Menteri Pertanian dan Menteri LHK Harus Sinergi dalam Pemenuhan Subsidi Pupuk Organik

Harapan Presiden Jokowi adalah pertanian menjadi tumpuan yang kuat bagi negara, Bapak Presiden mengatakan di pertanian kita berharap. Besok lapangan kerja terbuka luas. 

"Pertanian lah yang memberikan kekuatan dan ketahanan," demikian Syahrul Yasin Limpo pada saat Sestijab di Kantor Menteri Pertanian Ragunan Jakarta (25/10/2019).

Menteri Pertanian dan Menteri LHK segera berbenah dan bangun dari tidur untuk menebus kegagalan pemenuhan subsidi pupuk organik 1 juta ton/tahun (hanya mampu sekitar 350 ribu ton/tahun) dan kegagalan pembangunan demplot 1000 desa organik (hanya mampu 150 desa selama 5 tahun). 

Harusnya pada pemerintahan Jokowi Jilid 2 bertambah lagi 1000 desa pada tahun 2024.

Baca Juga:
Hindari Mangkrak, BUMDes Harus Segera Transformasi Kelembagaan Koperasi
Subsidi Pupuk Organik Menjadi Peluang dan Ancaman Menteri Pertanian
Mentan SYL: Butuhkan Kerja Sama Bersinergi Lintas Kementerian
PKPS, Koperasi Sampah Berbasis Multipihak

Luruskan Pemahaman Pupuk Organik

Apa yang disampaikan oleh SYL pada saat panen padi dan percepatan tanam di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/02/20) bahwa stok pupuk di Indonesia sudah mencukupi untuk seluruh pertanian. Pernyataan SYL Itu senyatanya tidak benar, terlebih kesiapan dari target subsidi pupuk organik. Sangat jauh Pak SYL. Janganlah Terima info Asal Bapak Senang (ABS) dari para stafnya. (baca: Stok Pupuk di Indonesia Sudah Mencukupi untuk Seluruh Pertanian)

Mentan SYL juga menambahkan pesan kepada seluruh petani khususnya di Pasuruan Jawa Timur untuk sebisa mungkin yang dulunya masih menggunakan pupuk non organik untuk beralih menggunakan pupuk organik.

Benarlah Pak SYL mengatakan bahwa Pupuk organik suatu hal yang penting bagi kita semua, karena di sekitar kita banyak sekali bahan yang dapat dijadikan pupuk organik. Contohnya kita juga bisa menggunakan jerami-jerami di sekitar kita ini untuk dijadikan pupuk organik. 

Kementerian Pertanian agar stop egosentris dalam melaksanakan program subsidi pupuk organik, yang tidak melibatkan lintas kementerian terkait. Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga harusnya bersama Kementerian Koperasi/UKM serta Menteri BUMN dll. Karena kolaborasi K/L tidak terjadi maka ahirnya pelaksanaannya sangat parsil atau orientasi proyek bukan orientasi program yang komprehensif.

Rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebagai berikut: