Apa yang terkait dari 6 Aspek di atas :
1. Aspek Idiologi. Sejauh mana Pancasila dan UUD 1945 dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa ada upaya-upaya untuk menggantikannya dengan pemikiran Idiologi lainnya. kita lihat sekarang ada kecenderungan beberapa pihak yang mulai memaksakan kehendak mengembangkan Idiologi terlarang, maupun idiologi bertopeng keagamaan radikal yang memang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Ini bagian yang harus diantisipasi dengan pengawasan aparat kepolisian agar jangan sampai berkembang jadi gerakan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara ini.
Bagaimanapun Pancasila dan UUD 1945 adalah idiologi dan aturan yang mendasar, yang sudah disepakati dalam pendirian negara ini dan tak ada pihak yang boleh mengingkari dan menukarnya dengan alasan apapun juga
2. Aspek Politik.
Menyangkut Situasi Politik kekinian yang sering timbul kegaduhan dari ego komunal, apakah itu dari legislatif maupun eksekutif. Saling tuding dan saling serang serta saling intai kelemahan antara legislatif dan eksekutif serta sebaliknya, hanya akan menimbulkan kekacauan politik, yang membingungkan rakyat banyak, sehingga terjadi pro n kontra dikalangan bawah yang bisa memicu kekacauan.
Selanjutnya dalam Ego Komunal tadi, terdapat juga ego perkoncoan yang berwujud KKN, yang mana ego ini berkembang lebih jauh jadi saling hantam, saling menjatuhkan, sehingga menghambat tumbuh berkembangnya tatanan hubungan antar lembaga tinggi negara, dan institusi pemerintahan, maupun antar personal kabinet yang seharusnya keselarasan adalah yang diperlukan sebagai penyangga program pembangunan.
Akan lebih parah kalau Yudikatif, ikut-ikut pula berpolitik, memainkan peran politik pula dengan membawa masalah hukum kearah ranah politik dengan misi politik kepentingan selain kepentingan Penegakan Hukum. Ini akan menimbulkan kekacauan yang betul-betul kacau, dimana penegakan hukum tak akan berjalan sebagaimana mestinya untuk pembuktian Tegaknya kebenaran dan Keadilan.
Akan terjadi saling hantam ketiga badan ini dan saling berpolitik untuk saling menjatuhkan satu sama lain, akibatnya kekacauan juga, dan pemerintahan tak kunjung bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk kegiatan pembangunan. Pemerintah pasti akan disibukan oleh masalah kehebohan dan kekacuan dari perseteruan ke tiga badan itu.
3. Aspek Ekonomi.
Aspek Ekonomi ini lebih banyak bersandarkan pada kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat yang harus berfilosofikan pada pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.
Negara harus bisa menguasai seluruh sumber penghidupan rakyat banyak, mulai dari Bumi, Air dan udara serta sumber kekayaan alam yang terkand didalamnya untuk dikelola dan digunakan bagi kepentingan Kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Bila pemerintah tak bisa melakukan penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara ini, yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat negeri ini, maka inilah sumber dari potensi kekacauan yang tak kalah hebatnya menghancurkan bangsa dan negara ini.
Prilaku cenderung Korup dari aparat birokrasi yang semakin subur akan mengancam perkonomian bangsa dan negara. Kesejahteraan hasil pembangunan tak kunjung didapat masyarakat, sudah terlanjut terkendala proses pembangunan baik mutu bangunan akibat dirampok koruptor dan dampak maraknya Korupsi, maka Akan rimbul rasa ketidak puasan dan kemarahan yang masiiv dari rakyat.
Hal ini kanan memicu rakyat jadi emosi tak terkendali, untuk bertindak anarkhis, menuntut keadlian ekonomi buat kesejahteraan mereka terhadap pemerintahan, Bila tindakan masyarakat itu meluas dan yang tak terkendalian oleh Aparat Kepolisian akan menyebabkan kerusuhan sosial. Akan sangat sulit untuk menahan kemarahan rakyat bila rakyat terus menderita lapar dan merasa terancam kehidupan dirinya dan segenap keluarganya.
Bagaimanapun Kesejahteraan adalah kunci dari kestabilan sebuah negara.
