Indonesia Negara Berasas Demokrasi

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki asas demokrasi sebagai acuannya. Asas demokrasi di Indonesia tentunya membuat  prinsip dan norma dasar negara menjadi berkedaulatan rakyat. Maka dari itu, sistem pemerintahan yang dijalankan memiliki motto dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Secara etimologi atau bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. 

Dilansir Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintahkan dengan perantara wakilnya yaitu pemerintahan rakyat. Secara garis besar, perkembangan demokrasi di Negara Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 

Namun, menurut periodenya, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode yaitu, periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca Orde Baru.  

Di Indonesia, terdapat dua asas demokrasi dalam pemerintahan yang demokratis, yaitu: Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan Artinya rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum, atau berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan peraturan yang berlaku. 

Pada gagasan demokrasi, pemerintah adalah kumpulan berbagai aktivitas dikuasai atas nama rakyat, yang tunduk terhadap pembatasan untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan penguasa.  

Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. C.F. Strong Demokrasi adlh sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

Sistem demokrasi sebenarnya telah dikenal dan diterapkan sejak jaman Yunani kuno. Dalam pelaksanaannya, rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara.

Sistem demokrasi seperti di jaman Yunani kuno tersebut tentunya sulit untuk diterapkan pada suatu negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Misalnya di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, tentu sistem demokrasi ala Yunani kuno sudah tidak relevan lagi.

Itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa Indonesia membentuk lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR berperan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Kondisi ini kemudian memunculkan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. 

Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. 

Menurut Amzulian Rifai, SH. LLM. Ph.D, Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, paling tidak ada tiga alasan untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Pertama, Indonesia telah memiliki lembaga pelaksana pemilu yang independent. Kedua, pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil. Ketiga, Indonesia memiliki suatu peradilan yang khusus menangani sengketa hasil pemilihan umum. 

Di indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang sudah dilaksanakan, yang bertahan sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950---1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara.

Demokrasi Terpimpin (1959---1966)

Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.

Demokrasi Pancasila (1966---sekarang)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum. Tapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh, karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. 

Rakyat juga masih mengalami kesenjangan sosial dan ketidakmerataan penduduk serta pendidikan. Sehingga rakyat masih kesusahan untuk berdemokrasi. Selain itu, munculnya politik uang dalam pemilu juga menjadi penyebab demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Lemahnya Parpol juga menjadi penyebab demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. 

Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan.

https://wikipedia.com

https://tirto.id/materi-demokrasi-sejarah-prinsip-implementasinya-di-indonesia-gkzU

https://www.idntimes.com/science/discovery/seo-intern/sistem-demokrasi-di-indonesia

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-demokrasi.html

https://www.astalog.com/2642/jelaskan-bahwa-indonesia-adalah-negara-demokrasi.htm

https://id.quora.com/Apa-pendapatmu-tentang-demokrasi-di-Indonesia-sekarang