"Penting sekali harmonisasi regulasi kita dengan menggabungkan fungsi-fungsi regulasi sehingga harus dikontrol oleh presiden" Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana-mana dalam pertemuannya selalu mengatakan jangan terlalu banyak aturan. Malah memerintahkan perlunya pemangkasan atau hapus regulasi yang menghambat.
Tapi terjadi paradoks juga karena Presiden Jokowi sendiri sering menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tanpa memperhatikan kelayakannya dan justru malah menghasilkan debat kusir di tingkat elit sampai ke publik (baca: rakyat) dalam pelaksanaan yang tidak berkesesuaian dengan kondisi lapangan.
Begitu pula banyak peraturan menteri (permen) dan peraturan daerah (perda) dan bahkan peraturan presiden (perpres) sendiri yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak tepat sasaran dan menghabiskan waktu hanya membahas dan mencari substansi atas pelaksanaan regulasi tersebut.
Sesungguhnya dalam satu sisi sikap dan keresahan Presiden Jokowi dapat diapresiasi, karena senyatanya memang demikian. Tapi banyak pula regulasi berpihak pada rakyat, namun tidak dijalankan semestinya, baik oleh pemerintah sendiri maupun pemda.
Pada sisi lain Presiden Jokowi harus tegas perintahkan menteri dan gubernur untuk jalankan regulasi dan memantau perintahnya sendiri.Â
Kondisi Indonesia saat ini sangat korup di segala lini. Presiden Jokowi harus memahami kondisi itu dengan tidak cepat percaya atas informasi yang datang padanya.Â
Harus check and re-check, karena bisa saja misalnya menteri yang melaporkan kondisi tertentu pada presiden. Tapi justru menterinya yang menerima info miring dari bawahannya. Maka bisa sistemik informasi negatif tersebut pada sebuah kebijakan bila Presiden Jokowi cepat percaya.
Jokowi sepertinya terlalu percaya (baca: lugu) menerima informasi dan alasan dalam penerbitan regulasi atau kebijakan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengajukannya yang sifatnya Asal Bapak Senang (ABS).
Tambah parah bila Menteri Sekretariat Negara dan Staf Kepresidenan yang menangani setiap regulasi yang masuk ke meja Presiden Jokowi juga tidak akurat bekerja dalam menganalisa masalah.
