Janji Kampanye Aep Bohong
Dalam jejak digital janji kampanye Aep terungkap, saat Pilkada Karawang 2020 lalu, calon Wakil Bupati nomor urut 2, Aep Syaepuloh pasangan Calon Bupati (incumbent)Â Cellica Nurrachadiana itu mengumumkan harta kekayaan berdasarkan LHKPN Tahun 2020 sejumlah Rp. 391.744.609.664.
https://kpu-karawang.go.id/detail/post/tiga-paslon-umumkan-lhkpn-via-daring/88
Dengan memiiliki harta Rp. 391 miliar lebih, Aep Syaepuloh disebut paling Tajir, hingga punya daftar kendaraan mewah, Aep disebut 'Sultan' yang maju di arena Pilkada Karawang. Tak berlebihan CNN menjuluki Aep Crazy Rich Karawang Nyalon Wakil Bupati. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929121454-32-552190/crazy-rich-karawang-nyalon-wakil-bupati-harta-hampir-rp400-m.
Rakyat belum lupa saat kampanye Aep berjanji. Jika nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Karawang masyarakat bisa mengunakan mobil dinasnya. Bahkan bahan bakar mobil dinas hingga sopir pun akan difasilitasi, asalkan jangkauan area pernikahan masih di wilayah Kabupaten Karawang.
Tak hanya itu, ia pun juga berencana membuat waktu khusus agar dapat bisa hadir di acara pernikahan itu, bahkan dirinya pun juga bersedia jika sebagai saksi pernikahan.
"Mudah-mudahan jika ada waktu. Pak Haji bisa hadir. Kalau ada waktu ya.., misalnya tidak menganggu pekerjaan sebagai tupoksi saya sebagai Wakil Bupati. Bahkan bisa jadi saksi juga," janji Aep.
Namun gara-gara kasus Mobdin Mewah ini, Aep gagal raih simpati rakyat jelang Pilkada 2024. Anehnya, Cellica dan Aep sama sekali tidak menolak adanya pengadaan kendaraan tersebut meskipun tahu rakyatnya susah bukan kepalang, terseok hidup ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak luas, terutama di sektor ekonomi.
"Seharusnya anggaran itu bisa dialihkan atau diprioritaskan ke sektor yang lebih penting. Mobdin Bupati dan Wabup kan masih ada yang masih layak pakai. Apalagi kedua pejabat tersebut memiliki kekayaan yang melimpah," ujar Pancajihadi Al-Panji, Sekjen Kompak Reformasi, Rabu (22/9/2021).
"Dan saya yakin, beliau akan mencalonkan jadi orang nomor satu di bumi pangkal perjuangan ini," kata Panji.
Seharusnya, Aep sejak awal menolak pengadaan kendaraan mewah untuk Wabup dengan cara membuat nota dinas untuk mengalihkan anggaran pengadaan kendaraan ke anggaran yang lebih menyentuh kepentingan hajat hidup masyarakat Karawang.
