yang lebih besar pada pengembangan pendidikan di daerah-daerah tertinggal, guna memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hak atas pendidikan yang layak dan bermutu.

2. Memajukan Kesejahteraan Umum: Peran Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Mandat kedua yang diemban oleh pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemerintahan Prabowo harus mampu menunjuk seorang Menteri Ekonomi yang kuat, yang memiliki visi dan strategi untuk membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif dan berdaya saing. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan adalah kemampuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kelas menengah.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami tren penurunan kelas menengah, di mana hampir satu juta orang setiap tahunnya mengalami penurunan taraf hidup. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan yang semakin melebar. Untuk menghadapi masalah ini, kebijakan ekonomi yang tepat harus dirancang dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif di pasar global.

3. Menjaga Keamanan Nasional: Fondasi bagi Pembangunan yang Berkelanjutan