Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menteri Pertanian Prof. SYL Lengah Antisipasi Impor Bahan Pangan

12 April 2022   02:15 Diperbarui: 12 April 2022   02:33 757
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri Pertanian (Mentan) Prof. Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL), Sumber: Kompas

Baca Juga: Sampah Pintu Stratejik Bangun Ekonomi Hijau Indonesia

Kiamat Indonesia bila menteri-menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berpikir sesederhana itu. Tidak bisa bergerak tanpa ada uang besar di depan mata, tapi tetap dengan santainya keluarkan biaya perjalanan yang cukup besar dan fantastis.

Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Pertanian (Kementan) menghabiskan sekitar Rp1,1 triliun untuk biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2021. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Senin (4/4/2022),

"Desa organik bukan hanya tentang pertanian atau produk makanan semata, tapi lebih bermakna pada kehidupan yang berkelanjutan - sustainable development - gaya hidup sehat untuk diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Sepertinya Kementerian Pertanian kehilangan makna dan salah persepsi dalam menyikapi masalah program desa organik dalam persfektif nawacita" Asrul Hoesein (Direktur Green Indonesia Foundation) Jakarta.

Baca Juga: Pemerintah Gagal Bangun Desa Organik dan Subsidi Pupuk Organik

Solusi Tekan Anggaran

Sebenarnya DPR-RI khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan, juga tidak cakap mengelola kepentingan rakyat dan negara. Hanya tahunya soroti kementerian tanpa ada solusi, harusnya kreatif dengan menggunakan hak inisiatif yang ada melekat pada masing-masing anggota.

Semua bersifat menunggu, tidak ada yang berusaha menciptakan dan menangkap peluang itu, Ahirnya RDP hanya menjadi ajang perdebatan yang tidak punya solusi ke depan, ahirnya terjadi RDP monoton saja antara Komisi IV dan mitra-mitra kerjanya, seperti Kementan tersebut.

Seharusnya dengan terjadinya pengurangan produksi pupuk kimia akibat invasi Rusia ke Ukraina, maka ekspor bahan baku pupuk urea di stop oleh Rusia. Nah dengan mimentum tersebut, saatnya Indonesia mendorong produksi pupuk organik berbasis sampah. 

Dalam mewujudkan produksi pupuk organik tersebut, seharusnya Komisi IV DPR RI mempertemukan minimal 3 kementerian (Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN), untuk menggarap sektor pangan, demi menurunkan angka impor pangan Indonesia dengan target membangun secara masif pertanian organik.

Baca Juga: 2000 Desa Organik, Janji Jokowi Belum Terpenuhi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun