Menteri Pertanian dan Menteri LHK Harus Sinergi dalam Pemenuhan Subsidi Pupuk Organik

"Kolaborasi atau kerja sama secara terbuka dan inklusif dengan melibatkan berbagai pihak yang berminat dan konkrit, bukan saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tapi juga untuk mempertebal strategic trust antar stakeholder untuk sebuah solusi pengelolaan sampah yang sekaligus akan membangun pertanian organik Indonesia" Asrul Hoesein, Founder Fa. AH & Partners Jakarta.  

Suatu waktu pertemuan dengan Menteri Pertanian Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL) penulis banyak menyampaikan pesan moral dan teknis agar bekerja maksimal, karena Syahrul Yasin Limpo sangat berat mengalahkan kinerja menteri pendahulunya bila tidak pandai membaca kekurangannya dan harapan masyarakat tani yang belum diselesaikan.

Mantan Menteri Pertanian Dr. A. Amran Sulaiman (AAS) sebagai pendahulu Syahrul Yasin Limpo sudah banyak bekerja membangun infrastruktur pertanian. Kecuali subsidi pupuk organik dan 1000 Demplot Desa Organik masih jauh dari harapan.

Namun disisi lain tentunya menjadi peluang bagi Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk membayar utang Program Nawacita Jilid Pertama dari Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja Mentan Syahrul Yasin Limpo harus kolaborasi penuh dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibawah kendali Menteri Dr. Siti Nurbaya Bakar (SNB), khususnya dalam mengembangkan pertanian organik melalui pengelolaan sampah terpadu dengan lintas kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait.

Sebenarnya kolaborasi itu tidaklah berat, karena Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar berasal dari partai yang sama (NasDem), jadi koordinasinya mudah. 

Tapi akan menjadi berat pula bila keduanya tidak pro rakyat, artinya mereka ini punya kesempatan bermain mata. Karena pada kedua kementerian itu sungguh banyak mafia yang bergentayangan. Baik mafia pangan dan pupuk organik maupun mafia sampah.

Selain kepada KLHK, juga termasuk beberapa saran dan opini dari penulis setelah Mentan Syahrul Yasin Limpo dilantik oleh Jokowi menjadi Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju menggantikan Amran Sulaiman dan bisa baca di PR Besar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Hal pentingnya kolaborasi antara Kementan dan KLHK ini untuk mengatasi kelangkaan pupuk khususnya subsidi pupuk organik serta perlunya mengembalikan unsur hara tanah yang telah hilang oleh serangan pupuk kimia. 

Juga penulis telah menyampaikan pada Senator DPD-RI, saat menjadi narasumber di DPD-RI Komite II dalam rangka RDPU RUU atas Revisi UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Senayan Jakarta (22/1).

Ilustrasi: Penulis sebagai Narasumber di DPD-RI Komite II pada RDPU RUU atas Revisi UU. No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Gedung DPD-RI Nusantara V Senayan Jakarta (22/1/20). Sumber: DPD-RI.

Bangun Pertanian Organik Melalui Kelola Sampah
Tapi nyatanya para pembantu Jokowi sejak periode pertama kurang peduli pada nasib bangsa yang kehidupannya lebih separuh di bidang pertanian. 

Fakta kurang pedulinya pemerintah Jokowi, yaitu dengan tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian pada Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kementan merupakan pasar terbesar atas hasil olahan sampah organik yang melimpah ruah di Indonesia. Sekitar 70-80% sampah organik dari total sampah Indonesia sebanyak 70 juta ton/tahun. 

Berarti ada sekitar 49 juta ton/tahun sampah organik berpotensi dijadikan pupuk kompos atau pupuk organik untuk dijadikan pembenah tanah yang sudah kehilangan unsur hara. Tapi semua sampah organik itu hanya dibawa ke TPA lalu dibiarkan saja.

Menurut prediksi penulis (semoga prediksi ini keliru) bahwa Mentan Syahrul Yasin Limpo akan kontradiktif alias benturan sesama rekan separtainya sendiri yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (NasDem) untuk mengembangkan pertanian organik di Indonesia.

Kenapa? 

Mantan Mentan Amran Sulaiman saja yang berasal dari pengusaha dan non partai tidak bisa duduk menciptakan solusi bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang sudah dua periode dipercaya Jokowi. 

Harusnya dan absolut kedua kementerian ini kolaboratif mengentaskan sampah dan membangun pertanian organik. Tapi semua jauh dari harapan. Maka pembangunan Demplot 1000 Desa Organik dan subsidi pupuk organik gagal total.

Koq bisa yaaaa? 

Karena menteri LHK juga tidak serius mengelola sampah organik menjadi pupuk organik. Sepertinya akan terjadi benturan yang cukup parah dan signifikan antara Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Siti Nurbaya Bakar. 

Sesungguhnya kedua menteri tersebut terjadi buah simalakama, pilih persahabatan partai yang semu atau pilih rakyat yang serba menguntungkan. Jokowi harus peka membaca fenomena ini.

Nah faktanya, kapan pernah Menteri Pertanian dan Menteri LHK duduk bersama bahas pemenuhan subsidi pupuk organik atau pengembangan pertanian organik bebas sampah?

Terjadi gesekan tentunya terhadap kepentingan internal KLHK, Kementan, Kementerian BUMN dan PT. Pupuk Indonesia sebagai pelaksana subsidi pupuk kimia dan pupuk organik. Akankah juga terjadi gesekan terhadap Partai NasDem?

Bagaimana Syahrul Yasin Limpo? 

Semoga Mentan Syahrul Yasin Limpo mampu menembus Partai NasDem dan keperkasaan mafia pangan dan pupuk serta mafia sampah yang banyak bergentayangan menguras dana dan keringat rakyat Indonesia dari sektor pertanian dan persampahan. 

Baca Juga:
Apa PR Besar Presiden Jokowi dalam Bidang Pertanian?
Misteri dan Dilema Subsidi Pupuk Organik
PR Besar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sampah sebagai Pendukung Utama Pertanian Organik Indonesia

Secara umum pula telah disampaikan pada Jokowi baik langsung maupun melalui Tim Nawacita Institut termasuk lintas kementerian atau lembaga (K/L) agar pemerintah lebih serius dan berhati-hati dalam bekerja pada kondisi pertanian Indonesia berada di simpang jalan antara pertanian konvensional dan pertanian organik. 

Termasuk kaitan sampah dan pertanian organik. Kedua bidang ini harus berbarengan solusinya.

Hal yang paling krusial yang belum dikerjakan dengan serius oleh mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan lebih kepada pemerintahan Jokowi adalah mempersiapkan Indonesia melaksakan pertanian organik. 

Kementerian Pertanian juga setengah hati sikapi pupuk organik, termasuk KLHK juga setengah hati hadapi sampah organik. KLHK hanya habiskan waktu dan dana hanya urus sampah plastik. 

Tinggalkan Pertanian Konvensional
Pertanian konvensional yang mengandalkan pupuk kimia harus segera ditinggalkan dan bertransformasi ke pertanian organik. Hanya karena pertanian organik masyarakat tani dan kebun bisa sejahtera dan mandiri. Tidak berada pada ketergantungan yang berlebihan.

Bila Mentan Syahrul Yasin Limpo tidak fokus pada ranah pengembangan pertanian organik ini, maka bisa dipastikan bahwa Partai NasDem yang merekomendasi Syahrul Yasin Limpo jadi menteri akan gagal. Karena bidang infrastruktur lainnya hampir semuanya sudah dikerjakan Amran Sulaiman.

Harapan Presiden Jokowi adalah pertanian menjadi tumpuan yang kuat bagi negara, Bapak Presiden mengatakan di pertanian kita berharap. Besok lapangan kerja terbuka luas. 

"Pertanian lah yang memberikan kekuatan dan ketahanan," demikian Syahrul Yasin Limpo pada saat Sestijab di Kantor Menteri Pertanian Ragunan Jakarta (25/10/2019).

Menteri Pertanian dan Menteri LHK segera berbenah dan bangun dari tidur untuk menebus kegagalan pemenuhan subsidi pupuk organik 1 juta ton/tahun (hanya mampu sekitar 350 ribu ton/tahun) dan kegagalan pembangunan demplot 1000 desa organik (hanya mampu 150 desa selama 5 tahun). 

Harusnya pada pemerintahan Jokowi Jilid 2 bertambah lagi 1000 desa pada tahun 2024.

Baca Juga:
Hindari Mangkrak, BUMDes Harus Segera Transformasi Kelembagaan Koperasi
Subsidi Pupuk Organik Menjadi Peluang dan Ancaman Menteri Pertanian
Mentan SYL: Butuhkan Kerja Sama Bersinergi Lintas Kementerian
PKPS, Koperasi Sampah Berbasis Multipihak

Luruskan Pemahaman Pupuk Organik

Apa yang disampaikan oleh SYL pada saat panen padi dan percepatan tanam di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/02/20) bahwa stok pupuk di Indonesia sudah mencukupi untuk seluruh pertanian. Pernyataan SYL Itu senyatanya tidak benar, terlebih kesiapan dari target subsidi pupuk organik. Sangat jauh Pak SYL. Janganlah Terima info Asal Bapak Senang (ABS) dari para stafnya. (baca: Stok Pupuk di Indonesia Sudah Mencukupi untuk Seluruh Pertanian)

Mentan SYL juga menambahkan pesan kepada seluruh petani khususnya di Pasuruan Jawa Timur untuk sebisa mungkin yang dulunya masih menggunakan pupuk non organik untuk beralih menggunakan pupuk organik.

Benarlah Pak SYL mengatakan bahwa Pupuk organik suatu hal yang penting bagi kita semua, karena di sekitar kita banyak sekali bahan yang dapat dijadikan pupuk organik. Contohnya kita juga bisa menggunakan jerami-jerami di sekitar kita ini untuk dijadikan pupuk organik. 

Kementerian Pertanian agar stop egosentris dalam melaksanakan program subsidi pupuk organik, yang tidak melibatkan lintas kementerian terkait. Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga harusnya bersama Kementerian Koperasi/UKM serta Menteri BUMN dll. Karena kolaborasi K/L tidak terjadi maka ahirnya pelaksanaannya sangat parsil atau orientasi proyek bukan orientasi program yang komprehensif.

Rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebagai berikut:

Pertama: Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK, harus keluar dari paradigma lama untuk mewujudkan:

Kedua: Melanjutkan Program 1000 Desa Organik (2014-2019) yang telah ditinggalkan oleh menteri pertanian pendahulunya dan tambahan 1.000 Desa Organik lagi hingga tahun 2024.

Ketiga: Segera lakukan kolaborasi antara Penyuluh Pertanian Lapang dengan Pengelola Bank Sampah untuk mencerdaskan dan memampukan petani dalam produksi pupuk organik secara mandiri.

Keempat: Stop produksi dan subsidi pupuk organik oleh PT. Pupuk Indonesia (Holding) dalam bentuk natura, mereka bukan ahli bidang organik kecuali pupuk kimia saja.

Kelima: Dana subsidi pupuk organik konversi kepada sarana prasarana olah sampah organik, serahkan pada masing-masing kabupaten dan kota untuk mengelolanya, lalu pemerintah pusat perkuat dengan pendampingan atau monitoring dan evaluasi.

Lintas K/L dan lebih khusus Kementan dan KLHK seharusnya memiliki program bersama yaitu "Pertanian Terpadu Bebas Sampah" (Integrated Farming Zero Waste) yang tentu dengan kolaborasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan UKM. Agar bisa tercapai Indonesia Bersih, Sehat dan Sejahtera.

Target produksi dan supplier subsidi pupuk organik dari masa ke masa tidak pernah tercapai termasuk produksinya tidak bermutu, karena produsennya diduga tidak punya kompetensi serta kualitasnya tidak memenuhi standar SNI Pupuk Organik. Akibatnya paradigma petani terhadap pupuk organik sangat jelek. Padahal pupuk organik dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi petani. Maka beranilah jujur pada rakyat, kita pasti bisa.

Makassar, 23 Februari 2020