Bersedekah Itu Politis: Sebuah Perspektif

Kekuasaan (power) adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memperngaruhi orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak. Individu atau kelompok yang berkuasa atau memiliki power, membutuhkan sarana untuk mempengaruhi orang lain.

Setiap sistem kemasyarakatan terutama yang didominasi oleh ketidaksetaraan ekonomi, kekuasaan seringkali terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau kelompok yang memiliki akses ke sumber daya dan kekayaan yang melimpah.

Ketika seseorang atau kelompok memiliki kekayaan yang berlebihan, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan kehidupan orang lain. Dan bersedekah seringkali menjadi sarana untuk itu.

Besedekah itu politis. Dalam banyak kasus, bersedekah dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi sosial dan politik seseorang dalam masyarakat. 

Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, seseorang atau kelompok dapat menciptakan ketergantungan dan loyalitas dari penerima bantuan. Hal ini cukup memungkinkan untuk memperkuat pengaruh dan kontrol atas orang lain.

Kita telah melewati ritual politik pemilu 2024 dengan berbagai lika-likunya. Jamak kita jumpai, para kontestan politik giat membranding citra diri dan reputasi.

Membangun image sebagai orang yang baik dan dermawan jamak juga kita jumpai oleh para caleg untuk meningkatkan popularitas dan dukungan mereka di antara masyarakat. 

Citra dan reputasi yang baik dapat menjadi aset berharga yang dapat digunakan untuk memenangkan dukungan politik dan memperoleh kekuasaan.

Demikian mesti perlu diakui bahwa motivasi di balik tindakan bersedekah tidak selalu murni. Terkadang, bersedekah dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau politik.

Bersedekah tidak lagi menjadi tindakan altruistik yang bertujuan untuk membantu orang lain, tetapi menjadi strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali bersifat pragmatis.

Jika tidak keliru, Presiden Jokowi yang "tunggang-langgang" turun gunung membagi-bagi bansos pada masyarakat di masa dua pekan menjelang Pemilu lalu, bisa dibaca sebagai politik sedekah ala Jokowi.

Politik sedekah sebagai alat untuk memperkuat kepatuhan dan loyalitas. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, bisa menciptakan narasi tentang diri sebagai pihak yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Juga lain cerita namun serupa, perihal politik sedekah ala oligarki dengan konsensi politik koalisi. Bersedekah digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan ekonomi-politik antara elit politik, agar jaringan hubungan terawat dengan baik, yang pada gilirannya dapat memberikan mereka akses ke kekuasaan politik dan pengaruh.

Masuknya AHY dalam koalisi pemerintahan juga bisa dibaca sebagai buah dari politik sedekah, setelah Demokrat berbalik arah mendukung koalisi Prabowo-Gibran pada pra kandidasi lalu. Kemudian dilanjutkan dengan perjumpaan Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan tempo itu  (Sabtu, 17 Februari 2024).

Atau politik sedekah ala Jokowi melalui penyematan bintang empat kepada Prabowo Subianto tempo hari. Kedua pihak ternyata sudah sama-sama saling bersedekah. Prabowo telah bersedekah kepada Jokowi dengan mendapuk Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres, dan Jokowi  bersedekah kepada Prabowo dengan "utang budi" bintang empat dipundak.

Itulah sekelumit tentang politik bersedekah. Meskipun telah menjadi salah satu nilai yang mendalam dalam banyak agama dan kebudayaan sebagai ekspresi altruisme dan empati terhadap mereka yang kurang beruntung tanpa pamrih. Demikian jika bersedekah di tangan orang budiman.

Lain halnya jika bersedekah ditangan orang bandit, bersedekah dapat menjadi alat untuk meneguhkan kuasa (power), memperkuat dominasi, kontrol serta mengamankan pengaruh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Dan terutama memperkuat hubungan ekonomi-politik antara elit politik untuk mengawetkan hubungan dan pengaruh terhadap akses pada kekuasaan dan politik.