Atau dapat menggunakan data untuk kegiatan "spionase digital", mengumpulkan informasi sensitif tentang pemerintah, militer, atau perusahaan dari dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi opini publik dan stabilitas politik.
Jamak terjadinya kejahatan cyber, seperti penipuan, pemerasan, dan serangan phishing. Data dan informasi yang dicuri seperti detail kartu kredit, informasi kesehatan, dan data pribadi lainnya, digunakan untuk tujuan kejahatan.
Oleh karena itu, kepengaturan dan pengawasan data negara dan warga negara dari ancaman-ancaman yang berasal dari dalam ruang siber seperti penipuan, dan pencurian data menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Â
Kedaulatan dan integritas negara yang pada gilirannya mempengaruhi keberlangsungan keamanan data digital negara dan perlindungan data pribadi warga negara, untuk menciptakan stabilitas sosial, ekonomi dan politik.
Dalam upaya memastikan keamanan dan kedaulatan digital, selain meningkatkan literasi digital, mengembangkan sistem keamanan yang efektif, serta memantau dan mengawasi aktivitas di ruang siber, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup regulasi, teknologi keamanan, dan pendidikan.Â
Akhirnya, ekspektasi publik terhadap teknologi Starlink agar dapat meningkatkan akses internet di daerah terpencil, memicu kompetisi, dan mendorong inovasi teknologi serta menuntut penyedia layanan lokal untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan, perlu dinavigasi oleh negara. Artinya perlu peran negara/pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan bisnis.Â
Selain proteksi negara dalam menciptakan medan persaingan yang adil dan seimbang, peran negara juga perlu dioptilkan dalam memastikan keamanan dan integritas data yang rentan untuk disalahgunakan. Melindungi hak-hak  konsumen dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan berkualitas, termasuk keamanan dan perlindungan data pribadi warga negara.Â
