Menteri Pertanian Prof. SYL Lengah Antisipasi Impor Bahan Pangan

Baca Juga: Sampah Pintu Stratejik Bangun Ekonomi Hijau Indonesia

Kiamat Indonesia bila menteri-menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berpikir sesederhana itu. Tidak bisa bergerak tanpa ada uang besar di depan mata, tapi tetap dengan santainya keluarkan biaya perjalanan yang cukup besar dan fantastis.

Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Pertanian (Kementan) menghabiskan sekitar Rp1,1 triliun untuk biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2021. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Senin (4/4/2022),

"Desa organik bukan hanya tentang pertanian atau produk makanan semata, tapi lebih bermakna pada kehidupan yang berkelanjutan - sustainable development - gaya hidup sehat untuk diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Sepertinya Kementerian Pertanian kehilangan makna dan salah persepsi dalam menyikapi masalah program desa organik dalam persfektif nawacita" Asrul Hoesein (Direktur Green Indonesia Foundation) Jakarta.

Baca Juga: Pemerintah Gagal Bangun Desa Organik dan Subsidi Pupuk Organik

Solusi Tekan Anggaran

Sebenarnya DPR-RI khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan, juga tidak cakap mengelola kepentingan rakyat dan negara. Hanya tahunya soroti kementerian tanpa ada solusi, harusnya kreatif dengan menggunakan hak inisiatif yang ada melekat pada masing-masing anggota.

Semua bersifat menunggu, tidak ada yang berusaha menciptakan dan menangkap peluang itu, Ahirnya RDP hanya menjadi ajang perdebatan yang tidak punya solusi ke depan, ahirnya terjadi RDP monoton saja antara Komisi IV dan mitra-mitra kerjanya, seperti Kementan tersebut.

Seharusnya dengan terjadinya pengurangan produksi pupuk kimia akibat invasi Rusia ke Ukraina, maka ekspor bahan baku pupuk urea di stop oleh Rusia. Nah dengan mimentum tersebut, saatnya Indonesia mendorong produksi pupuk organik berbasis sampah. 

Dalam mewujudkan produksi pupuk organik tersebut, seharusnya Komisi IV DPR RI mempertemukan minimal 3 kementerian (Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN), untuk menggarap sektor pangan, demi menurunkan angka impor pangan Indonesia dengan target membangun secara masif pertanian organik.

Baca Juga: 2000 Desa Organik, Janji Jokowi Belum Terpenuhi