Hari Nelayan Internasional: Tantangan dan Peluang di Sektor Perikanan

Hari Nelayan Internasional: Tantangan dan Peluang di Sektor Perikanan

Setiap tanggal 29 Juni, dunia memperingati Hari Nelayan Internasional atau International Fisherman's Day. Perayaan ini bertujuan untuk mengakui serta menghargai peran vital nelayan dalam kehidupan kita. 

Berdasarkan sejarah yang diambil dari situs All World Day, Hari Nelayan Internasional pertama kali dirayakan pada tahun 2018, setelah diusulkan oleh Forum Dunia Masyarakat Nelayan (WFFP) melalui Majelis Umum mereka. Tanggal ini sengaja dipilih untuk bertepatan dengan hari Santo Petrus, santo pelindung para nelayan.

Peringatan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merupakan upaya memperkuat hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam sektor perikanan. 

Baca juga: Pentingnya Dermaga bagi Perekonomian Bangsa: Peringatan Hari Dermaga Nasional

Komunitas nelayan, vendor, pengolah ikan, lembaga pemerintah, serta organisasi nonpemerintah diharapkan dapat bekerja sama untuk membangun sektor perikanan yang berkelanjutan dan menguntungkan. 

Selain itu, perayaan ini juga menjadi ajang bagi nelayan, pembeli ikan, perusahaan besar, dan masyarakat umum untuk berkolaborasi, berjejaring, dan merayakan kontribusi nelayan terhadap industri perikanan global.

Realita Kehidupan Nelayan di Indonesia

Namun, ironisnya, di Indonesia, kondisi nelayan, khususnya nelayan kecil dan tradisional, masih jauh dari kata sejahtera. Meskipun ada perayaan resmi seperti Hari Nelayan Internasional dan Hari Nelayan Nasional, kesejahteraan ekonomi para nelayan tampaknya belum banyak berubah. 

Baca juga: Laut Kita yang Tak Asin Lagi?

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2024 sekitar 1.459.874 orang. Namun demikian, sejumlah permasalahan nelayan di Indonesia meliputi beberapa isu penting yang mempengaruhi kehidupan nelayan, antara lain:

Perampasan Ruang Laut

Baca juga: Menghargai Perjuangan Petani, Hari Krida Pertanian, dan Tantangan Sektor Pertanian di Indonesia

Perampasan ruang laut atau "ocean grabbing" digunakan untuk menyoroti proses dan dinamika yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada penangkapan ikan skala kecil.

 Perampasan ruang laut terjadi melalui kebijakan, undang-undang, dan praktik yang mendefinisikan dan mengalokasikan akses, penggunaan, dan kontrol sumber daya perikanan jauh dari nelayan skala kecil dan komunitasnya.

Nelayan di sejumlah daerah di Indonesia menghadapi ancaman perampasan ruang laut, seperti di Teluk Balikpapan, karena tidak diakuinya wilayah pemukiman merekadi dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041.

Kondisi Ekonomi yang Sulit

Banyak nelayan kecil dan tradisional menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Penghasilan mereka sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, apalagi untuk berinvestasi dalam peralatan atau teknologi yang lebih baik.

Kurangnya Regulasi dan Perlindungan Hukum

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 188 yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja para nelayan. Selain itu, implementasi regulasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, untuk melindungi nelayan dan awak kapal masih kurang efektif.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera melihat kembali mandat Undang-Undang ini dan mewajibkan pemerintah untuk menyusun skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Dukungan Infrastruktur yang Kurang

Infrastruktur yang mendukung aktivitas nelayan masih sangat kurang. Nelayan membutuhkan akses yang lebih baik ke pasar, teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, dan fasilitas penyimpanan yang memadai.

Investasi dalam infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, fasilitas penyimpanan, dan akses ke teknologi modern sangat diperlukan. Ini akan membantu nelayan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan mereka.

Keterbatasan Modal 

Nelayan membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bekerja. Keterbatanan modal ini membuat nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.Masalah pemasaran hasil tangkapan juga menjadi tantangan besar. Nelayan sering kekurangan akses permodalan untuk biaya operasional melaut dan minim informasi mengenai harga pasar. 

Hal ini menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan mereka. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan pembatasan pembelian ikan oleh pengepul dan pedagang, serta harga solar yang tinggi dan kerusakan mesin kapal.

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan murah bagi nelayan. Selain itu, akses ke informasi pasar dan harga yang transparan akan membantu nelayan mendapatkan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka.

Keterbatasan Prediksi Musim Penangkapan Ikan

Perubahan iklim membuat musim penangkapan ikan menjadi tidak menentu. Nelayan harus menghitung hari pada fase penangkapan, dan jika tidak tepat, mereka tidak dapat mendapat apa-apa. Hal ini memperburuk kehidupan nelayan yang bergantung pada penangkapan ikan.

Kerusakan Ekosistem Laut

Perubahan iklim menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir, lambatnya pertumbuhan mangrove, kerusakan ekosistem lamun, dan memutihnya terumbu karang. Hal ini berdampak pada menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kesejahteraan nelayan.

Program edukasi dan pelatihan bagi nelayan mengenai teknik penangkapan yang berkelanjutan dan manajemen keuangan sangat bermanfaat. Ini akan membantu mereka mengelola sumber daya ekosistem laut berkelanjutan dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Menghidupkan Kembali Kejayaan Maritim

Kemiskinan nelayan di Indonesia bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kebijakan dan infrastruktur. Dengan memperingati Hari Nelayan Internasional, kita diingatkan untuk tidak hanya merayakan, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi mereka. 

Menghidupkan kembali kejayaan maritim nenek moyang kita berarti memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan nelayan saat ini. Pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, agar nelayan kita bisa hidup sejahtera dan berkelanjutan.

Warisan "Nenek Moyang Ku Orang Pelaut" harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program yang menyangkut kehidupan nelayan. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan nasib nelayan di Indonesia dapat terus membaik, dan kontribusi mereka dalam mendukung ketahanan pangan serta ekonomi nasional dapat lebih diakui dan dihargai. 

Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memastikan bahwa warisan tersebut dapat diteruskan ke generasi mendatang dengan kondisi yang lebih baik.