Baca juga: Aneh, Presiden Jokowi Jilid 2 Kok Kritik Presiden Jokowi Jilid 1
Pesan Khusus Buat Presiden Jokowi
Walau sedikit kita mundur, seharusnya Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, tolong bicara detail kepada menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali kota terkait perundang-undangan atau regulasi.
Jangan terlalu analisis dalam menyampaikan pesan agar rakyat juga bisa ikut faham. Karena terlalu gampang di plesetkan oleh oknum pejabat elit sampai ke daerah. Kasihan rakyat yang masih malas baca, mudah dibohongi oleh oknum elit dan konco-konconya. Negara atau Presiden Jokowi harus tegas dalam pengelolaan sampah.
Agar tahun 2020 ke depan, Presiden Jokowi harusnya sampaikan pada publik dan pada pejabat negara bahwa jangan menghapus regulasi yang masih dianggap baik.Â
Malah harusnya terbitkan regulasi yang yang baik dan pro rakyat. Pilah dan pilih regulasi yang jelek lalu hapus. Jangan ada oknum elit pemerintahan memanfaatkan keadaan dengan menghapus regulasi yang pro rakyat.
Presiden dan Menteri melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah agar mendorong pemda untuk menerbitkan perda dan peraturan desa (perdes) yang akan menjadi landasan bekerja dan meningkatkan kreatifitas rakyat untuk memajukan kesejahteraannya.
Termasuk menerbitkan perda yang menjadi motivasi investasi masuknya investor ke daerah-daerah atau menjadi daya tarik investor ke Indonesia.
Karena indikator keberhasilan pemerintah dan pemda bila mampu menerbitkan kebijakan berupa undang-undang, permen atau peraturan daerah (perda) yang berpihak dan melindungi rakyatnya dari segala hal.
Jangan terbitkan regulasi yang cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Hal ini yang banyak merusak tatanan ekonomi Indonesia saat ini sehingga tertinggal dari negara lainnya.
Begitu pula kepada DPR dan DPRD agar benar-benar berpihak pada rakyat dalam menyetujui penerbitan regulasi dan diawasi. Jangan menerbitkan begitu saja tanpa melakukan monitoring dan evaluasi.
Rakyat banyak menduga wakilnya di legislatif saat ini ikut mempermainkan kebijakan dan malah cawe-cawe dapat jatah proyek dari pemda sebagai bargaining penerbitan regulasi. Maka gugurkan dugaan negatif rakyat yang diwakilinya tersebut.
