Jika tidak keliru, Presiden Jokowi yang "tunggang-langgang" turun gunung membagi-bagi bansos pada masyarakat di masa dua pekan menjelang Pemilu lalu, bisa dibaca sebagai politik sedekah ala Jokowi.
Politik sedekah sebagai alat untuk memperkuat kepatuhan dan loyalitas. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, bisa menciptakan narasi tentang diri sebagai pihak yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Juga lain cerita namun serupa, perihal politik sedekah ala oligarki dengan konsensi politik koalisi. Bersedekah digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan ekonomi-politik antara elit politik, agar jaringan hubungan terawat dengan baik, yang pada gilirannya dapat memberikan mereka akses ke kekuasaan politik dan pengaruh.
Masuknya AHY dalam koalisi pemerintahan juga bisa dibaca sebagai buah dari politik sedekah, setelah Demokrat berbalik arah mendukung koalisi Prabowo-Gibran pada pra kandidasi lalu. Kemudian dilanjutkan dengan perjumpaan Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan tempo itu  (Sabtu, 17 Februari 2024).
Atau politik sedekah ala Jokowi melalui penyematan bintang empat kepada Prabowo Subianto tempo hari. Kedua pihak ternyata sudah sama-sama saling bersedekah. Prabowo telah bersedekah kepada Jokowi dengan mendapuk Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres, dan Jokowi  bersedekah kepada Prabowo dengan "utang budi" bintang empat dipundak.
Itulah sekelumit tentang politik bersedekah. Meskipun telah menjadi salah satu nilai yang mendalam dalam banyak agama dan kebudayaan sebagai ekspresi altruisme dan empati terhadap mereka yang kurang beruntung tanpa pamrih. Demikian jika bersedekah di tangan orang budiman.
Lain halnya jika bersedekah ditangan orang bandit, bersedekah dapat menjadi alat untuk meneguhkan kuasa (power), memperkuat dominasi, kontrol serta mengamankan pengaruh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Dan terutama memperkuat hubungan ekonomi-politik antara elit politik untuk mengawetkan hubungan dan pengaruh terhadap akses pada kekuasaan dan politik.
