Analisis Sistem Pengawasan terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pemilihan umum (election) merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara yang dimana keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat saja tetapi juga pada kualitas pemilu itu sendiri, sehingga sangat penting untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif dalam melaksanakan pemilu. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan seperti penipuan, manipulasi hasil pemilu, dan pelanggaran hak pilih bermunculan dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara. (Sri Hardjanto, 2019) Situasi ini tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan demokrasi sebagai kerugian secara keseluruhan (Susila Wibawa, 2019)

Oleh karena itu, pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu dapat menjadi solusi untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan melembagakan kinerja, penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya secara profesional sesuai standar yang telah ditetapkan (Triono, 2017) Selain itu, pelembagaan kinerja juga dapat membantu memperkuat peran pengawas pemilu dalam memantau jalannya proses pemilu. Keterbukaan yang terjamin dan sistem pelaporan yang transparan memungkinkan para pejabat pemilu untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung jujur dan adil. Melembagakan kinerja penyelenggara pemilu dan membangun sistem pemantauan yang efektif merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas pemilu yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. salah  salah  satu  Negara  yang  selama  ini menerapkan  sistem  demokrasi  melalui  pemilu adalah  Indonesia.  Pemilu  di Indonesia telah di selenggarakan sebanyak 12 kali setelah kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

            Seiring berkembangnya sistem pemilu di Indonesia, banyak pula perubahan yang terjadi, termasuk dalam bidang teknologi dan cara penyelenggaraannya. Misalnya, pada pemilu lalu, KPU menerapkan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dan penghitungan suara elektronik (e-counting) untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penghitungan suara. Melihat catatan sejarah, pemilu di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, dan masih banyak tantangan dan tantangan yang harus diatasi. Namun karena adanya badan pengawas dan pengatur, sistem ini menjadi semakin kuat dan ketat.

            Manajemen pemilu yang efektif, termasuk pemantauan pemilu, merupakan parameter penting keberhasilan pemilu (Vincent, 2021). Membangun kerja sama yang lebih erat antara lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu (Cutts, 2020). Membangun sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Salah satu bentuk evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pemantauan dan pelaksanaan pemilu adalah upaya meningkatkan integritas pemilu di berbagai negara. Berikut langkah-langkah membangun sistem pemantauan pemilu yang efektif.

Tahapan  dan  langkah- langkah Membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif antara lain:

• Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu: Sistem pemantauan yang efektif pertama-tama harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki kualifikasi dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini mencakup pelatihan, pengembangan dan perluasan kapasitas penyelenggara pemilu, serta pemberian bantuan teknis dan sumber daya yang sesuai untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu.
• Melembagakan kinerja penyelenggara pemilu: Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu akan membantu menjamin akuntabilitas kinerja penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk membangun sistem pemantauan internal dan eksternal yang ketat, termasuk mekanisme yang transparan dan adil untuk menangani pengaduan dan pelanggaran. (Putra, 2020); (Taqdirullah, 2021)
• Meningkatkan partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan kunci keberhasilan membangun sistem pengawasan yang efektif.

Partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain:

• mendidik pemilih
• menyediakan pemantau pemilu yang independen,
• dan mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun sistem pemantauan pemilu yang efektif. Hal ini mencakup pelaporan yang terbuka dan akuntabel mengenai kinerja penyelenggara pemilu, pengelolaan keuangan yang transparan, dan penerapan mekanisme pemantauan dan audit yang ketat.
• Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi penghitungan suara, transmisi hasil pemilu, dan pelaporan hasil pemilu. Namun, teknologi harus digunakan dengan hati-hati dan didukung oleh standar keamanan dan privasi yang sesuai. Membangun sistem pemantauan pemilu yang efektif memerlukan perhatian terhadap partisipasi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan lembaga pemantau independen.
• 
  

            Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang merupakan badan independen yang bertugas memastikan pemilu berlangsung adil, jujur, dan transparan. Dalam setiap pemilihan umum, KPU bertugas menyusun daftar pemilih, menentukan jumlah kursi yang akan diperebutkan, menentukan jadwal pemilu, menentukan lokasi dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta memantau dan menghitung suara. Sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi proses pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan memutuskan sanksi atas pelanggaran tersebut. Ada pula badan pengawas lainnya seperti panwasl tingkat desa atau kelurahan, panwasl tingkat kecamatan, dan panwasl tingkat kabupaten/kota.

Badan pengawas ini bertugas memantau penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya masing-masing. Pemilu di Indonesia akan diselenggarakan serentak di seluruh negeri pada hari yang sama. Pemilihan umum diselenggarakan secara rahasia, tatap muka, terbuka, bebas dan jujur. Setiap warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun dan memegang KTP dapat menjadi pemilih. Beberapa partai politik peserta pemilu telah terdaftar di KPU dan berhak mengikuti pemilu Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu, peran para pejabat yang kembali juga penting dalam memastikan pemilu yang adil dan jujur terselenggara.

Membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara pemilu jelang pemilu 2024 dapat dievaluasi dengan parameter sebagai berikut:

• Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu dapat  dilakukan  melalui beberapa upaya, antara lain: 
• Pelatihan dan  pengembangan  sumber  daya  manusia: Penyelenggara  pemilu harus  mendapatkan  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia secara  terus-menerus  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  mereka dalam menyelenggarakan pemilu.
• Penguatan  sistem  pengawasan:  Sistem  pengawasan  yang  kuat  dan  efektif akan  memberikan  jaminan  bahwa  pemilu  dijalankan  secara  adil  dan transparan. 
• Pengembangan  teknologi  informasi:  Teknologi  informasi  dapat  digunakan  untuk  memudahkan  penyelenggara  pemilu  dalam  melakukan  tugas  dan fungsinya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
• Partisipasi  masyarakat:  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pemilu  akan membantu  meningkatkan  kualitas  penyelenggara  pemilu.  Oleh  karena  itu, perlu  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dalam penyelenggaraannya.
• Peningkatan  integritas  dan  transparansi:  Penyelenggara  pemilu  harus memiliki  integritas  dan  transparansi  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dan akan  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
• Keterlibatan  stakeholder: Partisipasi pemangku kepentingan seperti partai politik, media, LSM, dan masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan kualitas penyelenggara pemilu harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
• Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu 

Pelembagaan  kinerja  penyelenggara  pemilu  merupakan  suatu  upaya untuk  memastikan  bahwa  penyelenggara  pemilu  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dengan  baik  dan bertanggung  jawab. Pelembagaan  kinerja  ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

• Penetapan standar kinerja: Standar kinerja harus ditetapkan untuk mengukur kinerja  penyelenggara  pemilu.  Standar  kinerja  ini  dapat  berupa  kriteria kualitas,  jumlah  pekerjaan yang  harus  diselesaikan,  atau  target  waktu penyelesaian.
• Penilaian  kinerja:  Penilaian  kinerja  dilakukan  untuk  mengevaluasi  sejauh mana penyelenggara pemilu telah mencapai standar kinerja yang ditetapkan yang dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  metode, seperti pengamatan langsung, wawancara, atau survei.
• Peningkatan kinerja: Setelah dilakukan penilaian kinerja, tindakan perbaikan dan  peningkatan  kinerja  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu. Tindakan ini dapat  berupa pelatihan, pengembangan  sumber  daya manusia, atau perubahan prosedur kerja.
• Pemantauan  dan  evaluasi:  Pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  kinerja penyelenggara  pemilu  harus  dilakukan  secara  terus-menerus.  Pemantauan dan  evaluasi ini  akan  membantu  memastikan  bahwa  penyelenggara  pemilu terus memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.