Facebook dan Instagram juga tak luput menjadi media bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kontra narasi terhadap gerakan pro – kemerdekaan Papua.
Dilansir dari media Al – Jazeera, pihak Facebook telah menghapus 443 akun, 200 halaman, dan 76 grup Facebook, serta 125 akun Instagram dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain itu, ditemukan pula pembayaran sebesar $ 300.000 atau sekitar 4,2 miliar rupiah untuk memasang iklan di Facebook.
Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata penyelidikan mengenai pembayaran iklan tersebut mengarah ke sebuah perusahaan media Indonesia, yakni InsightID. Perusahaan tersebut menaungi akun Twitter @West_Papua_ID yang bekerja sama dengan jaringan bot. Selain itu, akun tersebut juga mempunyai kanalnya tersendiri yakni westpapuaindonesia.com yang terhubung dengan kanal YouTube, Instagram dengan 10 ribu pengikut, dan halaman Facebook dengan 152 ribu pengikut.
Pihak Facebook sempat mengabarkan bahwa ada keterlibatan InsightID dalam penyebaran hoaks soal Papua, setelah sebelumnya sejumlah akun yang terikat dengan InsightID mengunggah sebuah klaim yang mengatakan bahwa “Konten kami membela Indonesia melawan narasi hoaks separatis Papua Merdeka”. Patut diduga kampanye tersebut dilakukan guna menggiring opini dunia internasional mengenai isu Papua.
Kampanye yang dilakukan tentu sangat efektif seiringan dengan terjadinya sulitnya mengakses informasi mengenai Papua dari media independen. Hal tersebut tentu bisa saja mempengaruhi kebijakan pemerintah negara lain dalam forum internasional PBB. Negara yang menjadi target kampanye tersebut diantaranya AS, Inggris, Swedia, Belanda, dan Jerman (Gunandha & Wijana, 2019).
Australia juga tak luput menjadi target kampanye anti kemerdekaan Papua atas Indonesia. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh The Weekend Australian mengkonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia berada dibalik “operasi rahasia” dengan menargetkan Australia dan negara lainnya untuk mempengaruhi opini terhadap kemerdekaan Papua dan juga menyerang aktivis hak asasi manusia di Australia.
Kampanye tersebut lebih mengarah pada pembunuhan karakter seorang pengaraca publik Australia yang vokal terhadap isu kemerdekaan Papua yakni Jennifer Robinson. Isi dari kampanye tersebut yakni tuduhan keterlibatan Jennifer Robinson dalam sebuah skandal seks.
Selain Jennifer, Veronica Koman juga menjadi sasaran dari kampanye tersebut dengan tuduhan teroris dan kriminal. Jennifer Robinson akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa kampanye tersebut didesain untuk mengintimidasi siapapun yang mengamplifikasi isu kemerdekaan Papua (Rice, 2020).
Selain menggunakan pihak ketiga dalam melancarkan narasi pro – pemerintah, TNI juga diketahui berada dibalik sejumlah situs narasi pro – pemerintah soal Papua. Para peneliti Cyber Security dari Reuters, mengidentifikasi nomor ponsel yang terdaftar di beberapa situs berita dan terhubungan dengan Yunanto, seorang ahli operator komputer TNI.
Situs yang terafiliasi dengan TNI tersebut diantaranya berita-indonesia.co.id, koranprogresif.co.id, dan viralreporter5.com yang telah beroperasi sejak pertengahan 2017. Situs-situs tersebut mempublikasikan konten mengenai laporan-laporan positif pemerintah, militer, dan polisi serta konten berupa artikel yang mengecam para pengkritik pemerintah dan penyelidik HAM.
Redaktur dari beberapa situs yang terafiliasi tersebut mengiyakan bahwa pihak TNI membayar iklan dan mengundang wartawan dari beberapa situs tersebut untuk menghadiri acara militer. Ridwan, salah satu redaktur situs tersebut mengatakan bahwa situs dibayar oleh Pangkalan TNI di seluruh Indonesia. Selain itu, salah satu situs juga ternyata dioperasikan oleh markas Komando Angkatan Darat di Jakarta. Veronica Koman menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah strategi yang disengaja untuk “membingungkan orang Papua” (ABC News, 2020).
