Starlink di Indonesia: Transformasi atau Ancaman?

Starlink di Indonesia: Transformasi atau Ancaman?

Indonesia tengah menyongsong era baru dalam industri telekomunikasi dengan kedatangan Starlink, perusahaan milik Elon Musk yang diresmikan di Puskesmas pendamping 1 sumetra kellot 1 Denpasar Timur Bali pada minggu 19 Mei 2024 (https://www.kompas.com, 19 Mei 2024).

Indrawan Nugroho dalam akun Youtubenya (29 September 2023) menyebutkan bahwa, "Starlink ibarat batu besar yang jatuh ke dalam air, menimbulkan riak dan gelombang yang mengguncang industri telekomunikasi dalam negeri". 

Ungkapan ini mencerminkan serangkaian reaksi dan perubahan dalam industri telekomunikasi yang dapat dibawa oleh Starlink, proyek satelit internet global yang dipelopori oleh SpaceX, dalam lanskap telekomunikasi Indonesia.

Reaksi beberapa pelaku bisnis telekomunikasi yang khawatir karena merasa terancam dengan kehadiran Starlink, dan mewanti-wanti bahwa pemain asing biasanya mungkin mendapatkan perlakuan khusus, yang bisa mengganggu keseimbangan industri telekomunikasi nasional/lokal. 

Wajar kalau kemudian ada yang khawatir, meskipun tidak sedikit juga yang optimis dan menyambut baik kehadiran Starlink sebagai solusi untuk konektivitas di daerah terpencil, sekaligus akan meningkatkan persaingan dan inovasi di industri telekomunikasi.

Industri Telekomunikasi Lokal: Diproteksi atau Dibiarkan Berkompetisi?

Industri telekomunikasi di Indonesia telah dibangun oleh perusahaan-perusahaan lokal yang telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur. Layanan internet biasanya menggunakan jaringan kabel serat optik dan stasiun pemancar di daratan atau satelit di orbit jauh.  Tentunya, biaya yang mereka keluarkan tidak sedikit, begitu juga waktu, energi, serta konsistensi dalam melayani masyarakat. 

Dibandingkan dengan kemapuan teknologi tinggi Starlink yang membangun armada satelit di orbit rendah, memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, jaringan Starlink terdiri dari lebih dari 5.000 satelit kecil yang mengorbit Bumi pada ketinggian sekitar 550 kilometer, dengan diperkirakan mencapai 12.000 satelit dalam beberapa tahun ke depan (Kumparan.com, 23 Mei 2024).

Starlink mengklaim kecepatan internetnya mencapai 50 Mbps, meskipun ada laporan lain yang menyebutkan kecepatan sekitar 160 Mbps, masih jauh di atas rata-rata kecepatan internet di Indonesia yang hanya 21 Mbps. Starlink juga mampu menjangkau daerah terpencil dengan kecepatan yang setara dengan kota-kota besar (Kompas.id, 19 Mei 2024).

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan teknologi tinggi Starlink, tentunya peran industri telekomunikasi lokal pasti terancam. Apalagi menimbang kebutuhan masyarakat dan lembaga layanan publik di wilayah terpencil yang susah mendapat sambungan kabel jaringan telekomunikasi, maka kehadiran Starlink dengan berbagai inovasi dan kecanggihan teknologinya dimungkinakan akan menjadi solusi.

Kita perlu menyadari bahwa, telekomunikasi bukan sekadar bisnis, tapi juga terkait dengan kepentingan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Konektivitas adalah masalah besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kehadiran Starlink bisa membantu mengatasi masalah ini. 

Namun, eksistensi industri telekomunikasi lokal tetap harus dijaga. Jika dikuasai secara kebablasan oleh pemain asing, industri telekomunikasi lokal bisa terancam. 

Apabila kemudian pemerintah yang selalu bersandar pada nalar ekonomi liberal yang menempatkan pasar sebagai entitas yang bebas untuk bersaing secara sempurna, maka kehadiran Starlink seperti pisau bermata dua bagi industri telekomunikasi lokal. Ada pihak yang akan unggul dan mendapat keuntungan besar, sementara yang lain mungkin tertinggal atau kalah.

Dengan lain perkataan, Starlink dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan di satu sisi, namun di sisi lain, dapat menyebabkan ketidaksetaraan, menghilangkan perusahaan yang tidak mampu bersaing. 

Hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan pasar, di mana hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi dan mengontrol pasar. Jika pasar dimonopoli oleh perusahan besar, semisal Strarlink, ini dapat mengurangi jumlah pemain di pasar dan potensial mengurangi persaingan jangka panjang. Perusahaan besar mungkin memiliki insentif dan sumber daya yang besar untuk terus berinovasi. Sebaliknya perusahaan kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk bersaing mungkin akan kalah.

Dalam skenario pasar seperti ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa persaingan tetap sehat dan adil. Pemerintah perlu mengatur regulasi dan pengawasan. Menerapkan regulasi yang mencegah praktik anti-persaingan seperti monopoli dan kartel.

Meskipun yang paling penting di era digital adalah keunggulan kompetitif dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan mengambil peluang dari setiap dinamika yang ada. Pemerintah harus memastikan setiap langkah yang diambil adalah untuk kepentingan masyarakat, industri lokal dan negara. Kedatangan Starlink harus menjadi momentum bagi industri lokal untuk berinovasi, bukan membuka peluang untuk mengancam industri lokal. 

Sebagaimana upaya pemerintah dengan mengambil langkah penting dengan menjodohkan Starlink dengan PT Telkom. Telkom berkolaborasi dengan Starlink untuk memperkaya cakupan telekomunikasi di Indonesia. Starlink tidak akan melayani konsumen secara langsung, tetapi melalui operator seluler dan penyedia layanan internet yang ada (https://tekno.kompas.com, 19 Mei 2024).

Meskipun juga pemerintah telah meluncurkan satelit Satria, tetapi dengan tambahan Starlink dan kolaborasi industri lokal maka konektivitas di seluruh penjuru negeri akan lebih optimal. Sehinga, kehadiran Starlink tidak akan sepenuhnya bersaing dengan operator lokal, tetapi lebih sebagai pelengkap dalam landscape telekomunikasi Indonesia. Ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara inovasi global dan kepentingan lokal. 

Dengan demikian, kehadiran Starlink di Indonesia bisa menjadi jembatan antara inovasi global dan kepentingan lokal, memungkinkan masyarakat menikmati akses internet berkecepatan tinggi tanpa mengancam industri telekomunikasi lokal.

Kedaulatan Digital dan Keamanan Cyber 

Masalah lainnya ditengah gempuran persaingan industri telekomunikasi adalah soal kedaulatan digital dan keamanan cyber. Dalam era digital saat ini, data sering disebut sebagai "new oil ", data adalah bahan bakar yang rentan terhadap penyalahgunaan, diperjualbelikan secara ilegal, digunakan untuk tujuan yang merugikan, dan bahkan menjadi senjata dalam perang siber antarnegara (Kompas.id, 24 Mei 2024).

Sebagaimana diulas oleh litbang kompas (24 Mei 2024) terkait perang siber antara Rusia dan Ukraina. Negara-negara adidaya menciptakan ketergantungan pada infrastruktur komunikasi asing yang digunakan sebagai alat tekanan atau negosiasi dalam hubungan internasional. 

Atau dapat menggunakan data untuk kegiatan "spionase digital", mengumpulkan informasi sensitif tentang pemerintah, militer, atau perusahaan dari dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi opini publik dan stabilitas politik.

Jamak terjadinya kejahatan cyber, seperti penipuan, pemerasan, dan serangan phishing. Data dan informasi yang dicuri seperti detail kartu kredit, informasi kesehatan, dan data pribadi lainnya, digunakan untuk tujuan kejahatan.

Oleh karena itu, kepengaturan dan pengawasan data negara dan warga negara dari ancaman-ancaman yang berasal dari dalam ruang siber seperti penipuan, dan pencurian data menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.  

Kedaulatan dan integritas negara yang pada gilirannya mempengaruhi keberlangsungan keamanan data digital negara dan perlindungan data pribadi warga negara, untuk menciptakan stabilitas sosial, ekonomi dan politik.

Dalam upaya memastikan keamanan dan kedaulatan digital, selain meningkatkan literasi digital, mengembangkan sistem keamanan yang efektif, serta memantau dan mengawasi aktivitas di ruang siber, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup regulasi, teknologi keamanan, dan pendidikan. 

Akhirnya, ekspektasi publik terhadap teknologi Starlink agar dapat meningkatkan akses internet di daerah terpencil, memicu kompetisi, dan mendorong inovasi teknologi serta menuntut penyedia layanan lokal untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan, perlu dinavigasi oleh negara. Artinya perlu peran negara/pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan bisnis. 

Selain proteksi negara dalam menciptakan medan persaingan yang adil dan seimbang, peran negara juga perlu dioptilkan dalam memastikan keamanan dan integritas data yang rentan untuk disalahgunakan. Melindungi hak-hak  konsumen dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan berkualitas, termasuk keamanan dan perlindungan data pribadi warga negara.