Acap kali pemberhentian atau pengangkatan kapolri dewasa ini pasti mempunyai dilematik atau problematik sendiri di setiap masanya, dari persyaratan yang tidak terpenuhi, rekam jejak yang diragukan oleh sebagian pihak, hingga laporan harta kekayaan yang kalau di sebutkan, mungkin bagi masayarakat awam seperti saya cukup mencengangkan melihatnya.
Pencalonan kapolri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pencalonan pejabat pejabat negara yang lain, menjadi kapolri dan pejabat pemerintah di negeri ini pasti mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkannya, begitu pula dalam pemberhentiannya.
Namun, kalau boleh mengambil bahasa anak muda zaman serkarang dengan istilah “kekinian”, proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang Kekinian itu selalu menjadi trending topic pembicaraan di masyarakat dengan karakter kontroversi dan problematikanya masing masing,
Baik saat pencalonan sang jendral bintang empat akan dilantik oleh presiden ataupun saat issue jabatan kapolri akan berakhir, perwira tinggi manakah yang berhak menggantikan kepala lembaga tersebut dan harus tetap menjaga nama baik “Restra Sewakottama” di negara yang tercinta ini.
Untuk mewakili pernyataan pengangkatan dan pemberhentian kapolri yang kekinian penuh dengan problema dan dilematik saya coba mengambil sample tiga kali pengangkatan kapolri kebelakang, selain angka tiga adalah angka yang baik untuk setiap percobaan, biasanya kalau ada undian berhadiah dari 3 nomor belakang pada nomor handphone peserta undian pasti sering di rahasiakan atau di beri tanda ‘X’ Silang di belakangnya. Tanya Kenapa ?? sampai saat ini juga saya belum tau jawabnya pak :D
Mungkin hanya kekhawatiran saya saja jika pengangkatan dan pemberhentian kapolri belakangan ini terdapat penuh dengan tanda tanda rahasia, apakah pengangkatan dan pemberhentian kapolri sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau belum??
Jika dirunut dari tiga periode kebelakang, pengangkatan dan pemberhentian kapolri yg kekinian itu dimulai dari Jenderal Timur Pradopo yang dilantik, menggantikan Bambang Hendarso Danuri sebagai kapolri saat itu.
Dinamika Syarat dan ketentuan Timur Pradopo menjadi Sang Jenderal, terdapat kesengajaan yang dibuat cepat dan taktis, saat itu cukup mengagetkan banyak pihak, pasalnya mungkin bisa terjadi dalam sejarah baru di tubuh polri bahwa untuk menyabet pangkat 2 bintang bisa dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam (Baca : Sehari)
Selanjutnya pemberhentian Jendral Polisi Sutarman yang tidak wajar dan cenderung dipaksakan, dikarenakan pemberhentian Jenderal Sutarman menjadi sah ketika presiden Jokowi menandatangani ketatapan pemberhentian kapolri saat itu, dan melantik Plt Kapolri Badrodi Haiti, padahal masa jabatan kapolri jendral sutarman saat itu masih tersisa 10 bulan lagi.
Pada masa pergantian Jenderal Sutarman Pula mungkin masih hangat di benak kita bagaimana polemik di tanah air menyita tenaga, fikiran, dan emosi, dimana sang Presiden yang baru terpilih, Jokowi memberikan usulan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan untuk menggantikan Jenderal Sutarman.
Dua hari berselang usulan pencalonan tunggal Komjen Budi Gunawan di warnai dengan kabar buruk karena sang canlon Jenderal mendapat “surat cinta” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya menetapkan beliau menjadi tersangka dengan sangkaan korupsi sewaktu BG menjadi KaBiro Pembinaan Karir SDM Polri.
Sangat penuh dilematik memang ketika pencalonan tunggal BG di usulkan oleh presiden. Namun, masih dalam sistem yang sama, pencalonan tunggal kapolri mulai di ajukan kembali oleh presiden saat ini, dan Presiden Jokowi lebih memilih Komjen Tito Karnavian untuk menggantikan Jendral Badrodin Haiti.
Saat ini belum genap 4 bulan sang “anak bawang” mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT). Entah apa yang menjadi pertimbangan utama sang presiden memilih Tito menjadi calon tunggal kapolri, yang pasti sangat terlihat dari kasat mata bahwa Komjen Tito masih cukup terlihat muda dan masih banyak Lulusan Akademi Kepolisian lebih dahulu lulus dari Tito dan masih menjabat di tubuh isntitusi polri seperti Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Komjen Pol Dwi Prayitno, dan tentu saja yang paling terkenal sang Komjen Budi Gunawan.
Pergantian Kapolri memang sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Namun, polemik dan dilematik kekinian itu sebenarnya bisa saja diredam dan tidak harus terus menerus terjadi, apabila prosedur yang sudah dibuat mengenai pergantian kapolri dilalui dengan regulasi yang ada dan dilaksanakan.
Akan menjadi percuma apabila sebesar lembaga negara setingkat kementerian, Komisi Kepolisian Nasional di bentuk namun tidak pernah didengar seperti ketika Jenderal Timur Pradopo dan Komjen Tito karnavian yang tidak termasuk daftar rekomendasi Kompolnas. Padahal regulasi atau aturan yang harus di lewati adalah kewenangan kompolnas yang satu satunya lembaga bertugas memberikan pertimbangan dan saran untuk memilih calon kapolri dan direkomendasikan kepada presiden
Sebelas dua belas dengan kompolnas bahwa rekomendasi Dewan Kepangkatan dan Jabatan tinggi (Wanjakti) Polri saat ini, Komjen Tito tidak masuk dalam daftar pencalonan Kapolri untuk mengantikan Jenderal Badrodin Hati.
Bagaimanapun pemilihan kapolri yang sudah berjalan ataupun yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, semoga budaya kekinian yang penuh intrik dan polemic semakin berkurang dan masyarakat semakin merasa nyaman dengan keberadaan institusi polri yang mempunyai tugas utama untuk mengayomi dan menjaga keamanan negara.
