Â
Jangan Berjudi dengan Keselamatan Bangsa dan Negara.
Kalau media sebagai pembawa aspirasi kebenaran tidak bisa menampilkan aktualitasnya, maka media sosial adalah sorga bagi pengkaji kebenaran. itulah hal yang wajar, sebagai bagian dinamika pemikiran manusia yang pada dasarnya memang sulit dibendung.
bagi tumbuh berkembangnya demokrasi hal itu ada bagusnya, bila tingka pengetahuan dan pemaham Demokrasi masyarakat sudah mumpuni. Namun bila itu belum memadai, maka efektifitas komunikasi media sosial bisa berdampak negatif dan bisa menghancurkan sebuah bangsa.
Kita lihat apa yang terjadi dengan Libya, Mesir dan negara Timur Tegah lainnya, dimana hembusan media sosial sanggup menghancurkan negara itu sekaligus pelaksanaan hukuman mati yang sadis oleh massa terhadap pemimpin mereka.
Pemerintah harus mengantisipasi ini, namun bukan berarti harus Represif dengan mngekang dan mengunci mati kebebasan berpendapat dan berbicara masyarakat melalui penangkapan-penangkapan aktifis media sosial. Justru pemerintah bisa mengambil pelajaran dan pembelajaran, apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat dan apa yang diinginkan rakyat sekaligus apa yang dibutuhkan mereka. Dari hal itu pemerintah bisa bersikap positif sebagai bahan masukan untuk apa-apa kekurangan yang harus diperbaiki, dan ketidak tersediaan yang harus dipenuhi. Bukankah sejatinya itu tugas pemerintah, yaitu melyani kebutuhan rakyatnya, jangan dibalik, rakyat yang menyediakan kebutuhan pemerintahnya.
Ada 6 (enam) aspek yang harus diperhatikan, dikaji dari segi timbal balik hubungan antara pemerintahan dan rakyat dalam hal pemahaman kehidupan berbangsa, bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini sangat diperlukan, dinama bagi rakyat tentang bagaimana harus bersikap , berprilaku serata menahan diri sebagai rakyat dan warga negara yang baik dan benar.
Bagi pemerintah 6 aspek itu perlu dalam menentukan bagaimana seharusnya menjalankan, menilai/evaluasi baik buruknya jalan pemerintahan yang dijalankan, dan bagaimana keharusan Pemerintah memahami, membuat perbaikan kebijakan untuk mengelola kekuatan dan kedaulatan Rakyat dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ke enam aspek tersebut adalah :
1. Aspek Idiologis
2, Aspek Politik
3. Aspek Ekonomi
4. Sosial/Budaya
5. Aspek Hukum
6. Pertahanan dan Keamanan yang sejatinya adalah TNI sebagai benteng terakhir menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI.
Bila 6 spek diatas bisa berjalan sebagai mana mestinya, maka aspek ke enam yang dibebankan di pundak TNI, hanya bersifat sebagai pemelihara saja.
Namun bila 6 aspek diatas sudah kacau balau, dan cenderung emngancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, maka fungsi TNI bisa lebih jauh sebagai pelaku penegakan Keamanan Negara ini atas ancaman Keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan pengambil alihan pemerintahan.
Apa yang terkait dari 6 Aspek di atas :
1. Aspek Idiologi. Sejauh mana Pancasila dan UUD 1945 dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa ada upaya-upaya untuk menggantikannya dengan pemikiran Idiologi lainnya. kita lihat sekarang ada kecenderungan beberapa pihak yang mulai memaksakan kehendak mengembangkan Idiologi terlarang, maupun idiologi bertopeng keagamaan radikal yang memang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Ini bagian yang harus diantisipasi dengan pengawasan aparat kepolisian agar jangan sampai berkembang jadi gerakan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara ini.
Bagaimanapun Pancasila dan UUD 1945 adalah idiologi dan aturan yang mendasar, yang sudah disepakati dalam pendirian negara ini dan tak ada pihak yang boleh mengingkari dan menukarnya dengan alasan apapun juga
2. Aspek Politik.
Menyangkut Situasi Politik kekinian yang sering timbul kegaduhan dari ego komunal, apakah itu dari legislatif maupun eksekutif. Saling tuding dan saling serang serta saling intai kelemahan antara legislatif dan eksekutif serta sebaliknya, hanya akan menimbulkan kekacauan politik, yang membingungkan rakyat banyak, sehingga terjadi pro n kontra dikalangan bawah yang bisa memicu kekacauan.
Selanjutnya dalam Ego Komunal tadi, terdapat juga ego perkoncoan yang berwujud KKN, yang mana ego ini berkembang lebih jauh jadi saling hantam, saling menjatuhkan, sehingga menghambat tumbuh berkembangnya tatanan hubungan antar lembaga tinggi negara, dan institusi pemerintahan, maupun antar personal kabinet yang seharusnya keselarasan adalah yang diperlukan sebagai penyangga program pembangunan.
Akan lebih parah kalau Yudikatif, ikut-ikut pula berpolitik, memainkan peran politik pula dengan membawa masalah hukum kearah ranah politik dengan misi politik kepentingan selain kepentingan Penegakan Hukum. Ini akan menimbulkan kekacauan yang betul-betul kacau, dimana penegakan hukum tak akan berjalan sebagaimana mestinya untuk pembuktian Tegaknya kebenaran dan Keadilan.
Akan terjadi saling hantam ketiga badan ini dan saling berpolitik untuk saling menjatuhkan satu sama lain, akibatnya kekacauan juga, dan pemerintahan tak kunjung bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk kegiatan pembangunan. Pemerintah pasti akan disibukan oleh masalah kehebohan dan kekacuan dari perseteruan ke tiga badan itu.
3. Aspek Ekonomi.
Aspek Ekonomi ini lebih banyak bersandarkan pada kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat yang harus berfilosofikan pada pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.
Negara harus bisa menguasai seluruh sumber penghidupan rakyat banyak, mulai dari Bumi, Air dan udara serta sumber kekayaan alam yang terkand didalamnya untuk dikelola dan digunakan bagi kepentingan Kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Bila pemerintah tak bisa melakukan penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara ini, yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat negeri ini, maka inilah sumber dari potensi kekacauan yang tak kalah hebatnya menghancurkan bangsa dan negara ini.
Prilaku cenderung Korup dari aparat birokrasi yang semakin subur akan mengancam perkonomian bangsa dan negara. Kesejahteraan hasil pembangunan tak kunjung didapat masyarakat, sudah terlanjut terkendala proses pembangunan baik mutu bangunan akibat dirampok koruptor dan dampak maraknya Korupsi, maka Akan rimbul rasa ketidak puasan dan kemarahan yang masiiv dari rakyat.
Hal ini kanan memicu rakyat jadi emosi tak terkendali, untuk bertindak anarkhis, menuntut keadlian ekonomi buat kesejahteraan mereka terhadap pemerintahan, Bila tindakan masyarakat itu meluas dan yang tak terkendalian oleh Aparat Kepolisian akan menyebabkan kerusuhan sosial. Akan sangat sulit untuk menahan kemarahan rakyat bila rakyat terus menderita lapar dan merasa terancam kehidupan dirinya dan segenap keluarganya.
Bagaimanapun Kesejahteraan adalah kunci dari kestabilan sebuah negara.
Hal itu juga sudah terbukti dalam beberapa peristiwa sejarah INDONESIA.
4. Aspek Sosial Budaya
Pengaruh dinamika Global akibat kemajuan Teknologi informasi, bisa merubah jati diri bangsa, bila suatu bangsa tidak menyadarinya. Budaya bangsa Indonesia yang tadinya, Penuh Kegotongroyongan, Rasa Persatuan. Saling menghormati, Ramah dan santun, sudah mulai berubah, karena pengaruh serbuan budaya luar akibat akses informasi teknologi tanpa batas dari luar dan juga akibat yang dilihat masyarakat dari apa yang dipertontonkan Elit dan Pimpinan mereka. Secara Sosial budaya, terlihat masyarakat mulai menyenagi budaya kekerasan, main hakim sendiri layaknya koboy di barat sana. sekarang terasa budaya kegotong royongan sudah terlindas dengan budaya cuek n masa bodoh terjadap orang lain.
Sering terlihat kenyataan dimana berbeda pandangan, sanggup memunculkan keributan yang saling menghancurkan (Anarkhis) Keramahan dan kesantunan mulai berubah dengan kebiasan caci maki, menghina bahkan fitnahan sudah jadi suatu kebiasaan yang jadi bahan candaan. Bila ini tak bisa dikendalikan dalam bentuk sikap tauladan para elit dan petinggi negeri, maka akan meluas dan memburuk jadi bencana kerusuhan, hanya untuk hal-hal yang tak perlu, karena telah berubahnya tingkatan rasa sosial dan pemakaian budaya sebagai jati diri anak bangsa.
Pemerintah seharusnya juga menjaga, jangan sampai ada kebijakan yang dibuat juga bertentangan dengan Norma budaya dan kebiasaan pergaulan sosial masyarakat. itu juga bagian tak kalah untuk bikin kehebohan yang bisa memicu kekacauan. Kearifan sosial budaya bangsa Indonesia harus dipahami oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan, apalagi kalau menyangkut daerah per daerah, pemerintah harus mengakomodasi Kearifan Lokal.
5 Aspek Hukum
Aspek hukum ini adalah aspek yang sebagai filter penjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa aspek hukum ini manfaat terbesarnya adalah buat masyarakat itu sendiri. harus ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi hukum, sehuingga keamanan dan kenyaman kehidupan terjamin.
Bagi aparat penegakan hukum, maka Hukum harus ditegakkan sesuai prinsip keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
ada dua hal yang tak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjaga rasa keadilan dan menegakan kebenaran berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa yaitu Pelaksanaan Penegakan Hukum Tebang Pilih dan Sikap /Prilaku penegak hukum yang mempolitisasi Hukum.
Bila hal itu dilakukan oleh aparat penegakan hukum, maka hukum dianggap sebagai hal yang bisa dinegosiasikan dan akan cenderung tajam kebawah, namun tumpul ke atas. Kehidupan rakyat akan kacau, dimana modus kejahatan akan semakin banyak serta merajalela, karena dianggap hukum bisa dinegosiasikan.
Akan timbul rasa ketidak adilan bagi masyarakat , yang berujung juga pada keributan dan bisa meluas jadi gelombang aksi anrkhis yang besar-besaran, seperti pembakaran kantor polisi dan penyerangan aparat. hal ini tentu tak boleh dibiarkan, dimana bisa jadi akan meluas , membesar dan sanggup mengancam keselamatan nasional.
Ketika 5 aspek di atas sudah menunjukan lampu kuning dan sulit untuk mencari jalan pemecahannya, maka aspek ke enam otomatis akan bekerja dengan sendiinya dan adalah keharusan untuk itu demi menjaga keutuhan dan penyelamatan kedaulatan bangsa dan negara ini. Aspek ke 6 (enam) Pertahanan dan Keamanan.
6. Aspek Pertahanan dan Keamananpada dasarnya aspek keamanan lebih pada upaya aparat kepolisian menjaga ketertiban masyarakat untuk kestabilan keamanan dan kenyamanan, serta berusaha melakukan tindakan preventidf dari gangguan orang asing yang berada di dalam wilayah NKRI.
Aspek pertahanan lebih ditekankan pada bagaimana aparat TNI menjaga ancaman tentang keselamatan negara dan kedaulatan bangsa,
namun hal yang harus diwaspadai adalah ketika tingkat kesejahteraan kehidupan rakyat semakin tak menentu akibat 4 aspek sebelumnya tak bisa bekerja sebagaimana mestinya, sehingga timbul gejolak politik yang besar-besaran membawa dampak kerusuhan sosial maka Pertahanan Keamanan adalah solusinya, dan itu adalah bagian dari tugas TNI untuk menanganinya.
Biasanya itu akan terjadi bila pemerintah sudah semakin tak dipercaya, dan tak berdaya mengendalikan situasi negara. Ini disebabkan akibat ketidak kemampuan pemerintahan sendiri yang berjalan sudah tak efektif. Pemerintahan gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat karena maraknya Korupsi akibat tak jalannya prinsip Good Governance. Pemerintah tak kunjung bisa mempertontonkan budaya yang baik. Prilaku masyarakat sudah semakin parah dan tak sesuai lagi dengan jati diri bangsa ini, dengan makin berkembangnya budaya permusuhan akibat perbedaan pendapat, etnik maupun agama, yang mana ditandai dengan naiknya prilaku kecenderungan pada kekerasan. Prilaku elit politik yang punya kecenderungan permusuhan politik adalah pemicu utama bila hanya mengedepankan kepentingan politik kekuasaan semata. Hasutan dan adu domba pengikut akan membuat bara permusuhan jadi memenas jadi api kerusuhan yang tak terkendali.
Semua kejadian itu maka berakibat lebih jauh dimana Keamanan dan kenyamanan berbangsa dan bernegara berganti dengan kekacauan, dimana terjadi kerusuhan yang berpotensi besar menghancurkan negara dan bangsa.
Maka benteng terakhir keselamatan bangsa tergantung pada bagaimana TNI menyikapi itu semua. TNI tak bisa disalahkan atau dituduh Kudeta, bila mereka mengambil alih tanggung jawab kedaulatan pemerintahan negara dari pemerintah yang ada atas nama PENYELAMATAN BANGSA DAN NEGARA. Karena mereka dibentuk dan dihadirkan memang bertujuan utama untuk menjaga pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka, mempertahankan, Keutuhan/kedaulatan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI.
Itu adalah Harga Mati buat TNI dan bagi TNI setiap saat, mereka siap nyawa sebagai taruhannya.
Silahkanlah berpikir para anak bangsa, apa mau akan berakhir bangsa ini seperti itu. TNI pasti Siap untuk itu, sesuai dengan apa yang sering diucapkan oleh Panglimanya bahwa TNI sellalu siap dan profesional dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka mempertahankan, Keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI.
Salam INDONESIA RAYA.
