Kepala Daerah dan Dinamika Penyusunan APBD, Proses Demokrasi yang Rentan Korupsi dan Kolusi

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) harus aktif terlibat dalam mengawasi penyusunan dan realisasi APBD. OMS dapat melakukan advokasi, penelitian, dan kampanye untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran. Masyarakat sipil juga dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Kesimpulan

Meskipun APBD merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses penyusunan dan perubahan anggaran masih rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi berjemaah. 

Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan dan perubahan APBD harus ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi publik termasuk masyarakat sipil dan media yang lebih luas.

Dalam konteks Pilkada serentak 2024, masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih pemimpin daerah yang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pemimpin yang terpilih harus mampu mengelola APBD dengan baik dan transparan, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.